BEM UI dan Aliansi Pergerakan: Rektor UI Lupakan Asas Keterbukaan dalam Memutuskan Kebijakan

Tuesday, 09 July 19 | 01:09 WIB

“Hidup mahasiswa.
Hidup Kucing.
Hidup Anjing. “

Jargon-jargon tersebut terus mengangkasa di langit Universitas Indonesia. Senin, 8 Juli 2019, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) beserta aliansi menggelar aksi untuk mengkritisi kebijakan-kebijakan Muhammad Anis selaku Rektor UI di akhir masa jabatannya. Aksi ini didahului dengan long march dari titik kumpul Stasiun UI, kemudian berjalan sampai dengan rektorat UI. Selain berisi orasi, terselip juga teater kecil yang mengkritik di pertengahan aksi.

Selanjutnya aksi yang ​bertajuk “UI Endgame”, ini membawa empat tuntutan yang diantaranya : (1) Mendesak pihak rektorat UI untuk mengevaluasi dan membatalkan kebijakan yang ditetapkan secara prematur, tanpa kajian dan minim sosialisasi, antara lain kenaikan BOP Non-Reguler dan semester pendek, penertiban hewan, perubahan pelayanan Klinik Satelit Makara UI, dan secure parking. (2) Mengganti dan memperbaiki kebijakan tersebut sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (3) Mengawal pemilihan rektor yang transparan, independen, dan terhindar dari kepentingan politik praktis serta melibatkan mahasiswa dalam segala prosesnya. (4) Meminta calon rektor untuk belajar dari permasalahan kultur pembuatan kebijakan yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik dan tidak memerhatikan kepentingan dan kesejahteraan mahasiswa dengan bersedia untuk tidak mengulangi kesalahan serupa.

Kemudian menanggapi hal tersebut, Manik Marganamahendra selaku ketua BEM UI mengatakan bahwa UI telah melupakan asas-keterbukaan dan asas transparansi dalam mengambil suatu kebijakan. Ia juga menjelaskan bahwa banyak mahasiswa UI yang merasa bahwa kebijakan yang telah di buat Rektor UI tidak pro dengan mahasiswa UI dan masyarakat sekitar UI.

“Banyak sekali mahasiswa yang merasa bahwa kebijakan ini tidak pro terhadap mahasiswa serta masyarakat sekitar. Makanya kita bilang kalau rektorat ini sedang salah dalam mengambil kebijakan yang selama ini sudah dikeluarkan,” tuturnya.

Senada dengan Manik, Difa Shafira selaku Koordinator Bidang Sosial Politik (Korbid Sospol) BEM FH UI menyayangkan kebijakan-kebijakan yang telah diambil oleh Rektor UI. Salah satu kebijakan yang menggemparkan Ikatan Keluaraga Mahasiswa (IKM) Fakultas Hukum (FH) UI heboh, yaitu adanya kenaikan biaya Semester Pendek (SP).

“Kami sangat menyayangkan sih cara pak rektor dalam mengambil kebijakan. Salah satu yang membuat ikm fh ui itu heboh yaitu kebijakan semester pendek. Kami tahu karena (dari info) tagihan SIAKNG. Semuanya udah daftar, baru tahu (biaya) SP-nya naik. Sampe banyak yang drop sks. Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan dari Rektor UI ini makin kesini makin ngga ada sosialisasi dulu,” jelasnya.

Difa juga menambahkan bahwa dari sisi hukum, rektorat dalam mengambil kebijakan telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB). Menurut ia seharusnya dalam setiap pengambilan kebijakan harus ada kajian dan harus ada asessmentnya. Selain itu, ia juga menerangkan bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan harus ada transparansi dan sosilalisasi ke pihak mahasiswa UI.

Sedangkan mengenai kebijakan adanya secure parking dan kenaikan BOP, Elang M.S. selaku Kadep (Kepala Departemen) Kastrat (Kajian Aksi Strategis) BEM UI mengatakan bahwa banyak kebijakan yang tidak disosialisasikan dan ada yang melanggar asas legalitasnya.

​“Banyak sekali kebijakan yang tidak disosialisasikan. Kebijakan sosialisasi itu ada di undang-undang administrasi pemerintahan. Sosialisasi loh, at least. Dan yang kedua itu karena asas legalitasnya”, ujarnya.

Kemudian mengenai , Elang scecure parking kembali menambahkan bahwa kebijakan tersebut salah secara legalitas. Menurut ia semua jalan kecuali jalan tol tidak boleh digunakan untuk pengusahaan.

Sementara itu, pihak lain yang terdampak dari adanya kebijakan Secure Parking, ialah mahasiswa kampus PNJ (Politeknik Negri Jakarta). Perwakilan dari mahasiswa PNJ mengatakan telah terjadi kesalahpahaman antara pihak UI dengan PNJ, dan pihak kampus PNJ sendiri juga dikejutkan dengan secure parking yang sudah terpasang.

Lalu, di tengah orasi telah terjadi audiensi antara pihak BEM UI dan pihak perwakilan rektorat UI, dalam hal ini P3CR (Panitia Penjaringan dan Penyaringan Calon Rektor). Pihak P3CR menerima masukan dari mahasiswa dan akan mengusahakan tuntutan mahasiswa tersebut diterapkan di pemilihan rektor UI selanjutnya.

“Disini intinya, bahwa di UI itu lagi banyak masalah. dan masalah ini ada di ujung-ujung kebijakan rektor yang sekarang dan menuju pemerintahan rektor yang selanjutnya. Jadi disini harapannya , dengan adanya banyak masalah di UI ini kita punya harapan supaya ini bisa segera selesai dan calon pemimpin yang baru ini bisa menyelesaikan masalah selanjutnya. Kalau bisa dilihat, UI itu sekecil ini tapi masalahnya jauh lebih besar,” pungkas Manik.

Dengan ditutup pernyataan sikap yang diwakili oleh Manik Marganamahendra selaku Ketua BEM UI dan doa oleh perwakilan mahasiswa, selesai lah rangkaian aksi UI Endgame, dengan catatan bahwa mahasiswa akan terus mengawal jalannya tindak lanjut tuntutan mereka.

 

 

Teks : A. Thoriq
Foto : Rezkita G.A.S
Editor : Muhamad Aliffadli

Komentar



Berita Terkait

Perihal Kebijakan Secure Parking, DPPF UI Jamin Akan Perbaiki Sosialisasi
Mulai 1 Agustus Transjakarta Akan Layani UI dengan Gratis
Dibalik Kebijakan Secure Parking Kampus UI
Klinik Satelit Makara Gunakan Kartu BPJS dan Kartu UI Sehat