Inklusivitas Ragam Kelompok dalam Pergerakan Perempuan

Monday, 29 April 19 | 10:19 WIB

Aksi Women’s March Jakarta yang dilaksanakan pada Sabtu (27/04) membawa sepuluh tuntutan yang menjadi penggerak aksi. Tidak hanya tuntutan agar segera disahkannya Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS), massa juga menyuarakan agar pemerintah dapat memperbaiki Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; UU Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam; UU Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia; dan UU Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas sehingga dapat mengakomodir dan melindungi perempuan dari tindakan yang diskriminatif dan kekerasan seksual. Selanjutnya, massa menuntut pula agar keterwakilan perempuan dalam politik bisa ditingkatkan. Kelompok masyarakat yang tergabung dalam aksi Women’s March ini pun beragam dan tiap-tiap pihak diberikan kesempatan untuk memberi orasi terkait tekanan yang mereka alami serta tuntutan yang mereka bawa secara spesifik.

Perempuan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (Perempuan AMAN) adalah salah satu yang berkesempatan untuk berorasi. Dalam orasinya, Yanti Pardede sebagai perwakilan Perempuan AMAN menyebutkan bahwa kesetaraan gender merupakan suatu kemewahan bagi perempuan masyarakat adat. Selain itu, Yanti juga menyampaikan bagaimana tanah adat yang merupakan sumber penghidupan masyarakat adat dirampas dan dialihfungsikan. “Kami mendorong pemerintah supaya segera mengesahkan RUU Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat,” seru Yanti.

Pihak lain yang juga turut berpartisipasi dalam Women’s March 2019 adalah kelompok yang mewadahi para perempuan yang bekerja sebagai kepala keluarga karena perceraian, suami tidak bekerja, suami yang tidak atau jarang pulang, dan perempuan lajang namun menjadi tulang punggung keluarga. Orang-orang tersebut tergabung ke dalam Serikat Federasi Pemberdayaan Perempuan Kepala Keluarga (Pekka). Magdalena sebagai Ketua Pekka se-Indonesia menuturkan bahwa tekanan yang seringkali dialami oleh perempuan-perempuan kepala keluarga adalah kekerasan seksual, fisik, ekonomi, dan psikis. Contoh dari kekerasan yang dialami adalah human trafficking, tidak diberinya upah, dan pemerkosaan.

“Setelah mereka pulang dari situ (tempat mereka bekerja -red), mereka bergabung dengan Serikat Pekka dengan menjelaskan bahwa mereka adalah korban kekerasan seksual oleh majikannya dan ada juga kekerasan tidak dibayar upahnya,” jelas Magdalena mengenai penindasan yang dialami oleh perempuan-perempuan kepala keluarga. Magdalena juga menegaskan betapa urgennya pengesahan RUU PKS agar tidak ada lagi perempuan yang menjadi korban.

Dukungan terhadap desakan pengesahan rangkaian undang-undang yang melindungi perempuan dari kekerasan seksual juga datang dari kelompok akademisi. Dosen Filsafat UI, Ikhaputri Widiantini bersama mahasiswanya turut berpartisipasi dalam aksi ini. Menurutnya, inklusivitas ragam kelompok masyarakat menjadi hal yang teramat penting.

“Kekerasan patriarki ke seluruh elemen masyarakat sih gak cuman kelas atas, kelas menengah, atau kelas bawah karena di setiap lini masyarakat—sistem masyarakat akan ada bentuk opresi dan kekerasan,” tutur perempuan yang dikenal sebagai Upi.

Selain Upi, turut hadir Mamik Sri Supatmi yang merupakan Dosen Kriminologi UI dan tak lupa membawa mahasiswanya ikut serta. Mamik menegaskan bahwa gerakan perempuan melawan ketidakadilan adalah tanggung jawab dari banyak golongan masyarakat.

“Ini kan isu kemanusiaan ya, jadi semua manusia mestinya juga terlibat untuk bersama-sama mengakhiri kekerasan dan ketidakadilan pada perempuan,” tegas Mamik. Selain itu, Mamik memaparkan pula bahwa keikutsertaan mahasiswa dan anak muda di dalam aktivisme adalah sebuah modal sosial untuk membangun kepedulian dan kesejahteraan dalam membangun bangsa.

Ketua Komunitas Mahasiswa Filsafat (Komafil) FIB UI, Rezkita G. Astari Suhendar atau yang biasa dikenal Kiky sempat mewakili suara dari mahasiswa atas dukungan pergerakan perempuan dalam orasinya di depan panggung. “Kita pokoknya disini datang menuntut adanya keadilan dalam kemanusiaan itu sendiri,” ucap Kiky.

Teks: Zalfa Ramadhanti
Foto: Imam Soelaiman
Editor: Grace Elizabeth

Pers Suara Mahasiswa UI 2019
Independen, lugas, dan berkualitas!

Komentar



Berita Terkait

Uji Coba Sejak Minggu Lalu, Ini Rute Operasi Transjakarta di UI
Pemira UI 2019: Kebijakan Baru Terkait Sistem Pemungutan Suara dan Kriteria Calon Peserta
Nasib Bus Kuning di Universitas Indonesia
Aksi Secure Parking Jilid 2