Calon MWA UI UM 2019 Garisbawahi Urgensi Pembangunan RSPUI

Friday, 09 November 18 | 05:31 WIB

Kamis (8/11), eksplorasi Calon Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia Unsur Mahasiswa (MWA UI UM) 2019 berlangsung di Fakultas Kedokteran (FK) UI. Di awal eksplorasi, panelis sempat mengalami dilema mengenai kelanjutan eksplorasi di hari itu karena dirasa tujuan eksplorasi secara substansi tidak akan tercapai dengan kondisi massa yang secara kuantitas tidak mencukupi. Pada akhirnya, eksplorasi tetap dilanjutkan dengan usulan menggunakan media online untuk memublikasikan hasil eksplorasi dan memastikan partisipasi IKM FK UI pada debat publik 27 November mendatang. Setelah pemaparan visi dan misi, kedua calon memaparkan relasi antara IKM FK UI dengan MWA UI UM yang meliputi transparansi biaya pendidikan termasuk biaya praktikum, pemeliharaan prasarana, dan menggaris bawahi mengenai kelanjutan Rumah Sakit Pendidikan UI.

Panelis memulai dengan menanyakan rumah sakit mitra yang bekerja sama dengan UI. Calon nomor urut 1, Althof Endawansa mengatakan ada 25 rumah sakit pendidikan yang saat ini bermitra dengan UI walaupun tidak merinci rumah sakit apa saja. Sementara itu, calon nomor urut 2, Bimo Maulidianto mengatakan bahwa hanya ada 2 rumah sakit pendidikan yang saat ini bekerjasama dengan UI yaitu RSCM dan RSCM Kencana.

Selanjutnya, panelis menanyakan keluhan apa yang dirasakan mahasiswa FK UI selama belajar atau menempuh koas. Kedua calon merespons mengenai keluhan yang dialami mahasiswa FK UI, bahwa saat menjalani masa koas di rumah sakit pendidikan tertentu seperti RSCM (Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo) mereka tidak banyak diperkenankan untuk berkontak langsung dengan pasien karena kurikulum yang mereka dapat saat menempuh pendidikan berbeda dengan standar operasional internasional yang dipakai di RSCM.

Panelis pun sempat menantang kedua calon untuk membuat kajian mengenai keluhan ini, “Kenapa RSPUI harus dibangun di Depok gitu loh?” tanya panelis. Althof kemudian menjawab bahwa berdasarkan SK Rektor memang seharusnya FK UI memiliki Rumah Sakit Pendidikan dan itu yang mendasari pembangunan RSPUI.

Pertanyaan lain juga muncul mengenai mekanisme putus studi, yaitu adanya 2 sks di tingkat pertama pada kurikulum FK UI, yang berdasarkan SK Rektor bila tidak lulus tetap tidak bisa diambil di tingkat 2. Althof Endawansa, mengatakan bahwa ada pembatasan kewenangan MWA UI UM terhadap intervensi mengenai aspek akademis. Aspek akademis ini banyak didominasi oleh Dewan Guru Besar UI. “Namun kita pasti akan bantu untuk proses advokasi ke wakil rektor bidang akademis, Pak Bambang namanya,” ujar Althof. Hal serupa diungkapkan oleh Bimo bahwa terlepas dari pembatasan kewenangan MWA UI UM, ia akan membantu proses advokasi karena sebenarnya ada perbedaan antara peraturan dan ketetapan. Sehingga ada kemungkinan ketetapan tidak mengatur, sedangkan SK Rektor yang mengatur mekanisme putus studi karena 2 sks tersebut merupakan sebuah ketetapan.

Selanjutnya, terdapat kasus mengenai proses peminjaman sarana olahraga yang dirasa dipersulit bagi mahasiswa FK UI. Gita, mahasiswa FK UI 2017 menanyakan mengenai mekanisme peminjaman lapangan ataupun sarana olahraga lain di UI, karena selama ini prosesnya hanya terkesan seperti rebutan. Menurut Althof, solusi jangka pendek untuk masalah ini adalah meningkatkan komunikasi antara fakultas dan pihak UI mengenai jadwal-jadwal penggunaaan sarana olahraga karena menurutnya keluhan ini juga dirasakan oleh teman-teman dari fakultas lain. Sementara itu, untuk jangka panjang sebenarnya sudah terdapat master plan pembangunan UI untuk membangun sarana olahraga terintegrasi dengan anggaran sebesar 60 M yang akan dimulai tahun depan dan diperkirakan bisa digunakan sekitar 2-3 tahun lagi.

Sementara itu, menurut Bimo untuk jangka pendek solusi ini memang diperlukan koalisi antara BEM fakultas khususnya Sie Olahraga terkait fasilitas olahraga di awal tahun. Berbicara tentang pembatasan kewenangan, kedua calon mengatakan bahwa hal yang membedakan MWA UI dengan Adkesma adalah MWA UI akan ikut terlibat dalam pembuatan kebijakan sedangkan Adkesma yang menjadi perantara respons dari mahasiswa dan secara teknis berhubungan dengan pihak dekanat. Bimo menegaskan bahwa MWA UI UM bukan lembaga kemahasiswaan, MWA UI UM akan mengawasi UI dan berhak tahu mengenai kebijakan di UI.

Teks: Caroline Augustine A.
Foto: Caroline Augustine A.
Editor: Kezia Estha T.

Pers Suara Mahasiswa UI 2018
Independen, lugas, dan berkualitas!

#PEMIRAIKMUI2018

Komentar



Berita Terkait

Paslon BEM UI 2019 Paparkan Alasan Penggabungan dan Pemisahan Kastrat-Akprop dalam Rencana Kepengurusan
Eksplorasi di Farmasi, Calon Anggota MWA UI UM 2019 Janjikan Dua Hal Ini
Perihal Isu RUU Farmasi, Kedua Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI Siap Mengawal
Unjuk Diri di UI Salemba, Berikut Janji Calon MWA UI UM