Solusi Pilkada di Tengah Pandemi

Giovanni Alvita, Inggi Reka S, 14 October 2020

Sejak bulan Maret 2020, Indonesia dilanda pandemi Covid-19 yang hingga kini tak kunjung menunjukkan grafik penurunan. Pandemi ini menyebabkan berbagai polemik mengenai pilkada serentak yang akan diselenggarakan bulan Desember mendatang. Hal ini tentu menimbulkan pro dan kontra, ada yang bersikukuh agar pilkada tetap dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020, ada pula yang menilai bahwa pelaksanaan pilkada di tengah pademi dinilai tidak realistis mengingat angka positif Covid-19 yang terus naik.

Dilansir dari Kompas.com, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Arief Budiman, mengatakan bahwa pada awal pembahasan pilkada lanjutan pihaknya menawarkan tiga opsi waktu pada pemerintah dan DPR, yaitu pilkada dilanjutkan Desember 2020, Maret 2021 atau September 2021. Namun, menurut Arief pilkada tidak bisa lagi ditunda.

Jika pemilihan langsung menjadi cara yang selalu dilakukan di Indonesia, terdapat cara lain yang juga sudah dilakukan di negara-negara lain. Cara lainnya yaitu dengan mail in election yang mana pelaksana pemilu mengirimkan surat suara ke rumah masing-masing melalui kantor pos, masyarakat dapat mencoblos dari rumah dan dikirimkan kembali hasil pencoblosannya kepada penyelenggara pemilu.

Kemudian ada e-vote dan online election, kedua sistem ini sebenarnya hampir sama jika dilihat sekilas, yaitu sama-sama berbasis teknologi. Namun bila ditelaah lebih lanjut, kedua cara ini berbeda. E-vote dilakukan dengan cara mengumpulkan warga di TPS dan pencoblosan menggunakan kertas diganti dengan teknologi digital. Sedangkan online election yaitu peserta sudah tidak lagi datang ke TPS melainkan peserta mencoblos dengan menggunakan teknologi digital dan dapat dilakukan dimana saja.

Online election sangat tepat menjadi solusi untuk pilkada di tengah pandemi seperti ini. Hal ini dikarenakan kita tidak perlu berkumpul lagi di suatu tempat. Selain itu, hal positif lainnya yaitu penghematan biaya. Lalu, dengan online election, penyelenggara tidak perlu menyediakan TPS, sehingga biaya pengeluaran bisa ditekan. Selain itu, online election juga lebih ramah lingkungan karena kita tidak memerlukan banyak kertas.

Bagi masyarakat, online election juga dapat menghemat biaya transportasi, “Jadi ketika masyarakat harus datang ke TPS, kita tidak tahu, kita tidak bisa menggeneralisir bahwa rata-rata biaya seseorang datang ke TPS paling hanya 10 ribu karena rumahnya pasti dekat,” ujar Christian Hutabarat, CEO Dukung Calonmu, sebuah startup digital politik yang menyediakan platform pemilu dengan metode online election.

Online election ini juga dinilai lebih bisa menjangkau seluruh masyarakat, “Dengan kita mempertimbangkan penghematan dan hambatan-hambatan tadi, kita yakini tingkat partisipasi masyarakat akan tinggi,” tambahnya. Hal ini disebabkan karena sistem yang sangat mudah yakni hanya dengan melakukan verifikasi melalui gadget. Masyarakat juga lebih bisa menghemat waktu dalam memberikan suaranya.

Untuk kendala-kendala seperti masyarakat yang masih belum memiliki gadget pribadi, solusinya dapat dengan penyediaan gadget keliling khusus untuk satu RT.

Christian Hutabarat menyampaikan bahwa platform ini juga memuat kampanye digital yang dapat memberi efek perubahan bagi budaya kampanye dan pemilu di Indonesia. “Dengan platform kampanye digital, ini menjadi opsi solusi bagi kontestan politik. Dengan fitur pusat informasi profil calon, kemudian halaman kegiatan kampanye calon. Jadi, calon dapat melakukan output apa yang akan mereka lakukan hari ini, atau apa yang ingin mereka buat, ada gerakan kampanye apa. Kemudian ada pusat interaksi bagi calon dan masyarakat. Jadi masyarakat bisa bertanya kepada calon apa yang ingin mereka tanyakan,” ujar Christian.

Hana Elfira, Kepala Departemen Kajian Sosial Politik Himpunan Mahasiswa Ilmu Politik 2020, mengungkapkan pandangannya akan ketidaksiapan sistem pilkada apabila tetap dilaksanakan secara daring.

“Kalau menurutku, infrastrukturnya belum siap dan sosialisasinya masih terbatas karena pandemi. Sosialisasi untuk e-voting dan pilkada jadi ekstra effort. Infrastruktur internet, jaringan, listrik, karena harus diingat yang ngadain pilkada bukan cuma di wilayah Jabodetabek tapi di Kalimantan juga dan banyak daerah lain. Itu harus dimatangkan dulu infrastruktur pendukungnya (internet listrik-Red) dan menurutku akan memakan waktu lama,” 

Hana menambahkan, perubahan sistem luring menuju daring masih belum memungkinkan untuk dilaksanakan, masih belum siap untuk direalisasikan karena wacana penggunaan sistem daring ini baru ada di bulan Oktober, sedangkan pilkada akan berlangsung di bulan Desember. 

Hana memberikan pesan kepada masyarakat, khususnya para mahasiswa harus peduli dengan pilkada serta situasi pandemi saat ini, agar pilkada dapat terlaksana dengan lancar dan penerapan protokol kesehatan tetap dipatuhi.

Teks: Giovanni Alvita D, Inggil Reka S
Kontributor: Fila Kamilah
Foto: ANTARA
Editor: Faizah Diena

Pers Suara Mahasiswa UI 2020
Independen, Lugas dan Berkualitas!