Bergerak! 5 Mei 1998: Bahasa Dimanipulasi Sebagai Alat Kekuasaan

Monday, 07 May 18 | 08:42 WIB

Kembali pakar humaniora FSUI menekankan reformasi budaya terutama dominasi penguasa terhadap nilai-nilai kehidupan sehari-hari.

 

Reformasi secara total pada segala aspek kehidupan adalah tuntutan kita. Maka, tidak berhenti dengan berhasilnya diskusi informasi budaya dengan Dr. Manneke Budiman hari Kamis kemarin, FSUI kembali mengadakan studium generale berjudul “Sastra dan Politik Kebudayaan di Indonesia” hari Senin (4/5). Orasi yang diselenggarakan oleh Biro Pengkajian Sosial Politik dan Budaya (PSPB) FSUI ini menghadirkan dosen FSUI jurusan Sastra Inggris, Dr. Melanie P. Budianta.

Orasi ini pada dasarnya bertujuan untuk mengkaji lebih dalam hubungan reformasi budaya dalam kehidupan politik di Indonesia, utamanya dalam merespons tuntutan reformasi dalam konteks budaya. Hal ini sangat krusial sebab pada kenyataannya sistem pendidikan dan politik di Indonesia telah menghasilkan generasi yang cenderung bersifat apatis dan takut terhadap perubahan.

Melanie Budianta menekankan adanya tiga hal yang utama, yaitu politik kebudayaan, konsep kekuasaan, dan upaya mengisi kekosongan strategi kebudayaan. Sama seperti pendapat Dr. Manneke Budiman pada diskusi sebelumnya, beliau juga tidak ingin secara langsung merumuskan definisi politik kebudayaan. Usaha mendefinisikan kebudayaan berimplikasi pada adanya permainan atau permainan politik, katanya. “Ketika kita berbicara tentang kebudayaan, mau tak mau konsekuensinya ada kepentingannya, ada kekuasaan yang bermain, itulah pembicaraan mengenai politik kebudayaan,” tegasnya.

Sempitnya pandangan masyarakat kita selama ini menganggap kebudayaan hanyalah komoditi yang secara material dapat menguntungkan. Atau muncul juga kencenderungan yang memandang budaya sebagai hal yang sangat esensial dan sakral yang tidak bisa dipertanyakan atau dikritik alias hanya boleh dilestarikan tanpa diganggu gugat. Akibatnya, sifat primordial menjadi budaya umum dan dijadikan alasan untuk bertindak defensif terhadap kritik, bersifat tertutup dan kadang diperalat untuk kepentingan tertentu.

Menurutnya, pemerintah yang cenderung mengatasnamakan istilah kebudayaan untuk melegitimasi upayanya meredam segala kritik. “Bahasa sebagai alat kekuasaan hanya berakibat pada pembatasan makna, reduksi makna, pemiskinan makna hingga terjadinya penyeragaman makna oleh adanya pelabelan tertentu pada suatu kebudayaan,” ucapnya memberi contoh.

Masyarakat kita telah terbiasa untuk berpikir secara terkotak-kotak akibat adanya manipulasi bahasa dan kebudayaan yang dilakukan penguasa selama puluhan tahun ini. Berpolitik misalnya, seringkali diartikan sebagai murni urusan ilmu politik saja. Padahal kebudayaan berpolitik itu sendiri terkait dengan seluruh bidang yang seharusnya saling melengkapi. Menurutnya, reformasi dalam mengubah nilai-nilai yang sudah dianggap tidak sesuai dengan perubahan zaman seperti pelarangan penampilan seni, bicara, dan berpikir kritis juga dapat dikatakan berpolitik.

Sekali lagi, Melanie menyatakan bahwa pola pikir seperti ini terjadi karena kuatnya penguasa dalam mendominasikan budaya tertentu untuk menjadi acuan dalam kehidupan sehari-hari. Agar kebudayaan dapat berkembang sesuai dengan pergerakan manusia dan zamannya, diperlukan suatu strategi kebudayaan yang selama ini tidak mendapat perhatian khusus. Dalam hal pengisian kekosongan strategi kebudayaan, ia berharap agar hal ini diserahkan pada kantong-kantong kebudayaan itu sendiri karena pada dasarnya kebudayaan bersifat dinamis sehingga tidak perlu ada campur tangan pihak luar untuk mengatur arah pergerakan kebudayaan.

Konsep kekuasaan sendiri menurutnya harus ditelaah lebih lanjut karena makin lama kekuasaan semakin bersifat vertikal. “Harus disadari bahwa kekuasaan itu ibarat air, semua punya, semua memainkannya dalam waktu dan kepentingan yang berbeda-beda. Ini harus disadari atau sejarah akan berulang,” ujarnya mengingatkan.

Tentu saja, reformasi kebudayaan itu sendiri haruslah bersifat luas termasuk di dalamnya perubahan mental dan konsistensi dalam memperjuangkannya. “Perubahan yang kita tuntut datang dari segala arah, entah dari dosen dalam proses pengajaran, mahasiswa, atau sastrawan. Kita sendiri harus intervensi dari segala arah, jangan menunggu dari atas karena belum tentu yang  di atas intervensi,” tandasnya.

Politik kebudayaan jika dikaitkan dengan kekuasaan maka akan berkaitan pula dengan berbagai kepentingan. Akibatnya, praktek politik kebudayaan itu menjadi legitimasi dari kebijakan politik yang menghasilkan kebijakan yang bersifat tertutup.

Tentu saja, kita tidak boleh menyerah pada media pendidikan yang tidak mendukung adanya transformasi budaya itu. Yang penting agar reformasi dapat berhasil, harus ada kemauan dari segala kalangan untuk mengadakan perubahan drastis dalam cara berpikir dan bersikap. Intinya sama saja: reformasi secara tuntas!

 

Ren/Arf/Cit/Ipung

Komentar



Berita Terkait