Aksi Untuk Negeri Angkat Kemanusiaan Sebelum Kekuasaan

Wednesday, 22 May 19 | 02:35 WIB

Senin 20 Mei 2019, bertepatan dengan Harkitnas (Hari Kebangkitan Nasional) yang ditandai dengan peringatan berdirinya organisasi pergerakan modern pertama yakni Boedi Oetomo, dijadwalkan massa mahasiswa dari aliansi BEM SI (Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia) berkumpul di depan gedung DPR/MPR RI untuk melaksanakan sebuah aksi. Tema aksi pada hari itu adalah “Refleksi Demokrasi Indonesia”. Massa dari  berbagai almamater Universitas Negeri di Indonesia mulai berdatangan sejak jam satu siang, namun massa yang terbilang cukup ramai baru berdatangan sekitar jam 2.45 siang. Menurut koordinator aksi, M. Nurdiansyah, terdapat sekitar 40-an kampus yang tergabung dalam aksi tersebut.

Massa berasal dari berbagai almamater universitas negeri dan beberapa universitas swasta di seluruh Indonesia. Tercatat beberapa nama-nama universitas di daerah seperti Unsyiah (Universitas Syiah Kuala), USU (Universitas Sumatera Utara), juga turut hadir dalam aksi. Dua universitas di atas adalah dua universitas pertama yang dipersilakan untuk membuka orasi aksi di depan gedung DPR/MPR RI, dilanjut dengan universitas-universitas lainnya. Massa yang  berjumlah banyak mayoritas berasal dari Pulau Jawa, sedangkan dari luar Pulau Jawa hanya dijumpai beberapa perwakilan, seperti contoh perwakilan Sumatera Utara yang berjumlah dua orang. Meskipun begitu, suara mereka tetap lantang saat menyuarakan tuntutan-tuntutan dari atas mobil sound.

Suara Mahasiswa UI berkesempatan mewawancarai dua universitas besar di Indonesia yakni Universitas Indonesia (UI) dan Universitas Gadjah Mada (UGM), dengan menanyakan beberapa pertanyaan terkait aksi tersebut beserta kondisi yang terjadi di Indonesia saat ini.

“Jadi, refleksinnya itu adalah Harkitnas, dan 21 tahun reformasi,” jelas Awang, selaku Kadep Kastrat (Kepala Departemen Kajian Aksi Strategis) BEM UI. Ia menuturkan bahwa pemilu tahun ini adalah pemilu yang sakit (cacat/banyak kekurangan).

Ada tiga poin yang dia paparkan, diantaranya: pemilu yang memecah belah masyarakat, anggaran dana pemilu yang tidak sesuai kebutuhan, dan sikap pemerintah yang ikut memanaskan situasi. Segmentasi dua kubu di masyarakat, menurutnya sangat meresahkan dan dapat memecah belah masyarakat. Selain itu, anggaran dana yang sama dengan anggaran dana di 2014, menurutnya semakin memperparah kondisi karena gaji dari anggota KPPS (Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara) tidak sesuai dengan jam kerja mereka yang sampai larut malam, bahkan pagi hari. Akibatnya, sebanyak 600 petugas KPPS meninggal. Beliau juga menyarankan pemerintah untuk tidak memperkeruh suasana dengan menuduh makar, atau menjerat orang-orang yang menyuarakan suaranya dengan UU ITE (Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik) atau semacamnya. Pada prinsipnya, pendapat dari siapapun selama tidak melanggar  undang-undang yang ada adalah diperbolehkan oleh undang-undang.

Sementara itu, menurut Menko Pengetahuan dan Pergerakan UGM, Dianrafi Alphatio, masyarakat, terkhusus mahasiswa sudah resah dengan polarisasi yang terjadi di masyarakat. “Kita tidak lagi bertengkar untuk mendukung suatu calon, kita di sini untuk membuat narasi baru, yuk, kita rekonsiliasi sebagai bangsa,” tutur Alphatio. Lebih jauh, ia juga mengkritisi pandangan yang melihat bahwa gerakan mahasiswa adalah sebagai gerakan mendukung salah satu paslon. Beliau menegaskan, aksi yang dilakukan adalah murni untuk kemanusiaan.

“Jadi, kita harus berhenti membuat ketakutan terhadap diri kita sendiri bahwa bangsa ini akan terpecah, posisi mahasiswa di sini, posisinya adalah menyuarakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah,” tegas Awang menepis anggapan aksi yang menunjukkan keberpihakan kepada salah satu pasangan calon.

Beberapa tuntutan dari mahasiswa adalah pembentukan tim peneliti kesehatan atas korban-korban dari KPPS, penghimbauan kepada pemerintah agar menahan diri untuk tidak merepresi orang-orang yang mengemukakan pendapat, dan pembuatan monumen pahlawan demokrasi dari 600 anggota KPPS sebagai pahlawan demokrasi.

 

Teks: A. Thoriq
Foto: A. Alvin
Editor: Grace Elizabeth

Pers Suara Mahasiswa UI 2019
Independen, lugas, dan berkualitas!

Komentar



Berita Terkait

Aksi Nasional Tolak dan Dukung RUU PKS Serentak di DPR RI
BEM UI Bersama Aliansi Masyarakat Lakukan Aksi Tolak RKUHP
Uji Coba Sejak Minggu Lalu, Ini Rute Operasi Transjakarta di UI
Pemira UI 2019: Kebijakan Baru Terkait Sistem Pemungutan Suara dan Kriteria Calon Peserta