Ini Penjelasan Tujuh Poin Tuntutan Wanda Melani

Sunday, 12 November 17 | 07:58 WIB

Pada Jum’at (10/11) pukul 16.00 WIB di Ruang MC Hafni, Fakultas Hukum UI, telah diadakan Sidang Sengketa Pemilu untuk memeriksa dan mengadili perkara kondisi perselisihan Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa (Pemira IKM) UI yang terdaftar dalam nomor perkara 02/PSHP-I/2017/MM.UI dengan Pemohon Wanda Melani.

(Baca Juga: Sidang Sengketa Pemira IKM UI, Wanda Melani Ajukan Tujuh Permohonan)

Sidang itu dihadiri oleh Muhammad Badru sebagai Hakim Konstitusi, Tunggal S sebagai Panitera, tiga orang yang mewakili pemohon, yaitu Cindy Tomasa, Faisal Alhaq Harahap, dan Kintan Nadya, serta dua orang termohon, yaitu Heru Utomo Aji dan Mirza Amadea.

Adapun agenda sidang berupa pembacaan surat permohonan dari pihak pemohon yang dibacakan oleh Kintan Nadya.

Kata Nadya, masuknya kuasa hukum El-Shendy dalam sidang permohonan keberatan dianggap oleh tim Wanda bahwa termohon telah melanggar asas keadilan yang diatur dalam Pasal 2 huruf C UU IKM UI Nomor 1 Tahun 2015.

(Baca Juga: Sidang Verifikasi Kedua Tak Loloskan Satupun Bakal Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI)

Sebelumnya Wanda menanyakan kepada Heru melalui WhatsApp perihal izin menghadiri sidang bersama kuasa hukum. Heru membalas, “Iya, sebab mekanismenya akan seperti sidang sebelumnya yang mana yang maju hanya bakal calon.”

Poin selanjutnya mengenai sidang permohonan keberatan yang laksanakan secara tertutup pada Minggu (5/11) di ruang DPM Pusgiwa UI, berdasarkan Pasal 11 PP Pemira IKM UI Nomor 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa sidang verifikasi dilaksanakan secara terbuka untuk umum. Dengan demikian, sidang permohonan keberatan seharusnya terbuka dan di buka untuk umum. Menanggapi hal itu, Heru selaku perwakilan dari termohon menjelaskan adanya sedikit kesalahan. “Di sidang keberatan itu jelas bahwa tidak dikatakan terbuka dan tidak dikatakan tertutup, namun dibatasi kepada pesertanya, peserta tersebut, dan itu pula yang ditafsirkan sebagai tertutup gitu loh,” ujar Heru.

Kintan menambahkan, masih dengan berdasarkan Pasal 2 UU IKM UI Nomor 1 Tahun 2017, panitia Pemira IKM UI dalam menjalankan fungsi, tugas, dan kewenangannya harus terbuka dengan tidak menutup akses publik. Akan tetapi, dengan dijalankannya sidang permohonan keberatan secara tertutup, menurut tim Wanda-Sayyid telah mencederai asas keterbukaan. Di poin ketiga ini, Heru menanggapi bahwa walaupun sidang dilaksanakan dengan jumlah peserta yang terbatas, panitia telah melakukan asas keterbukaan dengan mempublikasikan rilis di media terkait hasil sidang permohonan keberatan.

(Baca Juga: Tak Lolos Sidang Banding, Tim Wanda-Sayyid Pertanyakan Kepastian Hukum)

Selanjutnya di poin keempat, dalam sidang permohonan keberatan, Majelis Sidang terdiri dari Heru Utomo Aji, Mirza Amadea, Icang Khairani. Menurut tim Wanda-Sayyid, berdasarkan Pasal 22 ayat 1 dan ayat 2 PP Pemira IKM UI Nomor 1 Tahun 2017 dinyatakan bahwa sidang permohonan keberatan dipimpin oleh Majelis Sidang yang ditentukan oleh ketua panitia Pemira melalui surat tunjukan. Artinya, Mirza selaku Ketua Pelaksana Pemira IKM UI 2017 telah menunjuk dirinya sendiri sebagai Majelis Sidang Permohonan Keberatan.

Menanggapi hal itu, Heru menjelaskan bahwa dalam PP Pemira IKM UI tidak melarang seorang panitia Pemira atau PO (Project Officer –red) menunjuk dirinya sendiri sebagai Majelis Sidang. Hal itu dikarenakan di dalam PP tersebut, KP dapat menunjuk Majelis Sidang tapi tidak melarang untuk menunjuk dirinya sendiri sebagai Majelis Sidang.

Poin kelima mengenai KP, berdasarkan Pasal 22 ayat 1 PP Pemira IKM UI Nomor 1 Tahun 2017 diserukan bahwa sidang permohonan keberatan dihadiri oleh panitia Pemira, pemohon, KP, dan dapat dihadiri oleh anggota DPM. Sayangnya, KP tidak menghadiri sidang permohonan keberatan tersebut.

Heru menjelaskan bahwa ketidakhadiran KP berada di luar jangkauan panitia. “Panitia sudah menghubungi dan KP sudah bersedia hadir, tetapi pada hari pelaksanaan sidang, KP tidak hadir dalam persidangan,” kata Heru. Lanjutnya, dalam PP Pemira tidak dijelaskan bahwa KP wajib hadir.

Pada poin keenam, pemohon menyampaikan tuntutan berupa pembacaan permohonan. Berdasarkan Pasal 23 ayat 2 PP Pemira IKM UI Nomor 1 Tahun 2017 berbunyi setelah pemohon menempati tempat yang telah disediakan, Ketua Majelis mempersilakan kepada pemohon untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan dan tuntutan. Sayangnya, pemohon tidak dipersilakan untuk menyampaikan pokok-pokok permohonan.

(Baca Juga: Ketua Pelaksana Pemira IKM UI Beri Penjelasan Soal Tidak Lolosnya Wanda-Sayyid)

Terkait hal itu, Heru membenarkan. “Saya membenarkan ini, bahwa ketika permohonan keberatan, Majelis atau saya sendiri membacakan permohonanannya. Namun, bukan berarti ini saya menggunakan hak dari bakal calon atau pemohon untuk menyampaikan pendapat atau argumennya gitu, dan tetapi saya sendiri membenarkan,” ujarnya.

Di poin terakhir, pemohon menuntut termohon mengenai Pasal 13 dan Pasal 15 PP Pemira IKM UI Nomor 1 Tahun 2017. Berdasarkan Pasal 6 ayat 1 UU IKM UI Nomor 6 Tahun 2016, DPM UI berwenang membentuk produk hukum seperti UU IKM UI, Ketetapan DPM UI, Keputusan DPM UI, dan Peraturan DPM UI. Dengan demikian, pemohon menyatakan bahwa PP Pemira IKM UI Nomor 1 Tahun 2017 bukan merupakan produk hukum dari DPM UI. Hal tersebut diperkuat dengan berdasarkan Pasal 4 ayat 1 UU IKM UI Nomor 1 Tahun 2015 bahwa panitia Pemira bersifat sementara dan mandiri.

Fadlan Zamzamisito yang hadir dipersidangan selaku Anggota Independen DPM UI dirasa terlalu banyak menanggapi pemohon di mana ia memperdebatkan poin yang menjadi tuntutan pemohon. Berdasarkan Pasal 23 ayat 5 PP Pemira IKM UI Nomor 1 Tahun 2017 dan juga Pasal 6 ayat 1 UU IKM UI Nomor 6 Tahun 2017, Anggota Independen DPM UI tidak memiliki hak untuk berbicara mengenai Pasal 13 dan Pasal 15 PP Pemira Nomor 1 Tahun 2017 yang menjadi dasar keberatan pemohon.

Menanggapi hal itu, Heru mengungkapkan bahwa Fadlan berhak untuk menjelaskan mengenai dasar keberatan pemohon. “Kemudian berkaitan dengan informasi UU DPM berkaitan dengan anggota, PP Pemira sendiri merupakan turunan dari UU IKM , sehingga dalam hal tersebut dia (Fadlan –red) diperkenankan menjelaskannya,” tutur Heru.

Teks dan Foto: Halimah Ratna
Editor: Eri Tri Anggini

Komentar



Berita Terkait