Judicial Review, Aksi Nyata Zico dan Josua Gugat Revisi UU MD3

Sunday, 18 March 18 | 04:26 WIB

Saat diwawancara di Fakultas Hukum Universitas Indonesia pada Rabu (14/3) Zico Leonard Djagardo Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2016 dan Josua Satria Collins Alumni Fakultas Hukum Universitas Indonesia menjelaskan alasannya memilih aksi dalam bentuk Judicial Review (JR) untuk menggugat Pasal 122 Undang-Undang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Menurut Josua aksi tidak selalu hanya dilakukan dengan cara demo. Banyak sekali aksi lain yang bisa dilakukan oleh mahasiswa. Misalnya aksi JR yang Zico dan Josua lakukan untuk menggugat Pasal 122 Revisi UU MD3.

Selanjutanya, Josua menambahkan bahwa dengan adanya aksi JR Zico dan Joshua bisa mengubah stigma yang timbul pada mahasiswa yang berpikir kalau tidak demo berarti itu apatis. “Dan itu yang ingin kita buka bahwa jangan sampai timbul stigma di mahasiswa bahwa kalau sampai lu gak demo maka lu apatis dan apatis lu gak berguna untuk masyarakat, itu sebuah stigma yg kita ingin rubah lah bahwa (ada -red) banyak cara dan akhirnya kami memilih salah satunya adalah JR,” tambah Joshua.

Josua juga menjelaskan bahwa semua bentuk aksi yang dilakukan mahasiswa bergantung pada mahasiswa itu sendiri, tapi aksi yang bentuknya berbeda tersebut akan menjadi aksi yang baik apabila aksi satu dengan yang lain saling bersinergi.

“Jangan sampai kita (mahasiswa -red) menjudge bahwa aksi mahasiswa cuma demo-demo doang, jadi mau dia demo, mau dia JR, mau dia gugatnya di Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN), mau dia nanti ikut kajian, mau dia lomba, mau dia ikut volunteer di Non-Govermental Organization (NGO) (seperti -red) Masyarakat Pemantauan Peradilan Indonesia (MAPI) itu gak masalah tapi kembali lagi kepada mahasiswanya, tapi semua (aksi -red) itu bersinergi, jadi kalau misalnya kaya gini (aksi UU MD3 -red) ya kami (Josua dan Zico -red) bersyukur, misalkan ada pergerakan mahasiswa demo yang fokus aksi di jalan nah kami bertarung di persidangannya jadi saling bersinergi,” tutur Josua.

Tanggapan positif terkait bentuk aksi datang dari M.Luthfi selaku Mantan Kadep Kastrat BEM UI 2017. Mahasiswa yang biasa disapa El tersebut mangapresiasi gerakan konkret yang dilakukan oleh Josua dan Zico. El berharap jika gerakan mahasiswa harus dapat menyasar langsung kepada penguasa melalui jalur-jalur formal seperti Judicial Review yang dilakukan oleh Josua dan Zico.

Sedangkan, mengenai alasan Josua dan Zico memilih pasal 122 untuk digugat ke MK melalui JR, mereka mengatakan bahwa pasal tersebut yang paling dekat dampaknya untuk mahasiswa. Misalnya, jika mahasiswa menulis kajian yang berisi kritik kepada pemerintah khususnya Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan apabila isi kajian tersebut dilihat menurut kacamata DPR dianggap merendahkan hak dan kehormatan mereka, maka mahasiswa tersebut akan dibawa ke jalur hukum.

Kemudian, Josua menambahkan bahwa perlu digarisbawahi diksi yang terdapat di Undang-Undang perihal menempuh jalur hukum, karena menurut ia jalur hukum itu memiliki arti yang luas, “Perlu digarisbawahi dulu ya kan di diksi UU itu menempuh jalur hukum, dimana jalur hukum kan luas tapi yang kami tangkap adalah karena tidak ada penjelasan jalur hukum itu apa maka bisa aja dibawa ke pidana, dan ketika itu dibawa ke pidana menurut kami sudah keterlaluan sudah terlalu jauh, bagaimana kita yang beropini bisa dibawa ke ranah pidana itu terlalu jauh,” tambahnya.

Selain itu, Zico menjelaskan bahwa pro dan kontra terhadap Revisi UU MD3 timbul karena kurangnya rasionalisasi antara DPR dengan Masyarakat.

“Jadi sebenarnya di sini yang terbaik adalah kita sebagai masyarakat harus lihat mendalam dulu sebenarnya apa sih tujuan dia membuat ini, dan sebagai pembuat UU nih DPR pun harus melihat dulu perlu gak kita (DPR -red) buat ini, rasionialisasinya, dan yang penting soasialisasi itu ke masyarakat, kan kita juga gak tahu, kok rasionalisasi DPR kaya gini kita (masyarakat -red) gak tahu kan kenapa DPR pake pasal ini, jadi langsung muncul kan (sentimen -red) A, akhirnya apa yang terjadi, masyarakat langsung menduga-duga wah ini mainan politik, wah ini berusaha menciptakan tirani atau apa lah kita (sebagai masyarakat -red) kan gak tahu, makanya yang terpenting sebenarnya rasionalisasinya itu, edukasi, publikasi ke masyarakat supaya orang ngerti, kenapa sih ada seperti ini,” tegasnya.

Tak hanya itu, Zico menjelaskan bahwa sebenarnya di Revisi UU MD3 juga memiliki pasal yang bagus. Misalnya, terdapat pasal yang mengaktifkan kembali badan akuntabilitas keuangan negara.

“Tapi ya itu memang yang mengawasi tentang keuangan negara itu positif namun ada juga yang negatif ya itu salah satunya yang kami permasalahkan di JR, iya pasal 122 jadi intinya jangan sampai kita menduga-duga atau ngata-ngatain revisi ini, tapi kita coba objektif lah bahwa ada juga yg bagus tapi yang jeleknya ini lah kita uji di JR,” jelasnya.

Di sisi lain, Difa Shafira selaku Kadep Kastrat BEM FH UI 2018 mengatakan bahwa untuk pengawalan UU MD3 sekaligus memperkenalkan perihal Judicial Review, BEM FH UI akan melakukan Propaganda melalui Video wawancara terkait Judicial Review dan UU MD3.

“Jadi, selain untuk membumikan isu terkait dengan permasalahan yang terdapat dalam MD3, kami ingin memberikan informasi kepada publik bahwa judicial review dapat dilakukan oleh siapa saja, bahkan mahasiswa sekalipun. Selain video wawancara, kami juga akan mempublikasikan agenda sidang kedua pada tanggal 21 Maret 2018. Rencana-rencana ini kemudian akan kami floor-kan pula dalam agenda Sospolnet mendatang dengan aliansi BEM se-UI yang juga turut mengawal isu ini,” ungkapnya.

Tak hanya BEM FH UI, BEM UI juga akan mengawal sidang UU MD3 untuk selanjutnya, “Iya kami (BEM UI -red) dan aliansi BEM se-UI untuk isu MD3 insyaallah emang berencana mengawal sidang, karena kita juga berharap besar sama MK untuk bisa membatalkan pasal-pasal bermasalah di UU MD3 dengan menyatakan mereka inkonstitusional,” tutur Fatimah Azzahra Hanifah selaku Wakadep Kastrat BEM UI 2018.

Teks: Halimah Ratna Rusyidah

Foto: Halimah Ratna Rusyidah

Editor: Kezia Estha T.

Komentar



Berita Terkait

Zico-Josua: UU MD3 Bukan Sekadar Masalah Praktik
Sidang Kedua, MK Sahkan Permohonan JR Zico dan Josua
Aksi Kamisan ke-537 Angkat Isu RKUHP dan UU MD3
Dua “Peluru” Tolak UU Dikti Dimentahkan Mahkamah