Diskantek: Pasal RKUHP Ancam Kebebasan Berpendapat

Friday, 09 March 18 | 08:32 WIB

“RKUHP bukan hanya membahas tentang LGBT, tapi lebih dari itu. Ada pasal-pasal yang membatasi kebebasan warga untuk berpendapat,” tutur Erasmus Abraham Napitupulu, S.H dari  Indonesia Criminal Justice Reform di Diskusi Kantin Teknik pada Jumat (9/3).

Beberapa Pasal RKUHP dapat membatasi hak asasi warga Indonesia serta kebebasan berpendapat atau kritik. Beberapa rumusan pasal tersebut adalah pasal 238, 239, dan 240 tentang penghinaan presiden; pasal 407 dan 408 tentang penghinaan terhadap kekuasaan umum dan lembaga negara sehingga seseorang yang menyampaikan kritiknya bisa terancam dipidana.

Selanjutnya Naila Rizqi Zakiah selaku pembicara dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Masyarakat.  mengungkapkan bahwa RKUHP tidak memberikan indikator yang jelas dengan perluasan makna zina sehingga mempersulit korban untuk mendapatkan keadilan. Selain itu, dengan disahkannya RKUHP, korban pemerkosaan menjadi tidak berani untuk menyampaikan pendapat mereka.

“Kita tidak boleh apatis dengan masalah (RKHUP − red) ini. Bicaralah untuk orang-orang yang tidak berani menyampaikan pendapatnya,” pesan Erasmus.

Selain itu, diskusi yang dilaksanakan di Kantin Teknik tersebut juga membahas pasal yang dinilai mengkriminalisasikan korban perkosaaan terutama wanita yaitu pasal 484 ayat (1) huruf e terkait perluasan makna zina. Pasal tersebut akan mengancam korban tindak pemerkosaan karena berpotensi mengkriminalisasi korban perkosaan, menghalangi korban mengakses keadilan, dan menghalangi korban pemerkosaan lainnya untuk melaporkan kasusnya.

“Secara faktual, perempuan menjadi korban utama dari RKUHP ini. RKUHP masih berpotensial mengkriminalisasi perempuan sebagai korban perkosaan,” pungkasnya.

 

 

Teks: Muhammad Anggito Z. dan Nadia Farah
Foto: Muhammad Anggito Z.
Editor: Kezia Estah T.

Komentar



Berita Terkait