11 Tahun Aksi Kamisan, Tuntut Tuntasnya Kasus Pelanggaran HAM

Friday, 26 January 18 | 07:38 WIB

Kamis (18/1) telah berlangsung Aksi Kamisan yang telah memasuki tahun ke-11. Turut pula hadir Dytha Caturani selaku aktivis HAM, Ratna Hapsari selaku ketua dewan, Pembina AGSI sebagai narasumber, Yati Andriyani selaku Koordinator KontraS dan moderator aksi, serta keluarga para korban kejahatan HAM. Aksi yang dimulai dari tahun 2006 hingga kini tetap memiliki tuntutan yang sama yaitu menuntut pemerintah mengusut tuntas kasus-kasus pelanggaran HAM terutama yang terjadi di masa pemerintahan orde baru, seperti kasus penculikan aktivis, Munir, dan Kerusuhan Semanggi.

Menurut Dytha alasan mengapa pemerintah hingga saat ini terkesan enggan untuk membuka kasus-kasus terdahulu dikarenakan masih kuatnya sistem pemerintahan era orde baru walaupun pada kenyataannya pemerintahan berkuasa terus berganti, “Kemarin Jokowi me-reshuffle Teten. Satu lagi tentara pelanggar HAM masuk dalam kekuasaan. Saya tidak mau mengatakan bahwa Jokowi satu-satunya presiden yang melanggar janji reformasi, tapi apa yang dilakukan oleh Jokowi ini dengan sangat vulgar menyampaikan pada kita semua bahwa pelanggaran HAM di masa lalu tidak akan pernah bisa diselesaikan. Dan dia (Presiden – red) tidak punya niat menyelesaikan (pelanggaran HAM — red) dengan mengangkat jenderal-jenderal pelanggar HAM duduk di kabinetnya,” tuturnya.

Ratna Hapsari menuturkan aksi ini akan tetap terus dilakukan hingga pemerintah terbuka hatinya untuk menuntaskan pelanggaran-pelanggaran HAM di masa lalu,“Kemungkinan besar akan terus berlanjut hingga nurani negara tergugah untuk menyelesaikan persoalan pelanggaran HAM yang telah menjadi noktah hitam dari perjalanan seluruh bangsa.”

“Perjuangan menegakkan HAM harus terus terus dilanjutkan dengan cara-cara menggugah nurani. Kanca seperti ini memang membutuhkan waktu. Ibarat tetesan air yang jatuh di atas batu, batu tersebut akan berlubang juga. Lubang ini yang kita harapkan bagai ‘terbukanya’ nurani negeri untuk menyelesaikan tugas keadilan dengan niat kesadaran masih adanya kewajiban yang terabaikan,” ungkap Ratna mengenai harapan perjuangan untuk menegakkan HAM.

Adapun nyatanya berbagai upaya telah dilakukan oleh simpatisan Aksi Kamisan untuk meminta pemerintah segera turun tangan mengabulkan tuntutan mereka. “Setiap Kamis kami mengirim surat ke Presiden,” tutur Suciwati selaku istri dari Alm. Munir Said Thalib. Namun, pemerintah terkesan tidak serius menanggapi tuntutan para simpatisan Aksi Kamisan itu.

“Jadi, sekali lagi, 11 tahun kita (Aksi Kamisan — red) tidak akan tahu sampai kapan. Soal kemanusiaan itu tidak ada kata pensiun. Harus kita bawa sampai mati. Itu ada ketika ada ketidakadilan. Kita tidak mau diperlakukan seperti itu. Memang enak diinjak?” tambah Suciwati.

 

 

Teks: Fariz Bagus P

Foto: Diana

Editor: Kezia Estha Tumbol

Komentar



Berita Terkait