Kekerasan Seksual di Balik Nama Baik Kampus

Monday, 10 February 20 | 07:19 WIB

Selama ini, kekerasan seksual menjadi isu yang dianggap tabu untuk dibicarakan. Isu ini selalu berada di sekitar kita tetapi seakan luput dari perhatian. Terbukti dari betapa masyarakat menganggap remeh dan mengecilkan persoalan yang dihadapi korban kekerasan seksual. Tak hanya stigma dan budaya victim blaming yang dihadapi oleh korban, mereka juga kesulitan dalam memperoleh keadilan yang mereka butuhkan. Proses peradilan yang dijalani oleh para korban kekerasan seksual pun seringkali tersendat dengan dalih kurang bukti dan saksi.

Berdasarkan riset dari Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia (MaPPI) FH UI, korban pelecehan seksual memang mendapat banyak hambatan. Seperti adanya stereotip negatif terhadap korban, reviktimisasi atau menyalahkan korban, mendapatkan pertanyaan yang menyudutkan dan merendahkan korban, tidak mendapat pendampingan, bahkan hingga riwayat seksual korban yang dipertimbangkan oleh hakim.

Keadilan bagi para korban kekerasan seksual menjadi lebih diperumit lagi ketika hal tersebut melibatkan nama besar institusi. Salah-salah bertindak, bisa-bisa fakta diputarbalikkan dan korban berisiko didakwa sebagai pelaku pencemaran nama baik. Tentunya itu hanya asumsi berdasarkan kasus yang pernah ada dan dengan melihat betapa sulitnya menjadi korban kekerasan seksual di Indonesia.

Seperti yang terjadi di 2013, kekerasan seksual terjadi pada RW, seorang mahasiswi Universitas Indonesia (UI) yang diperkosa hingga hamil oleh seniman terkenal, Sitok Srengenge. Dilansir dari Tempo.co (10/2015), Iwan selaku pengacara RW menjelaskan bahwa dalam kasus ini pihak kejaksaan meminta bukti secara berangsur dan tidak sekaligus. Akibatnya, proses hukum untuk Sitok Srengenge terkesan alot. Hal ini berakibat pada semakin lamanya ketidakpastian hukum yang harus dirasakan oleh korban dalam rangka upaya mencari keadilan. Hingga kini, tak ada penyelesaian serius dari pihak berwajib dan Sitok masih bisa melenggang bebas menjadi pembicara di acara-acara budaya.

Bertahun-tahun berselang setelah kasus yang menimpa RW, pelecehan seksual kembali banyak dibahas melalui petisi-petisi akibat kehadirannya di kampus-kampus. Masih segar dalam ingatan kita, kasus kekerasan seksual yang menimpa ‘Agni’ (bukan nama sebenarnya), mahasiswi Universitas Gadjah Mada (UGM) yang dilecehkan oleh teman KKN-nya pada penghujung 2018 silam. Kasusnya sempat ditutup-tutupi sebelum akhirnya diangkat oleh pihak-pihak yang bertekad memperjuangkan hak-hak Agni sebagai korban.

Kasus yang menimpa RW dan Agni merupakan fenomena gunung es dari sekian banyak kasus yang tak sempat disuarakan dan berusaha ditenggelamkan demi menjaga nama baik kampus. Guna mendalami hal tersebut, pada Maret 2019 kampanye #NamaBaikKampus dijalankan. Kampanye tersebut merupakan gerakan gabungan dari Tirto.id, Vice Indonesia serta The Jakarta Post dalam merangkum kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan akademik. Kampus semestinya menjadi lingkungan akademis yang nyaman dan ideal, bukan tempat untuk melanggengkan kekerasan seksual.

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh BEM FH UI pada 2018, dari 177 mahasiswi UI, dua puluh satu di antaranya pernah menjadi korban pelecehan seksual di lingkungan UI. Tiga puluh sembilan orang mengaku mengetahui kasus pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kampus, dan hanya 11 peristiwa yang dilaporkan. Sementara, sebanyak 79% mengaku tidak tahu ke mana harus melaporkan kasus pelecehan seksual tersebut.

Menanggapi betapa daruratnya masalah kekerasan seksual, pada November 2019 lalu BEM FH UI bekerja sama dengan dua dosen di UI, yakni Lidwina Inge Nurtjahyo dari Fakultas Hukum dan Saraswati Putri dari Fakultas Ilmu Budaya. Kerja sama tersebut secara resmi menerbitkan Buku Saku SOP Kekerasan Seksual untuk lingkungan kampus UI. Peraturan tersebut memang sungguh diperlukan apalagi mengingat RUU-PKS tak kunjung disahkan oleh pemerintah.

Dilansir dari The Conversation, Saraswati Putri atau yang biasa dipanggil Mbak Yayas, mengungkapkan bahwa sifat dari buku saku tersebut tidak hanya mengartikulasikan apa itu kekerasan seksual dan bentuk-bentuknya, tetapi juga berisi panduan pelaporan dan menekankan pada pendampingan korban.

“Di sana (wadah untuk pendampingan korban—red) kami menekankan soal kerahasiaan. Sering korban takut lapor karena birokrasi tidak jelas dan juga masyarakat kita punya budaya menyalahkan korban sebagai pihak yang harus membuktikan diri tidak bersalah ketimbang mengejar pelaku.” Jelasnya.

Salah satu wadah untuk pendampingan korban kekerasan seksual di UI ditangani oleh organisasi nirlaba bernama HopeHelps. Meskipun belum dinaungi oleh dasar hukum (SK Rektor) yang resmi dari universitas dan masih berupa organisasi mahasiswa biasa, organisasi tersebut ternyata ‘cukup kuat’ sebab memiliki relasi erat dengan beberapa dosen yang peduli dengan isu kekerasan seksual. Relasi erat dengan dosen-dosen tersebut membantu organisasi tersebut untuk tidak takut memperjuangkan hak-hak korban seandainya ada kasus yang menyeret nama kampus.

Organisasi ini tak hanya menawarkan bantuan pendampingan psikologis maupun hukum, tetapi juga melakukan sosialisasi terkait isu kekerasan seksual. Upaya tersebut dilakukan mengingat betapa pentingnya pengetahuan pencegahan serta penanganan bagi para korban kekerasan seksual, agar menekan angka terjadinya kekerasan seksual yang dialami oleh para mahasiswa/mahasiswi.

Namun, terkadang permasalahan yang muncul adalah korban kekerasan seksual sendiri bingung atau bahkan tidak menyadari bahwa ia sedang atau telah menjadi korban. Kebingungan tersebut dapat membuat ia ragu untuk mencari bantuan. Menurut Wildan Teddy, koordinator HopeHelps, suatu perilaku mampu dikategorikan sebagai kekerasan seksual ketika aktivitas seksual dilakukan tanpa persetujuan kedua belah pihak atau membuat korban merasa tidak nyaman.

Ia berpendapat, “Kalo pandanganku kapan suatu aktivitas seksual bisa disebut sebagai kekerasan seksual adalah ketika gak dapet consent secara bebas dan dikomplikasikan oleh salah satu pihak atau para pihak. Misalnya ketika ditanyain, ‘boleh cium ga?’

(lalu dijawab—red) ‘iya gapapa’, tapi di balik itu  ada suatu keterpaksaan. Itu gak bisa kaya gitu.”

Menurut Teddy, wujud kekerasan seksual ini bisa bermacam-macam dan menyerang gender manapun. Misalnya, fetch porn, ketika suatu pihak mengancam korban untuk menyebarkan pesan, foto, atau video yang melibatkan privasi korban (secara seksual). Bisa juga terjadi kekerasan seksual yang melibatkan penetrasi, atau mungkin menyentuh tubuh korban tanpa persetujuan. Bentuk kekerasan seksual yang selama ini dianggap sepele namun marak terjadi adalah catcalling. Menurut Urban Dictionary, catcall artinya adalah peristiwa di saat seseorang mencoba untuk bersiul atau mengatakan sesuatu yang berbau seksual kepada orang asing yang biasanya sedang melewatinya.

Mengingat betapa besar dampak psikis yang dialami korban, Teddy menghimbau pada masyarakat luas untuk mau belajar dan membekali dirinya dengan pengetahuan kekerasan seksual. Minimal setiap orang harus paham bahwa korban bukanlah objek yang pantas disalahkan. Kita perlu paham apa yang perlu dilakukan untuk memberi dukungan, membantu, dan berempati pada korban.

Semoga usaha yang terlambat diupayakan oleh banyak pihak untuk menyuarakan dan melawan tindak kekerasan seksual di kampus dapat menurunkan angka kekerasan seksual. Terlepas dari ada atau tidaknya upaya untuk membersihkan #NamaBaikKampus, kekerasan seksual adalah masalah kita semua. Bukan lagi saatnya saling tunjuk dan berdebat “salah siapa?”

Mari berbenah dan mengedukasi diri demi terciptanya lingkungan yang aman dari kekerasan seksual.

 

Teks: Syifa Nadia, M. Riyan Rizki
Kontributor: Zuhairah Zahra, Fadila Ardana
Foto: Shafa Nabila M.
Editor: Nada Salsabila

Pers Suara Mahasiswa UI 2020
Independen, Lugas, dan Berkualitas

Komentar



Berita Terkait

Senja di Kampus Kuning
Calon MWA UI UM Berikan Pandangan Perihal Kekerasan Seksual di Kampus
Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2020 Paparkan Pendapatnya Mengenai Crisis Center Kekerasan Seksual di Kampus
Forum Terbuka Ungkap Alasan Adanya Secure Parking