Hasil Gugatan Mahasiswa UI di Sidang PTUN Ditolak, 3 Menteri Jokowi Tetap Jadi MWA UI

Monday, 16 December 19 | 01:31 WIB

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) DKI Jakarta baru saja merampungkan perkara gugatan pencabutan Surat Keterangan (SK) Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang pengangkatan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Indonesia (MWA UI) periode 2019-2024 pada 12 Desember 2019. Gugatan ini diajukan oleh beberapa mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia atas nama Satria Adhitama Sukma dan Raihan Hudiana. Serta mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi atas nama Alfian Tegar Prakarsa dan Bimo Maulidianto Putra Bono.

Dalam pembacaan putusannya, majelis hakim yang terdiri dari Taufik Perdana sebagai ketua majelis hakim, dan Susilowati Siahaan serta Edi Septia sebagai anggota majelis hakim, memutuskan untuk tidak mengabulkan gugatan penggugat. “Maka dengan ini majelis hakim memutuskan menolak seluruhnya gugatan penggugat dikarenakan gugatan penggugat cacat formil dalam persidangan ini atau N/O,” ujar ketua Majelis Hakim, Taufik Perdana.

Terdapat dua alasan yang diberikan oleh majelis hakim untuk menolak gugatan ini. Pertama, legal standing penggugat dianggap ada yang tidak memiliki kepentingan karena salah satu penggugat yaitu Raihan Hudiana telah lulus dari Universitas Indonesia. Kedua, legal standing penggugat sebagai mahasiswa belum dianggap sebagai pihak yang memiliki kepentingan dan berhak menggugat.

Menanggapi hasil putusan ini, Satria Adhitama Sukma selaku perwakilan penggugat menyatakan kekecewaannya atas putusan hakim. “Upaya yang kami lakukan ini sukarela, artinya kami sendiri yang mengeluarkan biaya untuk berperkara dan menghadirkan para saksi. Kami bahkan menghadirkan saksi ahli dari guru besar Hukum Administrasi Negara Universitas Padjajaran, Professor Susi Dwi Harjanti yang menjadi saksi tanpa dibayar. Banyak orang yang terlibat dalam proses pengadilan ini tanpa dibayar. Kami tentu kecewa karena hakim tidak mempertimbangkan substansi gugatan kami. Namun, kami tentu menghormati proses dan hasil persidangan yang diputuskan oleh majelis hakim,” ujar Satria.

Ada dua pokok gugatan yang diajukan oleh Satria dan kawan-kawan. Yang pertama adalah SK Menristekdikti tersebut dikeluarkan berdasarkan pengajuan dari Rektor Universitas Indonesia. Padahal, seharusnya persuratan mengenai nama sebagai anggota MWA UI dilakukan oleh Senat Akademik Universitas Indonesia, bukan rektor. Yang kedua adalah terdapat 4 nama anggota MWA UI yang disinyalir memiliki afiliasi politik dan penunjukannya dianggap tidak sesuai dengan unsur yang diwakilinya.

Nama pertama adalah Sri Mulyani, Ph.D. Penunjukkan dirinya dipermasalahkan karena ia diangkat sebagai anggota MWA UI utusan dosen. Padahal, posisinya waktu itu adalah Menteri Keuangan, di mana telah diatur jika seorang dosen PNS diangkat sebagai pejabat negara, maka statusnya sebagai dosen berhenti sementara. Dalam pandangan Satria, dalam konteks diberhentikan sementara, maka fungsinya sebagai dosen, seperti melakukan penelitian, tidak dapat berjalan dengan maksimal sehingga seharusnya ia tidak dapat mewakili dosen di dalam MWA UI.

Yang kedua adalah Profesor Bambang P.S. Brojonegoro, Ph.D. Pengangkatannya dipermasalahkan dengan alasan yang hampir sama seperti Sri Mulyani, karena posisinya sebagai Menteri Riset dan Teknologi,. Selain itu, dalam persidangan terdapat bukti bahwa pengangkatan dirinya merupakan pengajuan dari anggota Senat Akademik perwakilan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) UI, tepatnya Dekan FEB UI kala itu, Profesor Ari Kuncoro, Ph.D. yang sekarang merupakan Rektor Universitas Indonesia. Hal ini menurut pendapat Satria membuat adanya conflict of interest dalam pemilihan Rektor UI periode 2019-2024 karena Prof. Ari selaku pihak yang mengajukan Prof. Bambang ikut serta dalam pemilihan Rektor UI yang dipilih anggota MWA UI.

Ketiga, Erick Thohir. Proses pengangkatan Erick sebagai anggota MWA UI Unsur Masyarakat merupakan hal yang janggal menurut Satria. Hal ini dikarenakan beliau diusulkan oleh Rektor UI kala itu, Profesor Dr. Muhammad Anis, tanpa alasan yang jelas. Selain itu, dalam persidangan, anggota MWA Institut Pertanian Bogor (IPB) utusan mahasiswa yang hadir sebagai saksi memaparkan bahwa Erick Thohir tidak pernah ikut rapat MWA IPB dan telah keluar dari grup Whatsapp sejak akhir tahun lalu. Selain itu, Satria mengatakan bahwa menurut pengakuan anggota MWA UI Utusan Mahasiswa 2019, Erick Thohir sendiri tidak pernah mendatangi rapat rutin MWA UI, kecuali rapat yang besar seperti acara debat calon rektor UI 2019-2024 dan pemilihan calon rektor UI 2019-2024.

Keempat, Saleh Husein. Ketua MWA UI ini dipermasalahkan keberadaannya dalam MWA UI Unsur Masyarakat karena pernah menjadi Wakil Ketua DPP Partai Hanura dan anggota DPR periode 2009-2014. Hal ini dalam persidangan sempat dibahas oleh saksi ahli yang dihadirkan penggugat yaitu Dosen Ilmu Politik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), Ubedillah Badrun, Ia menyatakan bahwa anggota MWA sebagai pejabat publik seharusnya diatur sela waktunya dari jabatan sebelumnya sebelum menjadi anggota MWA. Meskipun belum ada aturan mengenai hal tersebut, menurutnya dapat digunakan aturan jangka waktu pengurus partai politik sebelum dapat dipilih menjadi anggota KPU sebagai yurisprudensi terhadap permasalahan ini. Pengajuan Saleh di MWA UI pun tak kalah kontroversial. Sama seperti Prof. Bambang, ia diajukan oleh pihak yang akhirnya ikut dalam pemilihan rektor UI. Menurut alat bukti pengadilan ia diajukan oleh anggota senat akademik UI perwakilan Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam (FMIPA) yaitu Dekan FMIPA, Profesor Dr. Abdul Haris, yang kemudian ikut serta dalam pemilihan rektor yang dipilih oleh MWA UI.

Menurut Satria, ada beberapa hal yang janggal dalam putusan pengadilan tersebut. Hal pertama adalah mengenai waktu gugatan. Menurut Satria, seharusnya dalam putusan tersebut yang digunakan adalah waktu diajukannya gugatan, karena saat mengajukan gugatan, pihak penggugat merupakan orang yang memiliki kepentingan dalam perkara ini.

Kejanggalan kedua adalah kerugian yang diperoleh akibat dari putusan tersebut. Satria menyampaikan bahwasanya suatu keputusan dapat digugat jika memiliki potensi kerugian. Dalam konteks ini potensi kerugian bersifat abstrak. “Kami penggugat menggunakan potensi kerugian kami dalam hal anggota MWA UI yang harus terbebas dari afiliasi politik apapun, baik partai politik ataupun kepentingan politik negara sekalipun. Hal ini mengacu pada peraturan MWA UI yang merupakan Anggaran Rumah Tangga (ART). Sehingga, penggugat berpendapat bahwa nama-nama anggota MWA UI yang dipermasalahkan oleh penggugat memiliki indikasi afiliasi politik sehingga dapat menimbulkan potensi kerugian bagi penggugat selaku mahasiswa Universitas Indonesia yang merupakan unsur dari MWA juga,” jelas Satria.

Terkait dengan langkah hukum lanjutan, Satria memaparkan kalau ia dan rekan-rekannya masih menimbang-nimbang langkah hukum yang selanjutnya akan dilakukan, mengingat posisi penggugat sebagai mahasiswa tingkat akhir yang akan lulus pada Februari 2020. Dikhawatirkan banding gugatan akan ditolak dikarenakan hal yang sama. “Masih ada waktu sekitar 14 hari sejak pengumuman hari Kamis (12/12) jika kita ingin mengajukan banding. Langkah yang kita lakukan saat ini adalah menghitung-hitung terlebih dahulu kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi,” tutur Satria.

Setelah melewati proses persidangan ini, Satria berpesan bahwasanya ini bukan tentang gugatan yang diajukan diterima atau tidak. Ini adalah tentang keberanian mahasiswa dalam memperjuangkan apa yang dianggapnya tidak benar. “Keberanian yang dimiliki harus diseimbangi dengan kesadaran bahwa perjuangan ini memerlukan nafas panjang. Oleh karena itu, kita perlu merangkul banyak orang mulai dari teman-teman mahasiswa sendiri hingga dosen yang memperjuangkan nilai yang sama dengan kita,” pesannya.

 

Teks: Satrio Alif
Editor: M. I. Fadhil
Foto: Anggara Alvin

Pers Suara Mahasiswa UI 2019
Independen, lugas, dan berkualitas!

Komentar



Berita Terkait

Perubahan Peraturan Pemira UI
Pendaftaran Calon Rektor UI Dibuka: Ketua MWA UI Optimis dengan Antusiasme Calon
Calon MWA UI UM 2019 Utarakan Pendapat Pemindahan Bedeng dan Transparansi Kinerja Rektor
P3CR Lakukan Sosialisasi Pilrek 2014