Dua Mahasiswa FH UI Ajukan Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Sunday, 08 July 18 | 06:43 WIB

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI) angkatan 2016 kembali mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi (MK) pada Rabu (4/7). Kali ini, Zico ditemani oleh mahasiswa FH UI angkatan 2014 yaitu William Aditya Sarana. Kedua mahasiswa tersebut melakukan permohonan pengujian Undang-Undang (UU) Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang, yang pada Jumat (25/5) disahkan menjadi UU. Revisi tersebut sebenarnya sudah diajukan sejak Februari 2016 oleh pemerintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun pengerjaannya berlangsung alot dan memakan waktu yang lama sehingga baru dibahas kembali setelah kejadian terorisme pada pertengahan 2018 lalu.

“Jadi UU ini udah baik, cuma masih ada yang kabur yang gak jelas aja. Misalnya di UU itu kata Pancasila cuma diucapkan sekali,” jelas Zico.

Zico menjabarkan lebih lanjut bahwa seharusnya kata Pancasila dicantumkan di semua pasal dalam UU tersebut. Hal itu dilakukan untuk melindungi bangsa Indonesia dan Pancasila mengingat para teroris melakukan aksinya dengan tujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara.

Selain permasalahan pencantuman kata Pancasila, permohonan pengujian Zico dan William juga terletak pada penggunaan kata radikal yang serta-merta memiliki arti negatif. Padahal, kata radikal memiliki banyak arti seperti pemahaman secara mendalam.

“Dia (UU Nomor 5 Tahun 2018 –red) langsung bilang radikal itu negatif. Kenapa dibilang negatif, soalnya itu ditulis deradikalisasi,” ujar Zico.

Maksud dari deradikalisasi itu sendiri adalah untuk membuat orang radikal menjadi tidak radikal. Zico menjelaskan bahwa isi dalam UU tersebut sudah menstigmakan semua orang yang radikal harus dihilangkan. Oleh karena itu, Zico dan William menginginkan agar kata kontra radikalisasi diganti menjadi kontra radikal terorisme agar pemahamannya lebih jelas.

Di samping berdampak kepada dasar negara dan cara berpikir, UU tersebut juga memberikan efek kepada mahasiswa.

“Misalnya dengan sistem sekarang nih, orang-orang menyebarkan teror dengan motif ideologi politik. Sedangkan, kita berdiskusi kaya gini bisa dianggap nyebarin teror kalo berbeda ideologi politiknya,” ungkap Zico memberi contoh.

Berkaitan dengan hal tersebut, BEM UI 2018 memberikan tanggapan terkait judicial review yang diajukan oleh Zico dan William.

“Aku (perwakilan BEM UI 2018 –red) tentunya dukung JR (judicial review –red) yang akan ditempuh Bang Zico,” kata Azzahra Hanifah selaku wakil ketua Divisi Kajian, Aksi, dan Strategi atau Kastrat BEM UI. Alasan mereka mendukung JR tersebut karena UU yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana terorisme tersebut dianggap masih mengandung beberapa pengaturan yang bias dan berpotensi disalahgunakan.

Lebih lanjutnya, BEM UI menyatakan bahwa pengkajian terhadap UU mengenai pemberantasan tindak pidana terorisme masih dibahas dalam lingkup internal mereka.

Teks: Ramadhana Afida Rachman
Foto: M. Anggito Z.
Editor: Kezia Estha T.

Komentar



Berita Terkait

Tiga Alumni Universitas Indonesia Menang Perhitungan Cepat Pilgub 2018
Hasil Sidang Pleno MK: Permohonan Zico-Josua Tidak Diterima dan UU MD3 Dibatalkan
Peringati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Mahasiswa Suarakan Tujuh Kebohongan Industri Rokok dalam Pameran dan Seni
Tanggapi Kasus Terorisme, UKM Kerohanian UI Adakan Doa Untuk Negeri