Aksi Menuntut Pengesahan RUU PKS dan RUU PPRT

Giovanni A., 08 December 2020

Selasa, 8 Desember 2020, BEM FH UI menggelar aksi dan mimbar bebas bertema "Remembrance and Action on Violance Against Women" di depan Gedung DPR. Aksi ini digelar dalam rangka memperingati 16 Hari Anti Kekerasan terhadap Perempuan berdekatan dengan Hari Tidak Ada Toleransi bagi Kekerasan terhadap Perempuan serta Hari HAM Internasional. Dalam aksi ini, BEM FH UI berkolaborasi dengan HopeHelps UI dan Aliansi Gerak Perempuan.

Aksi berlangsung pada pukul 14.00 hingga pukul 16.30 WIB. Terdapat 7 poin yang menjadi tuntutan BEM FH UI dan HopeHelps UI yang salah satunya adalah Mengecam segala bentuk kekerasan berbasis gender yang masih terintegrasi  dalam struktur, kultur, dan substansi hukum positif Indonesia. Melalui aksi ini, BEM FH UI dan aliansi menuntut agar pemerintah segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS). RUU tersebut dianggap sebagai produk hukum yang mampu mengatasi Kekerasan Berbasis Gender (KBG). Selain menuntut pengesahan RUU PKS, BEM FH UI juga menuntut disahkannya RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) karena banyak dari perempuan Indonesia yang bekerja sebagai pekerja rumah tangga (PRT) kerap mendapat kekerasan seksual.

Menurut Prili, Direktur HopeHelps UI, produk hukum di Indonesia masih belum dibentuk dengan perspektif gender. “Banyak klausul-klausul dalam peraturan tersebut yang masih diskriminatif terhadap salah satu gender. Misalnya pasal tentang perzinahan, terlihat yang diberatkan masih kepada (pihak-red) perempuan. Maka dari itu, untuk penyelesaian secara hukum masih memprihatinkan,”. Selain itu, menurutnya aparat penegak hukum masih banyak yang belum memiliki perspektif gender dan seksualitas, sehingga masih banyak diantara korban yang ketika melapor ke penegak hukum, mereka mengalami reviktimisasi. 

Reviktimisasi merupakan suatu kondisi dimana seseorang telah menjadi korban kekerasan seksual dan mereka harus menjadi korban lagi dari victim blaming yang dilakukan aparat penegak hukum dan masyarakat. Reviktimisasi ini mengakibatkan banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terbongkar karena korban tidak berani bercerita. Menjadi korban kekerasan seksual dianggap sebagai aib. Hal tersebut menjadi fenomena gunung es pada akhirnya karena banyak kasus yang tidak terlapor.

Prili juga menambahkan bahwa banyak hak-hak yang belum diatur dalam perundang-undangan Indonesia, contohnya seperti hak-hak tentang pemulihan, hak-hak perlindungan saksi korban dan hak rehabilitasi.

Senada dengan pendapat Prill, Naya selaku project officer aksi ini  mengatakan bahwa masih belum ada produk hukum yang berperspektif korban. Akibatnya, korban belum mendapat hak-hak atas pemulihan dan hak untuk diperlakukan secara adil di depan hukum. “Dengan adanya pembiaran dari negara terhadap kasus kekerasan seksual yang diselesaikan dengan tidak sensitif gender dan tidak berperspektif korban itu melanggengkan kasus kekerasan seksual dan membuat korban terekviktimisasi,” ujarnya. 

Tak hanya sebagai produk hukum untuk melindungi perempuan, RUU PKS juga dianggap mampu melindungi gender-gender lainnya termasuk laki-laki. Di saat seperti ini, diperlukan adanya produk hukum yang tidak diskriminatif. Sebuah produk hukum yang mampu melindungi semua gender tanpa terkecuali, seperti yang diungkapkan salah satu peserta aksi, Melky, “Menurut gue, RUU PKS itu dapat melindungi lo dari segala bentuk kekerasan seksual yang udah komprehensif di dalamnya dan juga tidak diskriminatif. Tidak hanya untuk perempuan tapi untuk semua gender termasuk kelompok minoritas seksual,”

RUU PKS juga diharapkan mampu mengurangi stigma, diskriminasi, dan kekerasan seksual berbasis identitas gender. “Orang melihat dari pakaian, padahal yang salah orang dan otak mereka dalam melihat pakaian seseorang. Semoga dengan ini disahkan setidaknya mengurangi diskriminasi dan dampak pelecehan seksual yang dialami perempuan, laki-laki, dan juga transpuan” ujar Echa, perwakilan dari Komunitas Arus Pelangi

RUU PKS dirasa dapat membawa keadilan bagi kelompok minoritas gender dan dapat meminimalisir terjadinya kasus kekerasan terhadap kelompok minoritas gender seperti yang sempat menimpa transpuan yang dibunuh bernama Mirna di Cilincing, Jakarta Utara. Sehingga, RUU ini diharapkan membawa keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa memandang identitas gender. Para peserta aksi berharap tidak ada lagi stigma dan diskriminasi berbasis gender. 


Penulis: Giovanni A.
Foto: Justin Amudra
Editor: Faizah Diena

Pers Suara Mahasiswa UI 2020
Independen, Lugas dan Berkualitas!