Editorial: Perlunya Konsistensi Terhadap Hukuman Pidana Bagi Pengedar Narkoba

Wednesday, 29 April 15 | 09:04 WIB

Tertera dalam UU No.2/PNPS/1964 tentang cara pelaksanaan hukuman mati, bahwa dalam praktiknya, setiap narapidana akan menghadapi empat belas personel penembak jitu. Melihat kasus sepuluh pengedar narkoba yang akan diekesekusi mati, kini Polda Jawa Tengah sudah menyiapkan sebanyak 140 penembak jitu.

Praktik eksekusi hukuman mati di Indonesia terhadap tindak pidana narkotika, merupakan hal yang masih diperdebatkan oleh berbagai pihak. Pihak yang setuju menganggap hukuman mati sebagai solusi untuk memutuskan mata rantai jaringan pengedaran narkoba di lingkup internasional. Sedangkan pihak yang menentang, salah satunya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), menganggap hukuman mati melanggar hak asasi manusia.

Hukum yang berlaku di Indonesia, tidak dapat diintervensi oleh PBB. Mahkamah Konstitusi (MK) Republik Indonesia melalui UU Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika, telah melegalkan praktik hukuman mati. MK menyatakan bahwa hukuman mati tidak melanggar hak asasi manusia, dengan catatan penerapan untuk kejahatan berat seperti korupsi, pengedar narkoba, terorisme, pelanggaran hak asasi manusia yang tergolong berat, dan pembunuhan berencana.

Tindak pidana narkotika tergolong sebagai kejahatan yang berat, jika dilihat dari dampak negatif yang ditimbul secara berkesinambungan. Dalam satu hari, sebanyak lima puluh orang meninggal akibat narkoba. Jika tidak segera ditangani, dapat terjadi degradasi moral yang berujung pada rusaknya anak bangsa.

Persoalan mendasar mengenai eksekusi hukuman mati adalah, apakah dengan cara ini angka kejahatan tindak pidana narkotika dapat dinihilkan?

Pelaksanaan hukuman mati yang akan dilaksanakan dapat memberikan efek kejut bagi para gembong, pengedar, dan pengguna narkoba. Mereka akan berpikir dua kali jika ingin mengedarkan dan menyalahgunakan narkoba.

Sungguh perlu suatu efek psikologis melalui penerapan Undang-Undang, agar masyarakat jera untuk melakukan kejahatan. Di samping itu, diperlukannya upaya penjaminan sistem hukum yang berlaku secara jujur dan adil, serta konsistensi dari pemerintah untuk kelak melakukan hukuman yang serupa. Kejahatan memang bukan hal yang dapat dihindarkan, tetapi dapat di cegah.

Komentar



Berita Terkait