Bergerak! 5 Mei 1998: Tindakan Aparat Mendapat Kecaman

Monday, 07 May 18 | 08:10 WIB

Tindakan brutal aparat terhadap mahasiswa dikutuk oleh berbagai elemen masyarakat. Tetapi militer tetap mengelak berbuat salah.

 

Penguasa semakin membuat bingung rakyat dengan tindakan-tindakannya. Pendukungan Suharto jadi presiden, nepotisme di kabinet, aksi mahasiswa dilarang keluar paramater kampus, dialog yang sepihak, melangitnya harga-harga kebutuhan pokok, dan yang terakhir adalah naiknya harga BBM serta tarif listrik. Penderitaan rakyat semakin sempurna. Penguasa bagaikan seekor gurita yang melilitkan bencana kepada rakyat. Artinya mereka tidak berusaha menyelamatkan negeri ini dan rakyatnya dari belenggu krisis ekonomi.

Rakyat yang selama ini diam mulai berteriak. Mereka tidak tahan dengan keadaan negeri ini yang berantakan. Jika selama ini rakyat mewakili suaranya melalui mahasiswa, saat ini agaknya mereka mulai berani bersuara. Hal ini terlihat dari aksi yang dilakukan di Salemba Sabtu (2/5) lalu.

Beberapa dari mereka mengikuti aksi di dalam kampus UI karena memang saat itu mahasiswa membuka pintu untuk rakyat agar bergabung. Tapi yang paling banyak adalah yang berada di luar kampus. Mereka kebanyakan masih takut kepada aparat jika terjadi kerusuhan di dalam kampus. Akhirnya mereka melongok dan nampak serius mengikuti aksi mahasiswa dari luar pagar kampus. Jembatan pun digunakan rakyat yang penasaran menyaksikan aksi mahasiswa. Di bawah jembatan penyebrangan itu banyak pengemudi motor yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan dan memanjangkan lehernya ke arah kampus.

“Biasanya saya langsung pulang, Mas,” kata seorang bapak di atas motornya sambil menyedot teh botol. Ia mengaku gembira jika mahasiswa melakukan aksi keprihatinan. Ketika diajak untuk berperan serta dalam aksi, ia menggelengkan kepalanya. “Nggak ah takut,” katanya.

Lantas apa yang dilakukan penguasa terhadap aksi mahasiswa yang membela rakyat? Menhankan/Pengab Jendral TNI Wiranto berkata, “ABRI akan menindak tegas aksi mahasiswa yang keluar kampus,” Ia mengemukakan itu dengan alasan, adanya pihak-pihak lain yang memanfaatkan aksi mahasiswa untuk sesuatu yang melanggar hukum.

Kemudian ia mengatakan bahwa ada kesalahpengertian mahasiswa seolah-olah ABRI mengebiri hak-hak mahasiswa untuk menyuarakan aspirasinya. “Sehingga menimbulkan benturan yang memakan korban,” demikian katanya seusai menghadap Presiden kemarin di Bina Graha. Dengan demikian nampaknya Wiranto mengelak bahwa aparat telah melakukan tindakan yang salah dengan memukuli mahasiswa.

Kecaman terhadap tindakan kekerasan aparat disampaikan oleh empat organisasi kampus yaitu HMI (Himpunan Mahasiswa Islam), GMNI (Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia), GMKI (Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia), dan PMKRI (Perhimpunan Mahasiswa Katolik Republik Indonesia) Senin (4/5) kemarin. Keempat organisasi tersebut mengecam agar aparat keamanan bertindak secara persuasif dan simpatik dalam menangani aksi mahasiswa sehingga dapat menciptakan rasa aman bagi setiap warga negara yang hidup di negara hukum.

Mereka pun mendesak agar Ketua DPR/MPR mengundang seluruh anggota MPR untuk menyelenggarakan Sidang Umum kedua dengan tiga agenda. Pertama, evaluasi kritis obyektif jalannya segenap proses pembangunan selama ini hingga terjadinya krisis nasional. Kedua, merumuskan agenda reformasi yang paling mendesak guna menjawab kebutuhan faktual dan aktual bangsa saat ini dan akan datang. Ketiga, mencabut Tap MPR yang tidak relevan dengan perkembangan saat ini khususnya Tap MPR No. V/MPR/1998, mengenai pelimpahan wewenang khusus kepada Presiden.

Selain itu, melalui pernyataan bersama tersebut menuntut agar DPR bersama pemerintah agar segera membuat undang-undang mengenai lembaga kepresidenan. Hal tersebut terkait dengan pasal 7 UUD 1945. Tapi perlu perubahan yaitu, masa jabatan presiden maksimal dua kali dan setelah itu tidak dapat dipilih kembali. Kemudian perlu diatur juga mengenai kewenangan presiden terutama dalam hal berhubungan dengan MPR dan DPR. “Kita harus mentradisikan sidang umum lebih dari sekali dalam lima tahun,” kata Anas Urbaningrum, Ketua Umum PB HMIM. Pernyataan bersama tersebut menurut mereka dibuat karena macetnya komunikasi politik selama ini, sebagai contoh banyaknya tuntutan mahasiswa tidak didengar oleh pemerintah.

Keempat organisasi ekstra kampus tersebut mengancam dan meminta Pangab meminta maaf kepada rakyat Indonesia khususnya mahasiswa yang menjadi korban kekerasan aparat. Hal tersebut ditegaskan karena ABRI perlu menciptakan rasa aman bagi setiap warga negara. Tentu pernyataan itu mengacu pada peristiwa penculikan terhadap aktivis.

Di hari yang sama Komnas HAM menyesalkan tindakan aparat yang melakukan kekerasan terhadap mahasiswa sehingga dalam waktu dekat akan menemui Menhankam/Pengab Jenderal TNI Wiranto.

“Mereka telah melanggar hak asasi manusia,” kata Albert Hasibuan didampingi anggota lainnya yaitu M. Salim, Soegiri, dan Clementino dos Reis Amaral setelah menerima kedatangan mahasiswa se-Jabodetabek yang mengadukan tindak kekerasan aparat keamanan. Menurut Albert Hasibuan, aparat keamanan telah terbukti menggunakan senjata dengan ditemukannya 10 butir selongsong peluru kaliber 5,56mm. Peluru tersebut dipungut mahasiswa IKIP Rawamangun dan bersama pecahan tabung gas air mata akan dijadikan barang bukti pada saat menemui Wiranto.

Perlu diketahui akibat tindakan aparat itu lebih dari 100 mahasiswa yang melakukan aksi bertepatan dengan Hari Pendidikan Nasional terluka. Di antaranya enam mahasiswa IKIP dibawa ke rumah sakit karena terkena tembakan masing-masing di bagian perut kiri, lengan kiri, dan tulang rusuk. Mahasiswa yang terluka lainnya kebanyakan menderita kepala bocor, gegar otak, sesak nafas, dan tangan melepuh karena gas air mata.

Nampaknya penguasa semakin enggan mendengar tuntutan mahasiswa dan jeritan rakyat yang dicekik oleh harga. Tidak ada cara lain untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat ini selain menghimpun seluruh kekuatan rakyat dan mahasiswa.

 

Nay

Komentar



Berita Terkait