UI Punya UKM Baru?

Satrio Alif, 30 June 2020

Dalam rangka mengimplementasikan pengembangan minat, bakat, potensi, dan kreasi mahasiswa, diperlukan suatu wadah untuk menghimpun mahasiswa-mahasiswa yang memiliki ketertarikan pada bidang yang sama. Wadah yang dimaksud adalah organisasi kemahasiswaan. Organisasi Kemahasiswaan keberadaannya diakui oleh negara melalui Pasal 77 Undang-Undang (UU) No.12 Tahun 2012 tentang pendidikan tinggi. Dalam ketentuan ayat 5 pasal tersebut juga disebutkan bahwa ketentuan lain mengenai organisasi kemahasiswaan diatur di dalam statuta masing-masing universitas.

Keberadaan organisasi kemahasiswaan di lingkungan Universitas Indonesia telah diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) No.68 Tahun 2013 tentang Statuta Universitas Indonesia. Di dalam pasal 48 ayat 1 disebutkan bahwa mahasiswa memiliki hak untuk membentuk organisasi kemahasiswaan dan mendapatkan dukungan sarana dan prasarana serta dana untuk mendukung kegiatan organisasi kemahasiswaan. 

Selain itu, Universitas Indonesia juga memiliki tatanan organisasi kemahasiswaan, baik student governance dan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang keberadaannya diakui melalui Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 1952/SK/R/UI/2014 tentang perbaikan Keputusan Rektor Universitas Indonesia No. 1465/SK/R/UI/2008 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kemahasiswaan Universitas Indonesia.

Sebagai instrumen praktis dari statuta UI tersebut, tatanan student governance Ikatan Keluarga Mahasiswa (IKM) UI, keberadaan dan pembagian ranah tugas antar organisasi kemahasiswaan telah diatur dalam Undang-Undang Dasar (UUD) IKM UI Perubahan tahun 2015. 

Pasal 40 UUD IKM UI menjelaskan bahwa Unit Kegiatan Mahasiswa adalah wadah kegiatan dan kreasi mahasiswa Universitas Indonesia yang diakui secara formal dalam satu bidang peminatan, bakat, dan pelayanan keagamaan di tingkat universitas. UKM sendiri diklasifikasikan menjadi Penalaran, Seni, dan Olahraga.

Keberadaan UKM menjadi isu hangat di lingkungan UI dikarenakan munculnya konsep kampus merdeka yang dicetuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim. Salah satu pokok dalam konsep tersebut adalah hak belajar tiga semester di luar program studi. 

Berdasarkan hasil audiensi antara Wakil Rektor Bidang I, Direktur Kemahasiswaan, dan anggota DPM UI tanggal 30 Januari 2020 yang dipublikasikan oleh Rizky Pratama Putra, Anggota DPM UI perwakilan Fakultas Ilmu Administrasi melalui postingan LINE dan Instagram pribadinya. Hasil audiensi disebutkan bahwa dalam rangka mengimplementasikan konsep kampus merdeka, UI memberikan kesempatan bagi mahasiswa UI untuk mendirikan UKM baru. Pendirian UKM baru ditujukan untuk menampung minat, bakat, potensi, dan karya mahasiswa UI yang belum diwadahi oleh UKM yang telah ada sebelumnya.

Dalam rangka menelusuri tindak lanjut dari isu pendirian UKM baru yang dibahas dalam audiensi tersebut, tim Suara Mahasiswa UI telah menghubungi Direktur Kemahasiswaan dan jajarannya di Direktorat Kemahasiswaan untuk memberikan pernyataan dan tanggapan. Namun, hingga berita ini diterbitkan belum ada tanggapan dari Direktur Kemahasiswaan dan jajarannya mengenai isu pendirian UKM baru tersebut. 

Terkait dengan keberadaan UKM di dalam struktur ketatanegaraan student governance UI, tim Suara Mahasiswa telah mewawancarai Rizky Pratama Putra, Adiguna Suwondo, dan Hafizh Ahmaddany selaku Badan Pengurus Harian Komisi Kelembagaan Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UI. Komisi Kelembagaan DPM UI sendiri memiliki fungsi koordinasi terhadap UKM utamanya pada bidang Rancangan Kerja Awal Tahun (RKAT) dan regenerasi.

Dalam kesempatan tersebut, Adiguna Suwondo memaparkan di tingkat UI terdapat 55 UKM. Adi juga menambahkan keberadaan UKM telah diatur di dalam tata aturan IKM UI. “Landasan legal mengenai keberadaan UKM di tingkat UI telah diatur dalam UU IKM UI No. 3 tahun 2010 tentang UKM,” jelasnya.

Rizky menambahkan bahwa saat ini sedang ada pembahasan mengenai revisi UU tersebut. “Mengingat telah terjadi perubahan payung hukum yang menaungi keberadaan lembaga kemahasiswaan dan UUD IKM UI, saat ini kami tengah merancang UU baru mengenai UKM yang disesuaikan dengan kondisi hari ini dan juga mempermudah pendirian UKM baru,” terang Rizky. 

Sebagai sebuah organisasi di dalam lingkungan UI secara umum dan IKM UI secara khususnya, UKM tentu memiliki hak, fungsi, dan kewajiban yang harus dilaksanakan dan telah diatur di dalam UU IKM UI No.3 tahun 2010 tentang UKM.

“Terdapat beberapa hak yang dimiliki UKM antara lain mengajukan RUU terbaru kepada DPM UI, berhak membentuk peraturan internal, melakukan koordinasi ke lembaga tingkat UI ataupun fakultas dan mengangkat pengurus UKM. Sementara itu, fungsi dari UKM adalah untuk mengembangkan minat bakat dan kreasi mahasiswa,” paparnya. 

Terdapat beberapa kewajiban yang dimiliki oleh UKM di UI terhadap IKM UI secara khusus dan UI secara umum. “Ada 5 Kewajiban yang dimiliki oleh UKM yaitu  menuruti peraturan IKM UI, membentuk kepengurusan UKM terbuka untuk umum, menjaga nama baik Universitas Indonesia dan IKM UI, menyusun RKAT yang disahkan oleh DPM UI, dan membuat LPJ Kepengurusan UKM,” kata Rizky.

Mengimplementasikan konsep kampus merdeka di UI, Rizky mengatakan bahwa berdasarkan audiensi tanggal 30 Januari, timbul wacana agar keikutsertaan mahasiswa di dalam UKM akan bernilai beberapa Satuan Kredit Semester (SKS) dalam kegiatan perkuliahan dan pemberian kemudahan untuk pendirian UKM baru. Belum ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan jumlah SKS yang akan diterapkan bagi keikutsertaan mahasiswa di UKM.

Mekanisme UKM Baru

Sedangkan terkait dengan mekanisme pendirian UKM baru di UI, Rizky menjabarkan bahwa belum terjadi kesepahaman antara Direktorat Kemahasiswaan UI dengan DPM UI. Hal ini dikarenakan terdapat beberapa perbedaan fundamental terkait dengan mekanisme pendirian UKM baru di antara kedua belah pihak.

“Direktorat Kemahasiswaan menginginkan bahwa setiap perkumpulan yang ada di UI apabila berkeinginan menjadi UKM langsung menjadi UKM dalam tempo waktu yang singkat. Sedangkan, kami di DPM UI merasa perlu ada masa inkubasi terhadap UKM baru selama 1 tahun. Pada masa ini, suatu perkumpulan akan bernama komunitas terlebih dahulu, belum UKM. Masa inkubasi ini bertujuan untuk mempersiapkan tata administrasi dan pengelolaan UKM baru, baik dari segi tata aturan, kepengurusan, program kerja, maupun RKAT,” tegas Rizky.

Rizky menambahkan dengan keberadaan masa inkubasi tersebut, diharapkan komunitas yang akan menjadi UKM memiliki tata kelola administrasi dan keanggotaan yang berkelanjutan serta memperkenalkan UKM yang baru berdiri dengan dinamika IKM UI. 

“Lama waktu masa inkubasi yang telah kami diskusikan dengan Direktorat Kemahasiswaan juga terdapat di dalam draf rancangan UU IKM UI tentang UKM yang ditargetkan akan disahkan bulan Juli nanti. Lama waktu masa inkubasi juga tidak selama mekanisme UU sebelumnya yang memakan waktu sampai 4 tahun,” terangnya.

Terkait  permasalahan istilah komunitas dan UKM dengan Badan Otonom (BO) dan Badan Semi Otonom (BSO), Rizky memaparkan bahwa akan dilakukan penyeragaman istilah yang digunakan menjadi komunitas dan UKM. “Di dalam draf rancangan UU IKM UI tentang UKM juga akan membahas istilah penamaan tersebut. Istilah penamaan tersebut akan diseragamkan menjadi komunitas dan UKM. Sehingga, istilah BO dan BSO sudah tidak lagi berlaku,” tambah Rizky.

Persyaratan Pendirian UKM Baru

Mengenai persyaratan pendirian sebuah UKM, Rizky menerangkan bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah UKM yaitu: (a) telah memiliki pembimbing, (b) memiliki 20 anggota aktif IKM UI yang berasal dari 3 fakultas yang berbeda, (d) memiliki AD/ART, memiliki susunan kepengurusan, (e) memiliki diferensiasi yang jelas dengan telah ada, (f) memiliki kegiatan yang terukur, dan (g) berorientasi pada regenerasi.

Untuk mengetahui pendapat komunitas yang ada di UI terkait isu pendirian UKM baru, Anggara Alvin selaku Wakil Ketua Korps Mahasiswa Anti Korupsi (KOSMIK) UI 2020 memaparkan bahwa KOSMIK sebelumnya berada di bawah naungan BEM UI, tetapi karena KOSMIK ingin lebih merdeka dan lebih mandiri dalam pengelolaannya, maka KOSMIK mengajukan diri menjadi UKM.

Menurut Alvin, KOSMIK telah banyak melakukan kontribusi. “Kontribusi yang sudah KOSMIK lakukan salah satunya adalah penyelenggaraan Website Seminar (Webinar) kemarin (13/6). Selain itu, KOSMIK pernah menjadi tuan rumah untuk pertemuan komunitas anti korupsi Universitas yang waktu itu diselenggarakan di Hotel (Wisma—pen) UI. KOSMIK juga pernah melaksanakan program kerja yang bernama Sekolah Anti Korupsi,” terang Alvin.

Dengan besarnya kontribusi yang telah KOSMIK UI lakukan, ia berharap KOSMIK UI menjadi sebuah UKM. Menurut Alvin, akan terdapat banyak kemudahan bagi KOSMIK untuk menggelar acara-acara seperti seminar dan kegiatan lainnya. "Sebab, sebelumnya ketika kita lagi dibawah BEM itu perlu izin dan kita lebih leluasa juga mengatur apa yang mau kita lakukan,” jelas Alvin.

“Harapannya, keberadaan KOSMIK dapat meningkatkan kesadaran orang-orang khususnya mahasiswa UI terkait isu korupsi dan bahaya yang ada di dalamnya. Selain itu, kami ingin menjadikan KOSMIK sebagai  UKM yang lebih efisien serta mandiri,” lanjut Alvin.

Menurut Hilmi Abdullah, mahasiswa FMIPA angkatan 2018, terkait dengan isu pendirian UKM baru merupakan sebuah langkah yang baik untuk menunjukkan bahwa komunitas tersebut berjalan diatas nama Universitas Indonesia secara formal. Ditambah dengan kelebihan, seperti memiliki ruangan tersendiri dan kemungkinan adanya pembiayaan dari Universitas Indonesia.

Hilmi mengharapkan adanya kegiatan atau output dari UKM tersebut nantinya akan lebih dirasakan manfaatnya oleh orang banyak. “Lebih berdampak bagi sekitar kali ya. Maksudnya, adanya UKM itu juga harus bermanfaat buat mahasiswa selain anggotanya. Antar UKM juga bisa saling kolaborasi kali ya biar keren, sama perbanyak karya sih, harumkan nama UI,” pangkasnya.

Teks: Satrio Alif, Fila Kamilah
Kontributor: M. Riyan Rizki
Foto: Anggara Alvin I.
Editor: Nada Salsabila

Pers Suara Mahasiswa UI 2020
Independen, Lugas, dan Berkualitas!