BEM FH dan FIB Tolak Pemindahan DPT Mahasiswa Rantau

Tuesday, 25 March 14 | 09:45 WIB

Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum dan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya UI menolak gagasan BEM UI membuka posko pemindahan DPT/TPS mahasiswa rantau untuk Pemilihan Umum Legislatif, (9/4/2014) nanti. Hampir bersamaan, penolakan ini mereka sampaikan melalui akun twitter dua lembaga itu, Rabu (19/3/2014) malam.

Dalam pers releasenya, BEM FH beranggapan pemindahan DPT/TPS hanya akan merusak konsep perwakilan dalam Pemilu.

“Mahasiswa rantau yang pindah TPS/DPT memilih seorang yang tak mereka kenal untuk daerah yang tak mereka kenal pula, yang mana tidak mereka ketahui secara baik, sebaik mereka mengenal domisili mereka,” seperti dikutip dari pers release tersebut.

Senada dengan BEM FH, Ketua BEM FIB, Raihan Abiyan Fattah mengatakan, pemindahan DPT/TPS hanya akan merusak peta suara di Depok. Selain itu, sambung Raihan, waktu yang dimiliki mahasiswa rantau untuk mengenal Caleg juga sangat singkat. Sehingga, menurutnya, hanya akan menghasilkan pemilih yang tidak rasional.

“Ibaratnya gua mahasiswa FIB, terus karena sering nongkrong di kantin Takor FISIP lantas disuruh pilih di Pemira FISIP. Ini kan ga rasional,” kata Raihan, saat ditemui, Kamis (20/3/2014).

Menanggapi hal ini, Kepala Departemen Kajian Aksi dan Strategi BEM UI, Andi Aulia Rahman menganggap, pemidahan Dapil bukanlah masalah utama yang harus dicermati.

“Melainkan bagaimana hak pilih mahasiswa rantau dapat tersalurkan agar tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Menurutnya lagi, pemindahan DPT mahasiswa rantau ke Dapil 6 Jawa Barat (Depok, Bekasi)  adalah konsekuensi yang harus diterima.

“Memang lebih baik pulang ke rumah untuk memilih, tapi kondisinya tidak memungkinkan, mengingat libur Pemilu hanya sehari dan ongkos pulang yang mahal,” ujarnya.

Shinta Bella Sari

Komentar



Berita Terkait

BEM se-UI Kawal Penggusuran Paksa di Kukusan
Dapoer Bang Jali: Resto Khas Nusantara, Harga Sesuai Kantong Mahasiswa
Gerakan Rakyat Berdaulat Tolak Pilkada Tidak Langsung
Aliansi UI untuk Demokrasi Buka Posko Tolak UU Pilkada