FSLDK Jadebek Desak Pemprov dan DPRD DKI Jual Saham Miras

Saturday, 23 March 19 | 01:07 WIB

Menanggapi kabar tidak setujunya DPRD DKI Jakarta mengenai rencana pelepasan saham PT Delta Djakarta Tbk., Forum Silaturahmi Lembaga Dakwah Kampus daerah Jakarta Depok Bekasi (FSLDK Jadebek) mengadakan aksi pada Selasa (19/3) di DPRD DKI Jakarta.  Aksi ini diikuti oleh mahasiswa dari beberapa universitas yang tergabung dalam FSLDK Jadebek, termasuk LDK Nuansa Islami Mahasiswa Universitas Indonesia (Salam UI). Saat aksi berlangsung, beberapa perwakilan FSLDK Jadebek diterima oleh Wakil BK DPRD Sayrifuddin untuk melakukan audiensi.

Aksi dimulai dengan long march seusai shalat zuhur dari Masjid Fatahillah Balai Kota DKI Jakarta hingga ke depan gedung DPRD DKI Jakarta, kemudian dilanjutkan dengan aksi berbentuk orasi dan teatrikal. Dalam orasi tersebut FSLDK Jadebek menyampaikan beberapa pernyataan sikap. Pertama, FSLDK mendesak Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan untuk segera menjual saham produsen Anker Bir, PT Delta Djakarta Tbk (DLTA). Kedua, aksi ini mendesak DPRD DKI Jakarta agar segera menyetujui rencana Pemprov untuk menjual saham perusahaan minuman keras atau biasa dikenal dengan miras. Ketiga, menolak calon-calon legislatif yang berasal dari partai politik di DPRD Jakarta yang menolak penjualan saham perusahaan miras milik Pemprov DKI Jakarta dan mengajak serta masyarakat DKI Jakarta agar tidak memilih calon-calon legislatif yang menolak penjualan saham perusahaan miras karena terbukti tidak mendengarkan aspirasi rakyat.

Ari Putra Utama selaku Ketua Departemen Kajian Strategis Salam UI mengungkapkan bahwa  sebaiknya saham perusahaan miras tersebut dijual dan dimanfaatkan untuk pembangunan atau investasi lain karena miras itu sendiri bertentangan dengan tugas pemerintah dalam aspek pembangunan sumber daya manusia. “Lagi pula secara (aspek –red) sosial, jelas miras berdampak pada beberapa kasus kejahatan, kriminal, dan kerusakan lainnya,” jelas Ari. “Secara pribadi, dan ini dibahas pula dalam diskusi di internal Salam, aku melihat bahwa tidak dapat dipungkiri kepemilikan saham oleh Pemprov DKI di PT. Delta telah memberikan pemasukan kepada kas daerah. Namun jika melihat konteks saat ini, APBD Jakarta sebenarnya sudah sangat besar. Sekitar 70 Triliun (besaran APBD Jakarta –red),” lanjutnya.

Saat aksi di depan gedung DPRD berlangsung, empat orang perwakilan FSLDK Jadebek memasuki gedung DPRD untuk melakukan audiensi. Perwakilan menyampaikan aspirasi dan menyerahkan lembar pernyataan sikap FSLDK Jadebek kepada pihak DPRD. Dilansir dari artikel harianumum.com yang berjudul didemo mahasiswa soal pelepasan saham di PT Delta, tanggapan politisi Hanura mengagetkan, menanggapi audiensi tersebut, Syarifuddin pun mengungkapkan bahwa Komisi B DPRD yang merupakan mitra dari BUMD belum pernah menerima surat dari Anies Baswedan dan belum membahas persoalan tersebut di Badan Musywarah. “Jadi, karena kami (Komisi B DPRD DKI Jakarta –red) belum pernah menerima surat itu, maka semua proses (diskusi mengenai penjualan saham miras –red) itu belum ada. Dan kalau ada anggapan DPRD menolak, kata siapa? Kan belum diparipurnakan,” ungkap Syarifuddin. Ari Putra juga mengungkapkan bahwa Pihak DPRD DKI Jakarta yang diwakili oleh Badan Kehormatan (BK) DPRD Syarifuddin akan menindaklanjuti dan membahas terkait hal ini apabila sudah menerima surat permohonan dari Pemprov DKI Jakarta.

Teks: Khairunnisa Hadisti
Foto: Anggara Alvin
Editor: Grace Elizabeth

Pers Suara Mahasiswa UI 2019
Independen, lugas, dan berkualitas!

Komentar



Berita Terkait

IMR CUP, Kompetisi Bagi Para Perantau
Paradigma Kekerasan Seksual di Area Kampus
UI Raih Peringkat 80 di Dunia, Direktur Kemahasiswaan Akui Bangga
Aksi Peringatan 2 Tahun Kasus Novel Baswedan