Ironi Biaya Pendidikan di World Class University

Satrio Alif, 22 April 2020

Menjelang berakhirnya tahun akademik 2019-2020, Universitas Indonesia (UI) kembali menjaring bibit-bibit terbaik dari seluruh penjuru negeri untuk menjadi bagian dari almamater kampus jaket kuning di tahun akademik berikutnya, tahun akademik 2020-2021. Menjaring bibit-bibit unggul dari seantero negeri bukanlah hal yang sulit bagi UI. Dengan predikat membawa label nama bangsa serta dianggap sebagai salah satu kampus favorit di Indonesia yang dimilikinya, tentu membuat reputasi kampus ini sangat bergengsi. Ditambah dengan status sebagai World Class University terbaik di Indonesia yang diperoleh dari QS World University Rankings, siapa yang tidak tertarik menjadi bagian di dalamnya?

Tidak seperti Perguruan Tinggi Negeri (PTN) lainnya yang memiliki 3 jalur penerimaan mahasiswa baru, UI memiliki 4 jalur penerimaan baru. Jalur tersebut yaitu Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SNMPTN), prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar (PPKB)/Talent Scouting (TS), Jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) dan Jalur Seleksi Masuk (SIMAK) UI.

Dari keempat jalur masuk, mahasiswa baru UI akan diklasifikasikan menjadi 5 program D3, D4, dan strata masuk sesuai dengan jalur masuknya. Pertama, Program S1 Reguler yang merupakan program bagi mahasiswa baru yang masuk dari jalur SNMPTN, SBMPTN, dan SIMAK UI.

Kedua, Program S1 Pararel yang merupakan program bagi mahasiswa baru yang masuk melalui jalur PPKB dan SIMAK UI. Ketiga, Program S1 Kelas Internasional yang merupakan program bagi mahasiswa baru yang masuk melalui jalur Talent Scouting dan SIMAK UI.

Keempat, Program D3 untuk program pendidikan yang merupakan program bagi mahasiswa yang berasal dari jalur masuk PPKB dan SIMAK UI. Kelima, Program yang baru dirintis keberadaannya tahun ini yaitu program D4 untuk program pendidikan vokasi bagi mahasiswa yang berasal dari jalur masuk PPKB dan SIMAK UI.

Klasifikasi program yang ada saat penerimaan mahasiswa baru, tentu berimplikasi jangka panjang di dalam perbedaan segi akademis untuk beberapa program serta pembiayaan setiap program yang akan dihadapi mahasiswa baru setiap semesternya hingga kelulusannya.

Perbedaan dari segi pembiayaan tiap program telah diatur dalam Surat Keputusan Rektor UI Nomor 513 tahun 2020 tentang Tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Reguler UI angkatan tahun akademik 2020/2021 yang resmi dikeluarkan pada tanggal 13 April 2020 dan Peraturan Rektor UI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler angkatan tahun akademik 2020/2021 yang resmi dikeluarkan pada tanggal 15 April 2020.

Jika kita bandingkan kedua peraturan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat perbedaan pembiayaan antara mahasiswa S1 Reguler dengan Mahasiswa S1 lainnya yaitu harga UKT mahasiswa reguler yang lebih murah daripada mahasiswa program lainnya. Terdapat pula kewajiban uang pangkal yang harus dibayarkan mahasiswa non S1 Reguler di masa awal registrasi penerimaan mahasiswa baru.

Hingga saat ini, UI telah berhasil merampungkan 2 dari 4 jalur penerimaan mahasiswa baru tahun akademik 2020/2021. Kedua jalur masuk tersebut adalah jalur SNMPTN dan jalur PPKB/Talent Scouting. Sejak awal masa pendaftaran mahasiswa baru, kedua program tersebut sudah  terdapat kejanggalan. Kejanggalan tersebut adalah pedoman biaya pendidikan yang dilampirkan oleh situs resmi penerimaan UI mencantumkan keterangan biaya pendidikan menggunakan Surat Keputusan Rektor UI Nomor 660 tahun 2019 tentang tarif Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahasiswa Program Sarjana Reguler UI angkatan tahun akademik 2019/2020 untuk mahasiswa S1 Reguler jalur masuk SNMPTN dan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler angkatan tahun akademik 2019/2020.

Sedangkan, regulasi untuk biaya pendidikan mahasiswa, baik mahasiswa S1 Reguler dan Non Mahasiswa S1 Reguler angkatan tahun akademik 2020/2021 belum resmi dikeluarkan hingga pengumuman kelulusan SNMPTN dan PPKB/Talent Scouting. Sehingga, calon mahasiswa baru UI yang telah lulus seleksi menganggap nominal biaya pendidikan yang akan mereka bayarkan adalah nominal yang tercantum dalam Surat Keputusan Rektor UI Nomor 660 tahun 2019 untuk mahasiswa S1 Reguler dan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019 untuk mahasiswa Non S1 Reguler.

Saat pengumuman kelulusan SNMPTN di tanggal 8 April 2020, sistem penerimaan UI masih melampirkan Surat Keputusan Rektor UI Nomor 660 tahun 2019 sebagai pedoman biaya pendidikan. Padahal, dasar hukum biaya pendidikan mahasiswa S1 Reguler angkatan 2020/2021 melalui Surat Keputusan Rektor UI Nomor 513 tahun 2020 baru disahkan pada tanggal 13 April 2020. 5 hari setelah pengumuman penerimaan. Untung saja tidak terdapat perbedaan nominal biaya pendidikan antara Surat Keputusan Rektor sebelumnya dengan Surat Keputusan Rektor yang baru, sehingga tidak terjadi kegaduhan walaupun sebenarnya telah terjadi maladministrasi dan cacat formil.

Cerita lain terdapat dalam pengumuman kelulusan calon mahasiswa baru dari jalur PPKB/Talent Scouting. Ketika kelulusan peserta PPKB/Talent Scouting diumumkan pada tanggal 13 April 2020, sistem penerimaan UI masih melampirkan Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2019. Namun, keesokan harinya nominal biaya pendidikan yang dirincikan dalam sistem penerimaan UI berbeda dengan peraturan rektor tersebut.

Dalam sistem penerimaan, dimasukkan nominal biaya pendidikan yang lebih tinggi dari peraturan rektor yang dilampirkan saat hari pengumuman. Sampai tanggal 14 April 2020 berakhir, tidak ada satupun klarifikasi dari pihak rektorat UI terkait perubahan harga tersebut. Tiba-tiba pada tanggal 15 April 2020, Rektor UI resmi mengeluarkan  Peraturan Rektor UI Nomor 4 Tahun 2020 tentang Biaya Pendidikan Mahasiswa Non S1 Reguler angkatan tahun akademik 2020/2021. Peraturan Rektor tersebut mencantumkan nominal yang telah dilampirkan dalam sistem penerimaan UI sehari sebelumnya. Peraturan ini jelas cacat secara formil dan merupakan bentuk maladministrasi yang dilakukan oleh pihak Universitas Indonesia.

Perubahan mendadak ini jelas mengagetkan seluruh pihak utamanya mahasiswa baru Universitas Indonesia. Hal ini ditegaskan oleh salah satu calon mahasiswa baru yang namanya enggan disebutkan namanya. Ia menyebutkan bahwa Perubahan ini sangat mengejutkan dirinya. “UI bikin greget ya. Biaya Pendidikan naik tiba-tiba dan nominalnya kenaikannya cukup besar. Lebih parah lagi dengan Peraturan Rektor yang baru keluar setelah pengumuman penerimaan,”keluhnya.

Bayangkan saja, mereka yang diterima belum tentu berasal dari keluarga yang mapan secara finansial dan berpenghasilan menengah ke atas. Mereka semua tentu mengharapkan pendidikan tinggi yang nantinya mereka peroleh di UI akan dapat membanggakan kedua orang tuanya. “Sebenarnya aku ini jadi berpikir kak, apakah dengan bayar uang semahal itu aku bakal pasti sukses dan bisa membanggakan kedua orang tua? Aku sampai membandingkan nominal biaya pendidikan yang perlu aku bayarkan jika aku diterima di tempat lain selain UI,” jelasnya.

Sebagian dari mereka tentu akan berpikir ulang apakah akan melanjutkan proses registrasi calon mahasiswa baru. Hal ini dikarenakan jika mereka melanjutkan proses registrasi ulang pembayaran biaya pendidikan yang jauh lebih tinggi daripada ekspektasi mereka tentu saja menjadi beban baru di tengah kondisi Pandemi COVID-19 di mana geliat perekonomian sedang stagnan dan cenderung menurun serta banyak sekali keperluan yang harus dibeli.

Selain itu, jika mereka mengurungkan niat untuk melanjutkan proses registrasi ulang mahasiswa baru tentu akan merugikan sekolah asal calon mahasiswa baru karena akan mempengaruhi pemeringkatan sekolah tersebut dalam PPKB di mana akan turut berpengaruh saat adik kelas sekolahnya nanti mendaftar PPKB di tahun berikutnya.

Sebenarnya jika kita telaah secara yuridis, Peraturan Rektor UI Nomor 4 Tahun 2020 mengabaikan beberapa poin yang ada di dalam Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UI Nomor 5 tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Universitas Indonesia pada pasal 80-82 Peraturan MWA tersebut dijelaskan terkait mekanisme penentuan BOP.

Pasal 80 peraturan tersebut menjelaskan bahwa Biaya Pendidikan merupakan salah satu sumber pendapatan Universitas Indonesia. Wewenang untuk menentukan biaya pendidikan berada di tangan Rektor UI. Hal ini disampaikan melalui pasal 81 yang menyatakan bahwa Rektor menetapkan Biaya Pendidikan dan jumlah mahasiswa program studi yang akan diterima dengan pertimbangan dari Wakil Rektor, Dekan/Direktur Sekolah/Direktur Program Pendidikan Vokasi.

Batasan wewenang rektor dijelaskan dalam pasal 82 yang berbunyi Penetapan Biaya Pendidikan dan jumlah mahasiswa program studi yang akan diterima didahului dengan kajian paling tidak terhadap ketersediaan sumberdaya akademik dan nonakademik serta dampak terhadap kondisi keuangan.

Dalam pertimbangan yang tertulis di dalam Peraturan Rektor UI Nomor 4 Tahun 2020, hanya memasukkan pasal 80 dan 81 Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UI Nomor 5 tahun 2016. Sehingga, dengan adanya penetapan Peraturan Rektor UI Nomor 4 Tahun 2020 berimbas pada penghapusan kewajiban pihak Rektor UI untuk mengeluarkan rilis publik terkait kajian tentang ketersediaan sumber daya akademik dan non akademik serta dampaknya terhadap kondisi keuangan UI.

Padahal, permasalahan terkait biaya pendidikan juga diatur dalam pasal 82 Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UI Nomor 5 tahun 2016. Sehingga, dapat kita katakan kalau Peraturan Rektor UI Nomor 4 Tahun 2020 bertentangan dengan peraturan MWA yang menjadi landasannya yaitu Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UI Nomor 5 tahun 2016.

Keleluasaan rektor untuk menentukan biaya pendidikan ini juga dikarenakan tidak terdapat peraturan MWA UI yang mengatur lebih rinci terkait mekanisme penetapan biaya pendidikan. Sehingga, rektor memiliki kuasa penuh untuk menetapkan biaya pendidikan selama memenuhi dasar hukum yang terdapat dalam pasal 80 - pasal 82 Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UI Nomor 5 tahun 2016.

Ditambah lagi, dengan fakta bahwa angka-angka yang ditetapkan dalam biaya pendidikan tersebut tidak dijelaskan berasal dari kalkulasi kajian keuangan yang mana ataupun dasar hukum apa. Hal ini tentu akan merugikan calon mahasiswa baru UI tiap tahunnya karena akan berada dalam ketidakpastian yang sama di tiap tahunnya.

Lebih dari itu, kebijakan penetapan biaya pendidikan seperti ini jelas mencederai asas akuntabel dan transparan dalam pengelolaan keuangan UI yang tercantum di dalam Pasal 2 Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UI Nomor 5 tahun 2016.

Minimnya sosialisasi dan informasi yang tiba-tiba muncul ke permukaan publik UI juga tidak sesuai dengan pasal 7 Peraturan Majelis Wali Amanat (MWA) UI Nomor 5 tahun 2016 di mana menyatakan bahwa setiap pemangku kepentingan Universitas berhak untuk mendapatkan informasi keuangan yang relevan dengan kepentingannya.

Dalam konteks ini, mahasiswa baru sebagai salah satu pemangku kepentingan yang relevan dengan informasi penetapan biaya pendidikan jelas dirugikan. Hal ini dikarenakan perubahan ini dilakukan secara mendadak dan dilakukan saat tahap penerimaan mahasiswa baru jalur PPKB/Talent Scouting telah diumumkan nama-nama yang lulus.

Hal tersebut diperparah dengan fakta bahwa berdasarkan rilis akun sosial media Badan Kelengkapan MWA UI Unsur Mahasiswa (UM), Rektor UI dalam rapat MWA UI tanggal 30 Maret 2020 menyatakan tidak akan melakukan rasionalisasi biaya pendidikan. Dengan keluarnya peraturan rektor tersebut membuktikan bahwa rektor UI telah mengingkari statement-nya.

Isu kenaikan biaya pendidikan ini menjadi pokok bahasan dalam Forum Mahasiswa yang digelar MWA UI UM, Zaki Zamzami, secara daring melalui peron Microsoft Teams pada tanggal 20 April 2020. Namun, disayangkan forum tersebut belum mampu menampung seluruh elemen perwakilan mahasiswa UI karena terbatasnya kapasitas peserta dalam peron Microsoft Teams.

Dalam forum tersebut, Muhammad Pramadiathalla, Wakil Kepala Departemen Kajian dan Aksi Strategis BEM UI menanyakan kepada Zaki Zamzami mengenai mekanisme perhitungan dalam penetapan BOP dan UKT serta aturan apa yang mengatur hal tersebut. Kemudian, ia mempertanyakan kemurnian kebijakan ini apakah berasal dari rektor atau telah terdapat aturan tertulis mengenai hal ini.

Zaki menjawab bahwasanya hanya perumusan mengenai BOP Berkeadilan saja. “Memang yang telah memiliki dasar hukum untuk menetapkannya adalah BOP Berkeadilan. Sedangkan, untuk UKT untuk mahasiswa program S1 Pararel dan S1 Kelas Internasional memang belum terdapat peraturan yang lebih rinci mengenai mekanisme penetapannya,” ujar zaki.

Pernyataan Zaki tersebut membenarkan bahwa telah terjadi kekosongan hukum yang mengatur terkait mekanisme penetapan UKT utamanya untuk mahasiswa S1 Pararel dan S1 Kelas Internasional. Dengan kekosongan hukum tersebut, rektor dapat saja membuat rasionalisasi penetapan biaya pendidikan dengan sekehendaknya. Hal ini dikarenakan kekosongan peraturan hukum yang mengatur hal ini menyebabkan tidak terukurnya indikator yang digunakan rektor dalam menentukan biaya pendidikan.

Jika kekosongan ini terus dibiarkan, maka bukan tidak mungkin isu kenaikan biaya pendidikan hanya akan menjadi isu tak berkesudahan karena tidak adanya peraturan yang menjadi dasar penetapan biaya pendidikan dan minimnya data rilis publikasi kondisi keuangan UI. Sehingga, mahasiswa tidak mengetahui secara pasti apakah kondisi keuangan UI baik-baik saja atau negatif sebagaimana yang selalu didengungkan oleh para pejabat teras universitas.

Keterbatasan informasi yang dimiliki publik terkait posisi keuangan UI seperti apa mencerminkan ketidak transparan UI dalam mengatasi isu-isu lainnya. Maka jangan heran jika isu lain seperti penyelesaian kasus kekerasan seksual tidak pernah diketahui hasilnya. Semua memang sengaja ditutup dan tersistem untuk tertutup.

Kekosongan aturan hukum internal UI terkait mekanisme penetapan dan penghitungan biaya pendidikan mahasiswa merupakan gambaran akuntabilitas UI dalam mengatur hal-hal terperinci yang menjadi masalah laten setiap tahunnya. Seolah-olah dibiarkan begitu saja tanpa tindak lanjut pertanggung jawaban publik. Oleh karena itu, jangan heran kalau problematika lain seperti pemasangan sistem parkir terintegrasi di lingkungan UI untuk kendaraan roda dua juga tidak memiliki titik terang. Semua memang dibiarkan mengambang dan dibiaskan untuk menghadapi hal-hal yang mendadak.

Pernyataan Rektor yang menyatakan keengganan untuk menaikkan biaya pendidikan merupakan perwujudan retorika pemegang kekuasaan di tingkat manapun baik di UI maupun Indonesia yang cenderung bermain aman dan bersikap manis di hadapan publik tetapi tetap melanjutkan kebijakan tidak populer di belakang layar. Jika di kemudian hari saat pandemi ini berakhir dan kebijakan sistem parkir terintegrasi tetap berjalan maka hal itu bukanlah hal yang luar biasa karena publik UI sudah terbiasa dikecewakan dengan retorika manis tanpa hasil nyata.

Fakta-fakta yang terjadi belakangan terkait kebijakan yang dilakukan pengambil kebijakan di UI memprihatinkan. Suatu ironi bagi universitas yang menyandang nama bangsa sebagai gambaran tentang tingginya asa dan harapan bangsa Indonesia terhadap UI. Realita-realita yang ada hari ini semoga dapat menjadi refleksi bagi UI sebagai salah satu universitas terbaik di Indonesia tentang langkah-langkahnya. Tentang cipta dan asa yang diharapkannya diperoleh di tahun 2035 seluruh sivitas akademika UI yaitu untuk menjadi World Class University.

 

Teks: Satrio Alif
Foto: Anggara Alvin
Editor: Faizah Diena

Pers Suara Mahasiswa UI 2020
Independen, Lugas, dan Berkualitas!

Ralat: Berita ini telah diralat terkait dengan kekeliruan dalam menuliskan tujuan dan tanggal dari Forum Mahasiswa MWA UI UM, serta kesalahan dalam menulis kepanjangan dari MWA UI UM, di mana yang seharusnya tertulis 'unsur mahasiswa' tetapi menjadi 'utusan mahasiswa'.

Atas kekeliruan tersebut, redaksi Suara Mahasiswa UI memohon maaf.