Aksi Tolak Omnibus Law: dari Represi hingga Vandalisme

Nada Salsabila, 13 October 2020

Kamis (8/10) tempo hari demo besar digelar secara serentak di beberapa kota Indonesia. Beberapa lokasi demo yang cukup besar eskalasinya adalah Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Demo yang bertujuan untuk menuntut pembatalan UU Cipta Kerja tersebut awalnya berjalan dengan kondusif. Namun, menjelang sore, demo di beberapa titik menjadi ricuh dan terjadi saling serang antara pengunjuk rasa dan aparat keamanan. Selain itu, terjadi pula perusakan fasilitas publik serta tindakan represif yang dilakukan aparat.

Kerusuhan dan vandalisme pada aksi di Jakarta
Berdasarkan liputan tim Suara Mahasiswa yang turun ke lokasi demo kemarin, massa aksi sudah berkumpul di beberapa titik sejak pukul 12.00 WIB. Kami mencatat kericuhan mulai pecah sekitar pukul 14.15 WIB di sekitar Patung Kuda, ketika massa tidak beralmamater mulai merangsek maju ke barikade polisi yang berjajar memblokir Jalan Medan Merdeka Barat. Massa awalnya memprovokasi polisi dengan melempari botol bekas air mineral, tapi lambat laun mulai menarik kawat besi dan membakar spanduk tepat di depan tameng polisi. Karena massa yang semakin maju dan anarkis, pada sekitar pukul 14.20 WIB polisi mulai menembakan air dari mobil water canon yang disusul oleh gas air mata ke arah massa.

Seusai tembakan gas air mata, kericuhan tidak juga berhenti antara massa aksi dan polisi. Puncaknya, sebuah pos polisi dibakar oleh massa. Terhitung saat pembakaran berlangsung, polisi ditarik mundur selama beberapa saat. Kerusuhan juga meluas hingga daerah Sarinah-Thamrin. Tembakan gas air mata tak hentinya dilontarkan oleh aparat, sementara massa terus melawan dan merangsek maju. 

Di Tugu Tani juga terjadi pembakaran pos polisi. Selain membakar pos polisi, massa juga merusak lampu lalu lintas serta mencoret-coret monumen Tugu Tani. Massa aksi di Tugu Tani mulai dipukul mundur pada pukul 18.00 WIB. Massa aksi dipukul mundur hingga ke wilayah Senen. Massa yang masih marah kemudian membakar halte Transjakarta Senen Central dan membakar beberapa barang di tengah jalan, sehingga akses jalan terputus. Selain pada tempat-tempat tersebut, kerusuhan dan pembakaran halte juga pecah di Harmoni dan Bundaran HI.

Seakan membalas provokasi massa, aparat pun melakukan tindakan represif pada pengunjuk rasa. Selain tak hentinya menembakan gas air mata ke arah demonstran, polisi juga ditengarai melakukan kekerasan fisik. Di Kawasan Industri Jababeka misalnya, dua orang mahasiswa Universitas Pelita Bangsa menerima kekerasan langsung dari aparat, berupa penembakan dengan peluru karet dan pemukulan. Sementara di Bandung, polisi bertindak dengan menembaki kampus Unisba dengan gas air mata sehingga merusak fasilitas kampus. 

Lebih dari itu, polisi juga menangkap beberapa pengunjuk rasa. Polisi menangkap 1.192 pengunjuk rasa di Jakarta yang disinyalir melakukan tindakan melawan hukum, 64 persen dari angka tersebut adalah pelajar. Pada skala nasional, polisi menangkap 5.918 orang. Hal tersebut disampaikan Kepala Divisi Humas Polri Irjen (Pol) Argo Yuwono melalui keterangan pers pada Sabtu (10/10) lalu. Jumlah yang sangat besar itu mengundang pertanyaan, atas dasar apa polisi melakukan penangkapan terhadap pengunjuk rasa?

Usut punya usut, ternyata polisi menggunakan istilah ‘mengamankan’, dimana penggunaan istilah ini, menurut Tim Advokasi Untuk Demokrasi (TAUD), tidak ada dalam KUHAP. Sehingga tindakan yang dilakukan aparat menjadi tindakan ilegal. “Penggunaan istilah mengamankan, istilah-istilah yang dilakukan kepolisian untuk melegitimasi tindakannya, itu tidak ada sama sekali dalam ketentuan KUHAP," ujar Afif Abdul Qoyim dari TAUD, seperti yang dikutip oleh Kompas.com.

Kami sempat mewawancarai Dika, seorang pelajar asal Jakarta, yang turun aksi untuk menyuarakan aspirasinya. “Seharusnya (polisi—red) ga langsung main asal buat keputusan kaya nembakin gas air mata juga karena kawan-kawan gue juga lagi orasi, orasi menyampaikan suara, tiba-tiba ditembaki (dengan gas air mata—red), itu penyampaian yang salah sih menurut gue,” ujarnya.

Penangkapan jurnalis, bentuk represi pada awak berita?
Aparat juga melakukan kekerasan dan pelanggaran HAM pada jurnalis yang bertugas meliput. Tidak hanya jurnalis dari media nasional, beberapa jurnalis dari pers mahasiswa juga turut ditangkap dan disita alat peliputannya seperti kamera, ponsel, maupun kartu memori. “Kami sangat menyayangkan tindakan kepolisian menangkap teman-teman wartawan, baik wartawan yang bekerja sebagai wartawan dan teman-teman persma juga, karena dalam Undang-Undang Pers sendiri ada sebenarnya ada dikenal hak tolak. Kalaupun teman-temen wartawan ditangkap, harusnya kan bisa diverifikasi, ini dalam rangka menjalankan kerja jurnalistik atau sebagai warga negara biasa yang hanya ikut aksi,” ujar Ahmad Fathanah, advokat LBH Pers kepada Suara Mahasiswa (12/10).

Menurut data Aliansi Jurnalis Independen (AJI) serta LBH Pers, tercatat  8 reporter media nasional dan 18 reporter pers mahasiswa ditangkap tanpa alasan jelas serta mendapat intimidasi nonverbal ketika berada di Polda. “Mereka dipanggil (dan juga—red) ditahan, tidak diberi akses meminta bantuan hukum, diberikan pertanyaan yang tidak mereka ketahui, tidak diberikan aturan dasar yang jelas, hp diperiksa, dibuatkan surat pernyataan kalau next demo nggak boleh ikut. Kalo ketahuan ikut, bakal diproses secara hukum. Artinya ini tindakan yang represif,” tambahnya.

Sementara itu, Budi Suwarna, Kepala Desk Komunitas Kompas, menyatakan tindakan penangkapan semena-mena terhadap jurnalis yang bertugas ini harus dikecam. “Praktik semacam ini harus dikecam karena jurnalis Indonesia jelas-jelas dijamin oleh undang-undang. Tidak boleh diperlakukan kasar, tidak boleh ditangkap ketika menjalankan tugasnya. Ketika ditangkap, berarti menyalahi UU,” ujarnya ketika dihubungi Suara Mahasiswa pada Senin (12/10).

Mengenai tuduhan kekerasan terhadap awak media yang ditujukan pada kepolisian, Kabid Humas Polda Jaya Kombes Yusri Yunus hanya memberikan tanggapan singkat: “Bikin laporan ke Propam Mabes,” seperti yang dilansir dari CNN Indonesia pada Jumat (9/10). Tanggapan tersebut tidak disertai keterangan lebih lanjut. Reaksi tersebut sangat jauh dari harapan, mengingat tindakan polisi kali ini melanggar UU Pers di Indonesia, dimana kebebasan pers seharusnya dilindungi.

Di tengah kekacauan tersebut, terdapat suatu masalah yang menimbulkan kemarahan publik semakin meningkat yaitu ketiadaan perwakilan pemerintah pusat yang turun dan menemui pengunjuk rasa. Presiden Jokowi diketahui bertolak ke Solo pada Kamis (7/10), sehari sebelum demo berlangsung. Esok harinya, Presiden Jokowi melanjutkan kunjungan kerja ke Kalimantan Tengah. Sementara itu, tak ada satupun anggota DPR RI yang turun menemui massa pada saat aksi berlangsung. Absennya pemangku kebijakan memperparah konflik yang terjadi.

Demo besar-besaran tempo hari diwarnai banyak kejadian tak terduga. Perusakan dan pembakaran terhadap fasilitas publik tentunya merupakan hal yang sangat disayangkan. Tindakan represif dari aparat kepada massa aksi maupun jurnalis juga tak kalah mirisnya. Provokasi dan represi yang dilancarkan oleh kedua pihak secara simultan, dapat bahwa kedua pihak ini sama-sama terjebak dalam konflik sehingga seakan tak memiliki pilihan lain. Bila aparat dan demonstran sama-sama tidak memiliki pilihan selain bertahan dan menyerang dari satu sama lain, maka pemerintah pusat selaku pemangku kebijakan tertinggi seharusnya turun melerai konflik serta mendengarkan tuntutan. Bukan malah turut menghindar dengan telinga dan mata yang tertutup rapat dengan segala privilesenya.

 

Teks: Nada Salsabila
Kontributor: Faizah Diena
Foto: Justin Amudra
Editor: Rifki Wahyudi

Pers Suara Mahasiswa UI 2020
Independen, Lugas dan Berkualitas!