Dispub 2018: Dua Kubu Paslon Presiden 2019 Adu Gagasan Perihal Pendidkan Tinggi

Friday, 23 November 18 | 06:29 WIB

Rabu (21/11) telah berlangsung Diskusi Publik (Dispub) 2018 yang bertema Meninjau Tujuan dan Cita-cita Bangsa. Acara ini diprakarsai oleh Departemen Kajian Aksi Strategis (Kastrat) Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2018. Dispub kali ini berlangsung di Kongkow Cafe, Depok serta menghadirkan para juru bicara dari kedua pasangan calon (paslon) Presiden 2019. Paslon presiden nomor urut 1, yaitu Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan paslon presiden nomor urut 2, yaitu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Juru bicara paslon nomor urut 1 dihadiri oleh Shanti Shamdasani, Reni Merlinawati, Dave Laksono, dan Nihayatul Mafiroh. Sedangkan, nomor urut 2 menghadirkan juru bicara, yaitu Dahnil Anzar S, Ahmad Fathul, Gamal Albinsaid, dan Faldo Maldino.

Tak hanya itu acara dispub tersebut juga turut mengahdirkan empat panelis, yaitu Fuadil Ulum selaku panelis dalam bidang pendidikan, Abid A Adonis selaku panelis dalam bidang kebijakan luar negeri, Ede Surya Darmawan selaku panelis dalam bidang kesehatan, dan Aisha kusumasomantri selaku panelis dalam bidang perlindungan digital.

Selanjutnya, dalam sesi pendidikan Fuad sebagai panelis khusus isu pendidikan memaparkan mengenai isu-isu pendidikan dalam perguruan tinggi, seperti otonomi akademik mauapun non akademik Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN BH).

Setelah melakukan pemaparan, mahasiswa yang menjabat sebagai ketua BEM Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UI 2018 mengajukan tiga pertanyaan kepada para juru bicara dari kedua paslon presiden 2019. Pertanyaan yang pertama, yaitu diantara kedua paslon ada atau tidak yang berani untuk mengevaluasi dan merevisi Undang-undang Pendidikan Tinggi (UU Dikti) nomor 12 tahun 2012. Kemudian, pertanyaan yang kedua mengenai berani atau tidaknya kedua paslon memotong anggaran militer yang sebanyak 107,7 Trilyun dan memindahkan beberapa kepada anggaran untuk dikti yang sebesar 41%. Sedangkan, pertanyaan terakhir mengenai bagaiamana arahan dari kedua paslon terkait kebijakan pendidikan tinggi, yang pertama terkait S1 dan kedua vokasi, karena vokasi belum ada standar kurikulum pastinya saat ini.

Selanjutnya, menanggapi hal tersebut juru bicara paslon Presiden 2019 no urut 1 yang diwakilkan oleh Reni Marlinawati mengungkapkan beberapa hal. Hal yang pertama, yaitu mengenai revisi UU Dikti nomor 12 tahun 2012. Pertama ia menjelaskan bahwa otonomi pendidikan yang dimaksud dalam UU Dikti nomor 12 tahun 2012 adalah dalam bidang pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dalam hal itu maka perguruan tinggi memiliki kebebasan akademik dan mimbar akademik.

Kemudian, ia juga menjelaskan bahwa untuk merevisi UU Dikti nomor 12 tahun 2012 tersebut perlu meluruskan terlebih dahulu mengenai isi dari UU Dikti nomor 12 tahun 2012 dan melakukan klarifikasi. “Harus diluruskan lebih dahulu harus melakukan klarifikasi,” tuturnya.

Kemudian, mengenai anggaran pendidikan, ia menjelaskan bahwa satu-satunya bidang yang anggarannya dicantumkan dalam undang-undang dasar adalah pendidikan yaitu sebesar 20%.

“Jadi kalau tahun 2018 APBN ada 2220 Trilyun maka anggaran fungsi pendidikan adalah 444 Trilyun dari 444 Trilyun harus saya sampaikan ada hampir dari 300 Trilyun itu di transfer untuk ke daerah,” tambahnya.

Lalu, menanggapi perihal pemotongan anggaran militer untuk dipindahkan ke anggaran Dikti, ia menjelaskan bahwa anggaran untuk pertahanan negara seharusnya ditambah meninjau geopolitik nasional saat ini.

“Geopolitik nasional hari ini Indonesia berada di garis lintang selatan lautan cina selatan otomatis dengan kemarin akan direncanakan pembangunan pangkalan amerika di papua nugini maka kemudian keamanan negara ini menjadi hal vital maka dari itu saya justru malah berfikir kalau perlu anggaran pertahanan keamanan harus ditingkatkan,” jelas Reni.

Adapun mengenai pendidikan Vokasi, Reni menjelaskan bahwa visi dari Jokowi adalah memastikan bahwa pendidikan vokasi dan lulusan perguruan tinggi harus terserap dunia kerja, serta vokasi juga menjadi fokus utama.

“Visi pak jokowi adalah memastikan bahwa pendidikan vokasi dan lulusan perguruan tinggi harus terserap dalam dunia kerja dan arah ke depan tentu dengan vokasi ini pak jokowi mempunyai mimpi besar bagaimana menciptakan generasi ke depan dalam memasuki dan mengisi revolusi industri 4.O. Maka dari itu vokasi menjadi konsentrasi utama,” jelasnya.

Reni juga menjelaskan bahwa pada pemerintahan Jokowi partisipasi angka murni masuk perguruan tinggi meningkat. Ia mengatakan bahwa hal tersebut karena jumlah beasiswa bidikmisi ditambah, jumlah beasiswa PPA ditambah, dan jumlah dana penelitian ditambah.

Disisi lain, juru bicara dari paslon nomor urut 2 juga menyampaikan beberapa pandangannya mengenai isu pendidikan tinggi yang sudah dijelaskan oleh panelis. Penyampaian tersebut diwakili oleh Dahnil.

Menurut Dahnil, meninjau dari UU Dikti nomor 12 tahun 2012, negara seakan-akan memprivataisasi pendidikan. “Dari UU nomor 12 tadi negara kita seakan-akan ingin memprivatisasi pendidikan,” jelasnya.

Tak hanya itu, mengenai anggaran pendidikan ia menyampaikan bahwa tim Prabowo-Sandi akan memperbesar angggarannya. “Nah Sedangkan Prabowo-Sandi terpilih. Beliau saya pastikan akan memperbesar anggaran pendidikan untuk pemuda-pemuda,” tambahnya.

Kemudian, Faldo menambahkan mengenai otomomi pendidikan. Ia menjelaskan bahwa riset-riset yang ada di kampus tidak mampu mendongkrak pendapatan kampus, serta ia mengungkapkan bahwa Indonesia tidak kurang dalam hal riset, melainkan kurang inovasi.

“Ketika kita bilang otonomi, otonomi pengetahuan namun riset-riset di kampus sayangnya tidak mampu mendongkrak pendapatan kampus tentu ini menjadi pertanyaan kita semua apakah otonomi yang diberikan justru otonomi otonomi bukan otonomi pengetahuan itu sendiri. Kita lihat kualitas riset kita gimana bagi saya indonesia tidak hanya kurang riset, kita itu kurang inovasi,” jelasnya.

Setelah perdebatan dari kedua kubu, panelis memberikan kritikan atas jawaban yang disampaikan.
Fuad menyampaikan kritikannya mengenai penambahan beasiswa atau bagi-bagi uang kepada mahasiswa adalah suatu hal untuk menyelesaikan masalah atau malah menambah masalah.

“Yang ingin saya kritik juga apakah beasiswa itu atau bagi bagi duit kepada mahasiswa itu justru menyelesaikan masalah atau malah menambah masalahnya karena dengan memberikan duit kepada mahasiswa apakah itu langsung bisa menyelesaikan masalah atau itu digunakan untuk hal lainnya,” tuturnya.

Kemudian ia juga memberikan kritik kepada tim paslon nomor urut 2. Menurut ia tim tersebut hanya fokus mengkritik pemerintah yang tidak mampu menghubungkan pendidikan dengan dunia industri.

“Yang saya kritik untuk paslon kedua adalah paslon kedua hanya berfokus pada mengkritik pemerintah tidak mampu menghubungkan pendidikan dengan dunia industri atau dunia kerja, yang saya kritik adalah apakah fungsi pendidikan adalah hanya sebatas untuk dunia industri,”pungkasnya.

Adapun Zaadit Taqwa selaku Ketua BEM UI 2018 menyampaikan bahwa diskusi publik ini memiliki tujuan untuk mengkritisi dan meninjau lebih dalam substansi yang dibawa oleh kedua calon capers 2019.

 

 

Teks: Halimah Ratna Rusyidah
Foto: Halimah Ratna Rusyidah
Editor: Kezia Estha T

Komentar



Berita Terkait