Isu Penentuan Upah dan Kebebasan Berserikat Warnai May Day 2019

Friday, 03 May 19 | 02:40 WIB

“Upah! Tanah! Kerja!” begitu sorak segerombol besar salah satu serikat buruh yang beraksi di Patung Arjuna Wijaya di Jalan Medan Merdeka Barat, yang sebelumnya diawali oleh long march dari Stasiun Gambir. Hari Buruh Internasional yang jatuh pada tanggal 1 Mei tahun ini kembali diramaikan oleh aksi berbagai serikat, organisasi buruh, dan elemen masyarakat lainnya. Sayangnya, massa aksi tidak dapat mencapai Istana Negara yang disebabkan adanya blokade oleh polisi sepanjang Jalan Medan Merdeka Barat, sehingga aksi terpaksa dipusatkan di lokasi tersebut. Aksi ini diwarnai dengan orasi dari pimpinan serikat buruh, tuntutan dari para buruh untuk mendapatkan hak-hak mereka, serta berbagai aksi teatrikal.

“Kegiatan hari ini adalah dalam (rangka –red) memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day. Ini adalah bentuk peringatan kami atas perjuangan yang dilakukan oleh para buruh tahun 1886 yang menuntut perjuangan 8 jam kerja,” jelas Emilia Yanti, Sekretaris Jenderal Gabungan Serikat Buruh Indonesia (GSBI).

Menurutnya, aksi seperti ini muncul sebab hak-hak buruh hanya bisa didapatkan melalui perjuangan, tidak mungkin dari pemberian perusahaan. “Tema hari ini adalah mengajak membangun persatuan kelas buruh, kaum tani, dan juga rakyat tertindas yang lainnya,” lanjutnya.

Dampak Peraturan Pemerintah

Salah satu isu yang diangkat pada isu ini adalah Peraturan Pemerintah (PP) nomor 78 tahun 2015 tentang Pengupahan yang dianggap merugikan para buruh. Menurut Ahmad Fauzi, salah satu koordinator aksi, dulu upah buruh didapat dari kesepakatan antara para buruh dan perusahaan. Serikat buruh juga turut berperan dalam menentukan upah buruh melalui mekanisme survei pasar. Namun, proses penentuan upah ini berubah setelah adanya PP 78 tersebut.

“Kalau mengacu pada PP 78, dilihat dari pertumbuhan ekonomi. Kalau ekonominya turun, upah berarti enggak naik. Itu yang jadi masalah,” jelasnya. Ditambah lagi, menurutnya sangat banyak buruh yang diupah di bawah Upah Minimum Kabupaten (UMK). Ia menuturkan jika isu ini sudah diangkat dari beberapa tahun yang lalu namun masih belum ada perubahan hingga saat ini. Hal ini juga diamini oleh Emilia.

“PP 78 bagi GSBI adalah skema baru dalam mencuri atau merampas upah buruh, termasuk juga menjadi jalan mengurangi hak-hak politik kaum buruh. Dulu, setiap tahun, kaum buruh melalui serikat buruhnya itu bisa bernegosiasi upahnya melalui dewan pengupahan tapi sekarang tidak. Melalui PP 78, sejak Oktober 2015, tidak lagi (bisa bernegosiasi–red) karena PP 78 memandatkan itu semua diambil alih oleh pusat melalui Kementerian Tenaga Kerja yang menetapkan persentase kenaikan upah,” jelas Emilia.

Merujuk pada tuturannya, meski terdapat satu-dua poin yang disetujui, buruh tetap menuntut PP tersebut dicabut sepenuhnya, bukan hanya sekadar direvisi. Emilia pun menyiratkan bahwa kelas buruh sangat lemah sehingga untuk mendapatkan kesejahteraannya, buruh semestinya bersatu dan terus menerus menyuarakan tuntutannya dengan aksi.

“Masih banyak buruh yang belum terorganisir. Padahal dengan berserikat, buruh punya alat, punya wadah untuk belajar (dan –red) untuk melindungi mereka karena tanpa itu, buruh tidak punya bargaining power untuk memperjuangkan kesejahteraan mereka,” tutupnya.

Tuntutan Buruh Nike

Permasalahan lain juga diangkat oleh para buruh yang bekerja untuk Nike. Mereka mengklaim  perusahaan pakaian dan peralatan olahraga global tersebut tidak memperlakukan buruhnya dengan layak.

“Ribuan Buruh Nike kondisinya tertindas. Perusahaan-perusahaan yang memproduksi merek Nike selalu merampas hak-hak buruhnya. Hak berserikat dirampas, hak atas upah layak dirampas, (dan –red) hak atas kerja layak dirampas,” ujar Sobirin, koordinator aksi buruh Nike. Berbeda dengan serikat-serikat buruh lainnya yang menuntut pencabutan PP 78, ia mengaku jika ini adalah kali pertama para buruh Nike turun aksi untuk mengangkat masalah-masalah yang dialami mereka.

Masalah kebebasan berserikat menjadi salah satu masalah terbesar bagi buruh-buruh Nike. Sobirin menuturkan bahwa buruh yang berserikat dan tidak disenangi oleh perusahaan akan mengalami union busting atau usaha untuk menghentikan aktivitas perserikatan buruh.

“Dalihnya mutasi, dalihnya ekspansi, dalihnya menutup sebagian perusahaan, dalihnya menyetop order, tapi itu intinya adalah union busting.” Sobirin mengatakan jika ada beberapa perserikatan yang dibiarkan, namun menurutnya mereka adalah perserikatan yang tunduk kepada perusahaan.

“Kalau serikat-serikat yang berontak atas kondisi kerja yang tidak baik, waktu kerja yang tidak baik, perampasan, kalau kita melawan pasti tidak disukai,” lanjutnya.

Upah buruh-buruh Nike di Indonesia menurutnya juga tidak sebanding dengan hasil produksi yang dibuat. “Satu orang buruh satu hari bisa memproduksi 16 pasang sepatu, tapi diupah hanya untuk bisa bertahan hidup saja. Tidak sebanding kesejahteraan buruh Nike dengan mahalnya sepatu Nike. Kalau sepatu Nike harganya satu pasang 500 ribu, delapan juta kita satu hari memberikan kontribusi kepada perusahaan sementara satu hari kita hanya diupah dengan UMK yang nilainya tidak lebih dari 120 ribu,” ujar Sobirin di depan sebuah aksi teatrikal yang menggambarkan beberapa orang buruh ditindih oleh sepatu Nike raksasa.

Teks: Zakia S. & M.I. Fadhil
Foto: M.I. Fadhil
Editor: Grace Elizabeth

Pers Suara Mahasiswa UI 2019
Independen, lugas, dan berkualitas!

Komentar



Berita Terkait

Usangnya Kesakralan Rambut Wanita dan Miskonsepsi Terhadapnya
Hari Buruh Internasional 2018, FSPMI: Nawa Cita Jokowi Telah Gagal