Ini Sistem Baru Pemblokiran Situs Bermuatan Negatif

Wednesday, 20 May 15 | 06:45 WIB

Sebagai upaya mencegah situs bermuatan negatif, pemerintah hendak meluncurkan sistem terbaru yang diklaim lebih efektif dan cepat. Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Rudiantara, melontarkan bahwa akan ada sebuah kebijakan baru terkait sistem pemblokiran internet bernama DNS Nasional.

Sejauh ini, pemblokiran terhadap konten berbau pornografi telah dilakukan oleh penyedia jasa internet dengan mengacu pada database Trust+ (internet positif) (http://www.internet-positif.org/) yang memungkinkan keterlibatan masyarakat dalam melaporkan situs-situs yang dianggap kurang layak.

Dalam memblokir situs-situs yang dianggap bermuatan negatif, pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri Kominfo No. 19 Tahun 2014 yang berisi ketetapan untuk  mengatur konten internet yang mengandung unsur-unsur illegal yang layak untuk diblokir.

Sementara itu, Domain Name System (DNS) adalah sebuah sistem yang menyimpan informasi tentang nama host ataupun nama domain dalam bentuk basis data yang tersebar di dalam jaringan komputer. DNS pula yang menerjemahkan nama situs web menjadi alamat internet (IP). Di balik itu semua, fungsi utama DNS adalah menemukan sebuah situs di dalam internet.

Berbicara dari sisi teknis, Kominfo ditugaskan untuk berkolaborasi dengan Panel dan DNS Nawala, sehingga situs yang mengandung konten negatif selain pornografi harus melewati Panel terlebih dahulu sebelum diproses lebih lanjut.

Ketua Umum Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI), Andi Budimansyah, memaparkan bahwa cara kerja DNS Nawala dan DNS Nasional secara keseluruhan hampir sama, tetapi  berbeda di tata pengelolaannya.

Ia juga menekankan bahwa keunggulan DNS Nasional bukan hanya pada sistem penyaringan, tetapi DNS Nasional juga berperan penting dalam ketahanan informasi internet nasional.

“20-30% internet Indonesia itu isinya malware, informasi yang tidak penting justru digunakan orang lain yang membuat internet kita lumpuh,” ungkap Andi.

Sehubungan dengan hal itu, penyelenggara jaringan seperti DNS Nawala, PANDI, Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) juga ikut terlibat dalam proses pembentukan DNS Nasional yang diharapkan lebih efektif nantinya.

Untuk melakukan pemblokiran, DNS Nawala sudah menyediakan sebuah jasa penyaringan, dimana ia dapat bekerjasama dengan para penyedia layanan internet atau Internet Service Provider (ISP). ISP tidak perlu menyiapkan DNS, tetapi cukup dengan menggunakan DNS Nawala yang sudah menyiapkan data untuk diblokir. Sistem kerja Nawala ini melibatkan pelaporan dari masyarakat.

Pada proses pemblokiran, waktu yang dihabiskan tergantung pada ISP masing-masing. Proses ini biasanya memakan waktu tiga sampai tujuh hari. Ada yang langsung terblokir pada hari itu juga, namun ada pula yang membutuhkan waktu lebih lama.

Keunggulan dari DNS Nasional sendiri adalah terletak pada cara kerjanya yang dapat menghapus secara otomatis alamat internet (IP) yang tidak diinginkan. “Seharusnya sistem yang akan diluncurkan dalam waktu dekat ini akan lebih efektif,” tutup Andi.

Keberhasilannya Diragukan

Adanya rencana pembuatan sistem pemblokiran internet terbaru menimbulkan berbagai pendapat, terutama dari kalangan mahasiswa. “Dengan kondisi internet di Indonesia yang sekarang, tidak ada cara yang 100% efektif untuk memblokir situs. Bahkan di China saja, yang sistemnya lebih ketat dari DNS Nasional, masih banyak yang bisa membuka situs yang dilarang pemerintah dengan berbagai cara. Berbeda kalau kondisinya seperti di Korea Utara, mereka memang sangat tertutup,” jelas Fariskhi Vidyan, mahasiswa Fasilkom UI.

“Bicara soal kelebihan dari sistem DNS Nasional ini, yang pasti orang-orang bakal lebih sulit untuk mengakalinya. Selain itu, jalur komunikasi internet di Indonesia akan dengan mudah diawasi oleh pemerintah. Jadi ketahuan kita buka apa aja, mau yang dilarang atau bukan. Kalau sebelumnya, mungkin cuma masing-masing provider yang tahu, tapi kalau ini pemerintah akan tahu semuanya” katanya.

Luthfi Abdurrahim, mahasiswa Fasilkom UI, turut menyampaikan harapannya terkait adanya DNS Nasional. “Kalau di presentase-kan menurut gue bakal 1% lebih efektif dari sebelumnya karena cuma membuat sistemnya lebih terpusat dari pemerintah dengan tetap menggunakan DNS, seharusnya dengan cara seperti itu akan lebih efekti” tutupnya.

Nurhikmah Octaviani, Altifani Rizky Hayyu

Foto: Mohammad Toha Santoso

Editor: Dara Adinda Kesuma

Komentar



Berita Terkait