Dua Tahun Kasus Novel Perlu Bentuk TGPF

Saturday, 20 April 19 | 05:33 WIB

11 April 2019 silam merupakan tanggal yang tepat dua tahun sejak kasus penyiraman air keras oleh pihak tak dikenal kepada Novel Baswedan selaku penyidik andalan KPK. Sayangnya, sampai saat ini belum ada kejelasan mengenai siapa pelaku dan orang-orang dibalik kasus tersebut. Tim bentukan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) yang ditujukan untuk mengusut perkara ini pun dirasa kurang efektif dikarenakan belum adanya kepastian hasil dari kerja tim tersebut.

Tidak dapat dipungkiri perlu adanya penanganan yang serius mengenai kasus-kasus korupsi dan Hak Asasi Manusia (HAM). Apabila kejahatan-kejahatan seperti ini tetap dipandang remeh dan upaya konkret menindak keadilan bagi korban kurang, Novel memprediksi ada kemungkinan besar kasus semacam ini dapat terulang lagi secara masif dan bisa saja lebih parah.

”Saya meyakini apabila setiap teror yang tidak diungkap justru akan membuat pelaku maupun orang-orang yang berpotensi akan menjadi pelaku, itu akan menjadi lebih berani. Tentu (hal –red) ini berbahaya,” ujar Novel dalam laporan langsung CNN Indonesia.

“Dan ternyata setelah sekian lama—sampai juga hari ini di dua tahun penyerangan saya, itu penyerangan kepada saya belum diungkap. Tentu ini meresahkan dan faktanya juga ternyata teror itu tidak berhenti, masih ada (kejadian –red) teror-teror yang lain,” lanjutnya.

Menyikapi hal ini, Manik selaku Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) 2019 menyatakan, “Isu korupsi dan HAM merupakan salah satu isu yang dikawal oleh BEM UI, terkhusus untuk isu dua tahun (kasus penyiraman air keras kepada –red) Novel ini karena masih belum juga selesai permasalahannya. Selain itu, juga untuk memberikan dukungan moral kepada para penyidik (KPK –red) yang fokus dengan pemberantasan korupsi untuk tidak takut dan bisa mengawal seluruh kasus korupsi.”

Proses pengusutan kasus tersebut seolah-olah hanya jalan di tempat menurut Oce Madril, seorang Peneliti Pusat Kajian Antikorupsi Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) yang dilansir dalam Tirto.id. Pembentukan tim penyidikan tidak memberi bukti kemajuan mengenai kasus tersebut dan hingga saat ini  belum juga memberikan keterangan yang dianggap penting  kepada masyarakat umum. Padahal terdapat berbagai bukti yang dapat digunakan dalam proses penyidikan seperti rekaman CCTV, sidik jari, bahkan salah satu media massa nasional memaparkan hasil sketsa wajah pelaku. Wajar apabila Novel yang tidak lain merupakan korban merasa resah.

Belum terungkapnya kasus Novel dan belum tertangkapnya pelaku dalam kurun waktu dua tahun sebenarnya dapat menjadi pemicu bagi masyarakat untuk melakukan pengawalan dan menuntut penanganan yang serius oleh pihak berwenang. Manik bertekad untuk melanjutkan proses pengawalan, khususnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang independen dan penambahan berbagai unsur di luar kepolisian.

“Melanjutkan proses pengawalan, khususnya untuk TGPF, kami menyarankan adanya penambahan unsur profesional dari (masyarakat –red) sipil,” tutur Manik.

Dorongan untuk dibentuknya TGPF dikarenakan tim bentukan Polri yang dirasa kurang efektif, yaitu komposisi yang mayoritas berlatarbelakang kepolisian. Tim bentukan Polri yang dinamakan Tim Gabungan ini sebenarnya juga melibatkan pegawai KPK, dan berbagai pakar dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Setara Institute, Komisi Nasional (Komnas) HAM, dan Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas). Sejak dibentuk oleh Jenderal Polisi Tito Karnavian dan telah bekerja dari 8 januari 2019, namun belum juga menemukan titik terang perihal siapa pelakunya.

Bani selaku Ketua Korps Mahasiswa Anti Korupsi Universitas Indonesia (KOSMIK UI) menduga ada pengaruh dari pihak kepolisian itu sendiri.

“Ketidakjelasan dalam kasus Novel Baswedan yang diduga karena adanya keterlibatan jenderal kepolisian dalam kasus teror Novel Baswedan yang mem-backup pelaku teror, sehingga sampai saat ini pelaku tersebut belum ditangkap,” jelas Bani.

Bani juga mengatakan perlu adanya ketegasan dan keadilan serta perlunya membentuk badan independen yang tidak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan yang juga diimbangi dengan kesungguhan kerja.

“Apa gunanya kita membuat TGPF kalau misalkan dari badan tersebut tidak ada semangat untuk menegakkan keadilan dan ketegasan untuk menuntaskan kasus ini,” pungkas Bani.

Hal yang sama diungkapkan oleh Novel ketika diwawancarai oleh salah satu stasiun televisi swasta, CNN Indonesia (11/4), ia meyakini bahwa tidak diungkapnya kasus yang menimpa dirinya ini memiliki unsur kesengajaan dan beranggapan bahwa dengan dibentuknya tim gabungan pencari fakta dapat memberi impian baru.

“Ketika ternyata ada permasalahan penyidikan di Polri, yang saya yakini bahwa ini (kasus teror –red) terkesan seperti tidak mau diungkap—tidak sungguh-sungguh diungkap maka saya pikir satu-satunya jalan adalah Bapak Presiden mau membuka jalan baru, yang mana jalan sebelumnya sudah buntu. Maka jalan baru itu tentunya akan membuat harapan, yaitu dengan dibentuknya TGPF (sebagai jalan keluar yang baru –red),” tutur Novel yang juga selalu berharap agar teror yang menimpa dirinya dan teman-teman di KPK semuanya bisa terungkap.

Teks: Rifki Wahyudi
Foto: Riardi Solihin
Editor: Grace Elizabeth

Pers Suara Mahasiswa UI 2019
Independen, lugas, dan berkualitas!

Komentar



Berita Terkait

Peringatan 20 Tahun Yap Yun Hap: Pelanggaran HAM yang Belum Terungkap
Mengenang Yun Hap: Mahasiswa UI Korban Semanggi II
Aliansi Mahasiswa Aksi Reformasi Dikorupsi Sebut DPR sebagai Dewan Pengkhianat Rakyat
Aksi Peringatan 2 Tahun Kasus Novel Baswedan