Aksi Lanjutan, Satu Tuntutan Mahasiswa Diterima Rektor

Thursday, 11 May 17 | 08:59 WIB

Rabu (10/5), dalam rangka acara Evaluasi Rektor UI, para mahasiswa menggelar aksi damai dengan membawa 4 tuntutan. Dari 4 tuntutan yang diajukan, rektor hanya menerima satu tuntutan berupa diterapkannya peringatan awal untuk sistem pengosongan Isian Rencana Studi (IRS).

Setelah acara Evaluasi Rektor di Gedung Art Center UI selesai, beberapa orang perwakilan mahasiswa menemui Rektor UI, Muhammad Anis, untuk berdiskusi dan bernegosiasi.

Perwakilan tersebut, yaitu Rico Novianto selaku MWA UI UM, M. Syaiful Mujab selaku Ketua BEM UI, Fuad Fuadil Ulum sebagai Ketua Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kadep Kastrat) BEM FISIP, Azam Hawari selaku Ketua BEM FH, dan Janidya Agwizekly sebagai Kadep Kastrat BEM Vokasi.

Hasil Pertemuan dengan Rektor

Dalam aksi tersebut, para mahasiswa mengajukan empat tuntutan berupa penerapan mekasime Uang Kuliah Tunggal (UKT) untuk program Vokasi, evaluasi fenomena pelibatan mahasiswa dalam kenaikan biaya kuliah, terapkan peringatan awal untuk pengosongan IRS, dan hapus Biaya Operasional Pendidikan Pilihan (BOPP) serta kembalikan sistem Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOPB) tanpa persyaratan berkas.

Saat ditanyai hasil pertemuan dengan rektor, Janidya mewakili mahasiswa Vokasi menyatakan agar mahasiswa berdiskusi dengan Dekanat.

“Hasilnya intinya buat tuntutan pertama ditolak. Rektor menyarankan untuk diskusi dengan Dekanat. MWA sebenarnya menyarankan untuk menutup Vokasi karena tujuan UI sebagai research university,” jelas Janidya.

(Baca Juga: Tuntutan Ditolak Rektor, Mahasiswa UI Gelar Aksi Lanjutan dengan Modifikasi Tuntutan )

Perihal tuntutan kedua, Fuad menyatakan rektor enggan memberikan transparansi pengelolaan ventura. “Tuntutan nomor 2 itu kita sempet singgung juga soal transparansi, rektor bilang kalo transparansi keuangan udah di website, tapi yang kita minta juga transparansi pengelolaan ventura juga, beliau enggan memberikan,” terang Fuad.

Sedangkan tuntutan ketiga, tuntutan diterima asal mahasiswa mengajukan “proposal” ke bagian IT Rektorat mengenai warning sebelum jatuh tempo pengosongan IRS.

Janidya menambahkan tentang tuntutan keempat yang juga ditolak, “Menurut rektor itu sudah solusi tengah antara mahasiswa dan rektor, serta mengenai batas atas BOPB, rektor bilang kalau pemberkasan itu adalah usulan dari mahasiswa,” tutur Janidya.

Menanggapi hasil tersebut, Reynaldi Ikhsan, Koordinator Bidang Sosial dan Politik (Koorbid Sospol) BEM UI menyayangkan hasil yang diterima.

Ngerasa sangat disayangkan karena tuntutan yang diterima adalah aspek yang sangat teknis, gerakan hari ini masih belum mampu mengintervensi ranah kebijakan yang lebih konseptual,” ujar Reynaldi.

Rico pun menyatakan bahwa isu kampus tidak akan selesai dalam waktu satu atau dua kali aksi. Isu kampus memerlukan kajian dan rekomendasi kebijakan.

Bagi Rico, forum dialog dan penyampaian ide rekomendasi adalah hal tepat untuk lebih menaikan keterlibatan mahasiswa dalam kebijakan kampus.

Mengenai apa yang akan dilakukan selanjutnya, Reynaldi mengatakan sedang menghitung peluang dari kemungkinan opsi strategi gerakan ke depan yang belum bisa diberitahukan lebih lanjut.

 

Teks dan Foto: Halimah Ratna Rusyidah
Editor: Eri Tri Anggini

Komentar



Berita Terkait