AJI Menetapkan Upah Layak Jurnalis Untuk Menjamin Kualitas Produk Jurnalistik

Monday, 04 February 19 | 12:43 WIB

Minggu, 27 Januari 2019 Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Jakarta mengadakan diskusi publik untuk merilis besaran upah layak (take home pay) jurnalis pemula 2019 yakni sebesar Rp8.420.000,00 sekaligus mendiskusikan pentingnya memenuhi standar-standar kerja jurnalis dalam perusahaan media.

Upah layak yang ditetapkan oleh AJI berdasarkan hasil riset yang dijalankan dari November sampai Desember serta kebutuhan layak hidup di Jakarta berdasarkan 40 komponen dalam 5 kategori ditambah alokasi tabungan 10%. Kategori  yang dimaksud mencakup kebutuhan primer seperti makanan, sandang pangan dan tempat tinggal serta kebutuhan sekunder seperti paket data internet dan transportasi. Data dikumpulkan dari 87 jurnalis dari 26 media di DKI Jakarta.

Hasil dari riset menunjukan bahwa terdapat 10 perusahaan media yang menggaji jurnalisnya lebih rendah daripada UMP (Upah Minimum Provinsi) DKI Jakarta yang ditetapkan sebesar Rp3.940.000,00 .

Sebanyak 60 responden menyatakan bahwa upah yang mereka terima masih belum layak jika disetarakan dengan kebutuhan hidup di Jakarta.

Pemberian upah layak bagi jurnalis, penting untuk meningkatkan kualitas produk jurnalistik karena dengan menerima upah secara layak, jurnalis dapat bekerja dengan professional dan tidak rentan terhadap suap atau uang gelap yang dapat merusak independensi jurnalis dalam bekerja.

“AJI Jakarta mendesak perusahaan media mengupah jurnalisnya dengan layak agar jurnalis dapat bekerja dengan idependen dan professional,” kata Aulia Afrianshah, Ketua Divisi Serikat Pekerja AJI Jakarta.

Saat ini, AJI Jakarta sedang mendorong adanya perubahan terhadap Pasal 8 Peraturan Dewan Pers No. 4/Peraturan-DP/III/2008 tentang Standar Perusahaan Pers yang hanya mewajibkan jurnalis digaji sesuai UMP minimal 13 kali setahun agar diubah menjadi 14 kali setahun.

Selain upah layak, hak-hak lain seperti jam kerja layak, jatah, dan jaminan keselamatan kerja maupun jaminan sosial juga patut disesuaikan dengan peraturan yang diatur dalam UU No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut riset, mayoritas jurnalis dipekerjakan selama lebih dari 10 jam sehari dan 95% tidak menerima uang lembur ketika bekerja lebih dari 8 jam sehari.

“Media-media yang mau daftar ke Dewan Pers untuk dicatat, itu akan diperiksa kelengkapannya antara lain apakah memenuhi standar ketentuan pers. Jadi media yang tidak menggaji karyawan secara layak, yang tidak punya pelatihan atau peningkatan sumber daya manusia kemungkinan akan dipending,” jelas Yosep Adi Prasetyo selaku representasi dari Dewan Pers.

Yosep Adi juga menyinggung masalah lain yang sedang dihadapi dunia jurnalistik sekarang ini terkait industri media yang sedang mengalami masa sunset (turun) dan pasif selama lima tahun terakhir dikarenakan bersaing dengan pemain global era teknologi seperti sosial media dan media online lainnya yang mendominasi khalayak umum dengan memproduksi berita yang dari segi jurnalistik kurang berkualitas.

“Bagaimana kita mensiasati pola-pola kontrak kerjasama yang baru, soal hak cipta dan soal lainnya. Dan kita sepertinya belum banyak melakukan hal-hal strategis untuk mengantisipasi perubahannya. Saya kira gak lama lagi kita semua akan dipusingkan oleh semakin kecilnya laba kerja perusahaan pers, semakin gilanya bisnis-bisnis online yang mungkin cuma mencakup berita-berita yang click bait dan lain sebagainya; untungnya banyak namun kualitas jurnalistiknya rendah. Itu menjadi satu problem yang segera harus kita bicarakan dengan serius,” tutup Yose Adi dalam diskusi publik tersebut yang berlokasi di kafe Warung Apresiasi, Bulungan.

 

Teks: Trisha Dantiani

Foto: Syarifah Ni’mah

Editor: Grace Elizabeth 

 

Pers Suara Mahasiswa UI 2019

Independen, lugas, dan berkualitas!

Komentar



Berita Terkait