Pasien Covid-19 Semakin Naik, Perilaku Masyarakat dipertanyakan

Sultan F. Basyah, Trisha Dantiani H., 15 September 2020

Setelah enam bulan menjalani kehidupan dalam masa pandemi, masyarakat mulai membiasakan diri dengan gaya hidup new normal. Akan tetapi jumlah kasus Covid-19 di Indonesia sendiri masih terbilang tinggi dan belum ada tanda-tanda penurunan. Bahkan baru saja di ibukota Jakarta kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) kembali diperketat sejak 14 September 2020 kemarin.

Selama ini, pemerintah sudah mengeluarkan beragam kebijakan untuk mengatasi pandemi Covid-19, seperti menggunakan masker saat keluar rumah, rajin mencuci tangan, dan melakukan social and physical distancing. Namun, respon yang didapat dari masyarakat dalam menanggapi kebijakan ini beragam. Ada yang dengan senang hati menjalani himbauan dari pemerintah tersebut karena mereka sadar akan bahaya Covid-19 atau malah menganggap pandemi ini merupakan konspirasi.

Sekar Ayu Prasanti, mahasiswa desain komunikasi visual dari Universitas Multimedia Nusantara (UMN) merupakan salah satu dari kelompok masyarakat yang patuh mengikuti regulasi pemerintah. Ia menyadari pentingnya menjaga jarak dan hanya keluar rumah jika tidak ada pilihan lain karena bentuk virus yang tidak terlihat dan orang yang positif Covid pun seringkali tidak bergejala.

“Gue inget tenaga medis yang kelelahan akibat Covid dan orang-orang yang harusnya ga kena malah jadi kena. Intinya coba bayangin diri lo ada di posisi tenaga medis. Kalo lo udah bayangin pastinya lo jadi enggan untuk melanggar,” ujar Sekar.

Meskipun ia sendiri seringkali merasa kesal karena tidak bisa pergi kuliah bertemu teman, menjalankan praktek di kelas, dan banyaknya program kerja yang harus berubah total karena kondisi Covid-19, ia tetap percaya social distancing harus tetap dijalankan hingga pandemi ini berakhir.

Sekar berharap masyarakat semakin sadar akan pentingnya mematuhi regulasi dan berhenti menyebar hoax karena situasi pandemi yang tidak bisa ditebak. Selain itu, Sekar juga menghimbau masyarakat untuk saling menjaga satu sama lain.

Akan tetapi, tidak semua memiliki inisiatif yang sama, ada pula yang menganggapnya sekadar teori konspirasi. Bahkan, beberapa orang tersangkut masalah hukum terkait penyikapan kebijakan social distancing ini. Seperti misalnya masih belum hilang dari ingatan kita kasus hukum yang menimpa I Gede Ari Astina atau yang akrab disapa Jerinx. 

Sebagaimana dilansir oleh CNN Indonesia, drummer dari grup musik Superman is Dead (SID) ini menjadi tersangka dalam kasus pencemaran nama baik terhadap Ikatan Dokter Indontgesia (IDI) setelah sebelumnya ramai mengampanyekan konspirasi terkait Covid-19 dan menyuarakan ketidakpercayaan pada cara kerja pemerintah dan IDI. Kampanye Jerinx ini harus berbuntut pada masalah hukum karena isinya dinilai mencemarkan nama baik beberapa pihak terutama IDI.

Meskipun pendapat Jerinx dinilai banyak pihak tidak berdasarkan pada bukti ilmiah yang kuat, tidak sedikit pula yang mendukung kampanye Jerinx ini. Para pendukung Jerinx ini tidak hanya ramai di kolom komentar akun media sosial milik Jerinx, tapi juga mengikuti sejumlah aksi langsung Jerinx seperti Aksi Bali Tolak Rapid Test dan Swab.

Ada banyak alasan yang membuat Jerinx dan pendukungnya menganggap Covid-19 ini hanyalah bagian dari teori konspirasi. Salah satu alasan utamanya adalah Jerinx dan pendukungnya menilai eksistensi dari Covid-19 hanyalah menciptakan narasi ketakutan di tengah masyarakat. Padahal menurut mereka, Covid-19 tidak seberbahaya itu.

Selain itu, Jerinx dan pendukungnya juga percaya bahwa Covid-19 sebagai sebuah wabah global atau pandemi adalah salah satu skema yang dibuat oleh ‘Elit Global’ untuk mengontrol umat manusia.

“Vaksin CV19 adalah awal dimulainya transhumanism. Layaknya monsanto, kita akan dipatenkan, yg mana artinya kita “dimiliki” oleh sebuah entitas bisnis. Kemanusiaan, DNA & cara otak kita bekerja akan direprogram. Keimanan dikikis habis hingga materi menjadi standar spiritual tertinggi. Kita akan hidup “nyaman” tanpa kemerdekaan. Damai namun diperbudak selamanya hingga anak cucu seterusnya,” tulis @jrxsid dalam salah satu foto unggahannya.

Bila diperhatikan dengan saksama, setiap kampanye yang digaungkan mengerucut pada dua hal yang telah disinggung sedikit di atas. Pertama, media dan pemerintah dianggap hanya menciptakan ketakutan di tengah masyarakat pada suatu hal yang ‘tidak berbahaya’. Kedua, kebijakan PSBB merupakan satu langkah untuk mengekang kebebasan umat manusia dalam berkegiatan dan berinteraksi sosial dengan sesamanya.

Faktor Masyarakat Sulit Patuh Terhadap Regulasi
Prof. Dr. Hamdi Muluk, seorang dosen Psikologi Politik Fakultas Ilmu Psikologi UI yang mengamati perilaku masyarakat Indonesia dalam menjalani kebijakan untuk mengurangi penyebaran Covid-19, menemukan beberapa faktor yang membuat rakyat sulit mematuhi regulasi, salah satunya yakni faktor psikologis dari berdiam diri di rumah.

“Keinginan orang untuk keluar rumah bisa tinggi karena didorong oleh banyak faktor. Pertama, sudah bosan secara psikologis itu, udah depresi, tertekan, lonely, karena ga bisa juga semua daring gitu, loh. Semua orang silaturahmi daring gitu ada batasnya, lama-lama kangen juga, bener ga?,” papar Hamdi.

Selain faktor psikologis, ada juga faktor sosial ekonomi yang membuat rakyat sulit mematuhi regulasi. Faktor ini dinilai oleh Hamdi lebih dialami oleh golongan kelas pekerja dan menengah ke bawah. Hal ini karena golongan menengah ke bawah merupakan pelaku ekonomi subsistem atau survival yang harus terus bekerja tiap hari atau minggu untuk memenuhi kebutuhannya. Begitu pula untuk golongan kelas pekerja yang harus mengerjakan sesuatu secara langsung dan tidak bisa melakukan skema Work from Home (WFH) sehingga sulit menghindari kerumunan.

Faktor religious cloud juga menjadi salah satu pendorong, dimana masyarakat lebih bergantung pada kepercayaan agama atau pola pikir  “nasib di tangan Tuhan” yang membuat orang melanggar regulasi karena ingin tetap mempertahankan kultur sosial dan agama seperti melakukan ibadah secara langsung maupun menjalankan perayaan ibadah.

Hamdi menambahkan bahwa yang menjadi masalah saat ini mengenai pengertian batasan. “Karena orang berpikir situasinya sudah normal, terus akan berpikir yang namanya ruang-ruang publik itu unlimited itu bisa dijejelin banyak orang. Sesungguhnya di kondisi pandemi sekarang kan batasan itu masalahnya, jadi tidak semua orang bisa memperkirakan apakah ini limited atau unlimited dan juga secara psikologis ada faktor yang menurut saya gagal menurut saya kita lakukan komunikasi publiknya,”.

Solusi yang menurut Hamdi dapat diterapkan agar penduduk menjadi disiplin dan sadar akan pentingnya mematuhi regulasi mencakup diperketatnya law enforcement untuk memonitor tempat-tempat publik, dikuatkannya sense of belonging atau adanya komunitas di kalangan masyarakat, lalu memaksimalkan sosialisasi dan edukasi publik lewat media sosial.

“Kalau kita bisa memanfaatkan sosial media ini in the positive way dalam bentuk yang positif, bukan sekadar tempat berantem, terus menyebar hoax, provokasi. Kalau kita bisa menggunakan ini secara positif untuk sarana berbagi dan menyebar informasi (valid-Red) maupun mengorganisir kegiatan lingkungan, itu efektif,” ujar Hamdi.

Teks: Sultan F. Basyah, Trisha Dantiani H.
Kontributor: Rifki Wahyudi
Foto:Sonora.id
Editor: Faizah Diena Hanifa

Pers Suara Mahasiswa 2020
Independen, Lugas dan Berkualitas!



include('analytics') @