Kiprah Politik Tarbiyah di Kampus Perjuangan

Monday, 27 November 17 | 04:29 WIB

Suksesi lembaga kemahasiswaan yang digelar di kampus perjungan dalam wadah Pemilihan Raya Ikatan Keluarga Mahasiswa Universitas Indonesia (Pemira IKM UI) menjadi hal yang menarik untuk disimak. Apalagi, dinamikanya yang menyebabkan polarisasi mahasiswa UI menjadi dua kutub kontinum: Tarbiyah dan non-Tarbiyah.

Dialektika soal Tarbiyah dan non-Tarbiyah di kalangan mahasiswa UI sudah seperti vicious circle: tidak ada habisnya. Pembahasan mengenai hal itu berulang setiap tahun dan menjadi bahan perbincangan yang terus-menerus diwariskan: dari senior ke junior, dari mahasiswa lama ke mahasiswa baru, dan seterusnya.

Para pendukung gerakan Tarbiyah percaya bahwa keterlibatan mereka dalam kemelut perpolitikan kampus adalah ghirah atau semangat untuk menegakkan amar makruf nahi munkar: menegakkan kebenaran dan melawan kebatilan. Posisi-posisi strategis dalam lembaga kemahasiswaan itu dianggap menjadi sarana penyebaran dakwah dan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Di sisi lain, sebagaian mahasiswa yang berada di luar gerakan tersebut merasa kelompok Tarbiyah menghegemoni perpolitikan kampus. Persepsi itu dipicu oleh hadirnya pemimpin lembaga kemahasiswan seperti Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM), atau Anggota Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa (MWA UI UM) yang seringkali berasal dari kelompok Tarbiyah.

Dominasi kelompok Tarbiyah dalam pergerakan mahasiswa UI dimulai sejak dekade 1990-an. Hal itu diungkapkan oleh Rahmat (2008) dalam bukunya Ideologi Politik PKS, dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen. Dalam hal ini, kelompok Tarbiyah memulai pengaruhnya dari masjid kampus hingga kemudian menduduki jabatan strategis di lembaga-lembaga kemahasiswaan seperti Senat Mahasiswa (SM) atau Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM).

Eksistensi kelompok Tarbiyah di kancah perpolitikan kampus UI juga disebut A’yuni (2017) dalam skripsinya Kultur Baru Keislaman dalam Gerakan Mahasiswa Universitas Indonesia: Sebuah Pengaruh dari Gerakan Tarbiyah Tahun 1989—1998. Kelompok tersebut memulai pengaruhnya di ranah politik kampus sejak terpilihnya Zulkiflimansyah dari Fakultas Ekonomi yang merupakan Aktivis Dakwah Kampus (ADK) sebagai Ketua Senat Mahasiswa (SM) UI pada tahun 1994.

Terpilihnya Zulkiflimansyah menjadi jalan bagi para ADK lain untuk memegang jabatan serupa di periode selanjutnya. Hal itu bisa dilihat dari terpilihnya Kamarudin dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UI (FISIP UI) tahun 1995, Selamat Nurdin dari Fakultas Teknik UI (FT UI) tahun 1996, dan Rama Pratama dari Fakultas Ekonomi UI (FE UI) pada tahun 1997 hingga tahun 1998 (A’yuni, 2017: 33).

Pengaruh Tarbiyah di ranah lembaga kemahasiswaan tingkat UI masih menunjukkan dominasi yang kuat bahkan sampai tahun 2015—2016. Pada Pemira IKM UI tahun 2015, calon tunggal Ketua dan Wakil Ketua BEM UI Arya Adiyansyah dan M. Abdul Majid mengaku secara terang-terangan berasal dari kelompok Tarbiyah saat eksplorasi yang digelar di Kantin Vokasi pada Kamis (12/11/2015).

Keduanya mengaku berasal dari kelompok tersebut karena mengikuti liqo atau pembinaan keagamaan. (Baca: Ditanya Mengenai Golongan, Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI Mengaku Tarbiyah)

 

 

Kemenangan kader yang berasal dari kelompok Tarbiyah dalam Pemira IKM UI dari tahun ke tahun seringkali dianggap menjadi penyebab dinamika politik kampus yang monoton. Kemenangan calon ketua lembaga kemahasiswaan yang beradu di panggung Pemira IKM UI seolah mudah ditebak: Tarbiyah lagi, Tarbiyah lagi, misalnya.

Hal itu sesuai dengan apa yang diujarkan oleh Direktur Kemahasiswaan UI, “Ada titik jenuh, karena dominasi Tarbiyah. Ketika Tarbiyah maju maka peluangnya sangat tinggi dan langsung mengecilkan peluang yang lain, sehingganya lawannya langsung mundur sebelum bertarung.” (Budiman, 2017: 54).

Kuatnya dukungan sivitas UI bagi kader Tarbiyah dibandingkan dengan calon-calon non-Tarbiyah kemudian memicu pertanyaan soal mengapa hal itu bisa terjadi. Bukankah Tarbiyah bukan menjadi satu-satunya organisasi kader dan gerakan ekstrakampus yang hidup dan berkembang di UI? Lalu, mengapa hanya Tarbiyah yang seolah bisa menghegemoni? Mengapa hanya Tarbiyah yang seberpengaruh itu?

Apa itu Tarbiyah?

Menurut Muhtadi (2012), kata Tarbiyah diambil dari bahasa Arab untuk menyebut proses pendidikan, pelatihan, dan pelayanan. Dalam hal ini, Tarbiyah identik dengan penerapan usrah (sel) atau halaqah (forum keagamaan) yang berisi sepuluh sampai dua puluh kader dan dipimpin oleh seorang instruktur agama yang disebut sebagai murabbi. Dalam konteks tersebut, murabbi berfungsi untuk menjaga solidaritas kader.

Muhtadi (2012) menjelaskan bahwa kata murabbi memiliki akar kata yang sama dengan tarbiyah dalam bahasa Arab, yaitu rabba yurabbi yang berarti ‘mengajar, melatih, menjaga, mendidik, dan memelihara’. Dalam hal ini, kata tarbiyah merupakan bentuk mashdar (kata dasar) dan murabbi adalah bentuk fail (pelaku) yang berarti ‘orang yang menjalankan proses pendidikan dan pelatihan’.

Dalam disertasi Gerakan Tarbiyah 1980—2012: Respon Ormas Islam Terhadap Gerakan Islam Transnasional, Abdurakhman (2013) memaparkan bahwa bibit gerakan Tarbiyah adalah para aktivis dakwah kampus (ADK). Dakwah kampus menurutnya merupakan serangkaian kegiatan yang melibatkan sivitas akademika kampus seperti dosen dan mahasiswa.

Gerakan Tarbiyah sendiri pada awalnya muncul di Indonesia karena diinspirasi oleh Gerakan Ikhwanul Muslimin dari Mesir, sebuah gerakan yang dipelopori oleh Hasan Al Banna dan Sayyid Qutb. Gerakan Tarbiyah dibawa ke tanah air oleh para mahasiswa yang telah merampungkan pendidikannya di Jazirah Arab.

Majalah Suara Mahasiswa Edisi 25 yang terbit pada tahun 2009 pernah membahas gerakan Tarbiyah di kampus dengan judul Gerakan Politik Tarbiyah di Kampus-Kampus Besar Indonesia. Laporan utama majalah tersebut menjelaskan bahwa gerakan Tarbiyah dibawa ke Indonesia dengan tujuan menyebarkan semangat beragama Islam untuk mencegah sekularisasi yang berkembang pesat pada tahun 1970-an. (Baca: Majalah Suara Mahasiswa Edisi 25: Gerakan Politik Tarbiyah di Kampus-Kampus Besar Indonesia)

Kebangkitan Tarbiyah dan Kelesuan Kelompok Ideologis Lain

Selain Tarbiyah, ada banyak kelompok ideologis yang pernah berkembang di UI, sebut saja Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), dan Himpunan Mahasiwa Islam (HMI).

Bahkan, kelompok berbasis ideologi lain juga mulai bermunculan sejak tahun 2004, misalnya saja Pandu Budaya dan Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GMP). Kemudian, pada tahun 2013 muncul Serikat Mahasiswa Progresif (Semar) yang berbasis pada ideologi sosialisme dan UI Liberalism and Democracy Study Club (UILDSC) yang menjunjung nilai liberalisme.

Beragam kelompok berbasis ideologi yang hadir di UI tampaknya tak begitu dominan eksistensinya dalam dinamika perpolitikan kampus. Dengan kata lain, hanya Tarbiyah yang selama ini cenderung lebih sukses dalam mengirimkan para kadernya untuk beradu di kontes perebutan kursi pimpinan lembaga kemahasiwaan.

Berkembangnya aktivitas kelompok Tarbiyah dibandingkan dengan kelompok ideologis lain pada awalnya tidak bisa dilepaskan oleh adanya pengaruh Normalisasi Kehidupan Kampus/Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) yang diterapkan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Daoed Joesoef pada tahun 1978.

Pada tahun tersebut, menteri mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 0156/U/1978 tentang Normalisasi Kehidupan Kampus yang bertujuan untuk mensterilkan kampus dari aktivitas politik. Akibatnya, kelompok atau organisasi-organisasi ekstrakampus berbasis idelogi seperti HMI, PMII, GMNI, dan sebagainya dilarang beroperasi.

Sterilisasi aktivitas kelompok berbasis ideologi seperti HMI, PMII, dan GMNI di kampus-kampus Indonesia, termasuk di UI membawa dampak yang cukup besar bagi perkembangan kelompok Tarbiyah. Menurut Abdurrakhman (2013: 89), masjid kampus yang digunakan untuk mengumpulkan kader-kader Tarbiyah merupakan tempat yang tidak terjangkau oleh kegiatan NKK/BKK Orde Baru. Hal itu karena aktivitas ADK berada di bawah koordinasi unit kegiatan mahasiswa (UKM) yang merupakan organisasi resmi intrakampus.

Selain itu, kajian keagamaan yang disebarkan oleh kelompok Tarbiyah tampaknya juga diabaikan dan kurang diwaspadai oleh birokrat kampus, sehingga perlahan tapi pasti, kelompok keagamaan yang digiati oleh para aktivis dakwah kampus itu semakin membesar dan kemudian mengendalikan kegiatan politik mahasiswa di kampus (Abdurrakhman, 2013: 89).

Hegemoni, Masalah, dan Prasangka yang Menyertainya

Tidak ada dampak yang lebih kentara dari adanya hegemoni selain prasangka. Dalam kemelut perpolitikan kampus UI, kelompok Tarbiyah yang cenderung berhasil mengirim para kadernya untuk menduduki jabatan-jabatan strategis seringkali “tertuduh” dalam aneka praktik yang dianggap mendekati kolusi dan nepotisme.

Namun, dampak hegemoni Tarbiyah di lembaga-lembaga kemahasiswaan tersebut tampaknya perlu terus dikritisi lebih lanjut, misalnya apakah benar dominasi tersebut menimbulkan masalah seperti kejenuhan mahasiswa untuk berpartisipasi, hingga adanya indikasi proses-proses politik yang tidak mengindahkan peraturan yang ada sebab kepentingan kelompok.

Jika melihat dari perspektif kader, suara Ketua Majelis Syuro Salam UI, Rangga Kusumo pada Jumat (10/11) bisa jadi penting untuk dibahas. Menurut Rangga, Tarbiyah bukanlah tentang bagaimana suatu kelompok menghegemoni, tetapi tentang semangat kebaikan dengan tidak mengabaikan nilai-nilai yang dianutnya demi menuju satu posisi tertentu. “Bukan tentang menghegemoni, tapi tentang semangat kebaikan. (Tarbiyah—red) tidak mengabaikan nilai-nilai kita untuk satu posisi.” ujarnya.

Berdasarkan sudut pandang Rangga, keberadaan Tarbiyah dalam dinamika politik kampus tidak mengubah tatanan yang sudah ada, sebab menurutnya, nilai yang dianut oleh Tarbiyah adalah nilai universal dengan mengutamakan persatuan atas kesadaran terhadap keberagaman dan perbedaan. (Baca: Tarbiyah: Mulai dari Kiprah di Era Reformasi hingga Politik Kampus UI)

Pernyataan Rangga sebagai salah satu aktivis Tarbiyah memang dekat kesan idealis. Dalam hal ini, jika semua kader Tarbiyah bisa berpolitik secara benar di kampus, sudah barang tentu prasangka demi prasangka yang membelenggu pikiran mahasiswa UI di luar kelompok tersebut dapat diminimalisasi.

Namun, nyatanya, masalah dan prasangka yang menyertai aktivitas politik kelompok Tarbiyah tak pernah benar-benar enyah. Setiap tahun, mahasiswa di luar garis koordinasi Tarbiyah selalu menyampaikan kritiknya terhadap praktik politik bermasalah yang dilakukan oleh kelompok Tarbiyah.

Publik tentu masih ingat dengan peristiwa Jumat (17/11) lalu. Sivitas UI sempat dibuat gempar oleh hadirnya konten viral yang disebarluaskan oleh akun LINE Akang Joker dan UI Lucu. Pasalnya, unggahan dalam kedua akun tersebut menghadirkan foto percakapan grup media sosial WhatsApp milik aktivis dakwah kampus yang dianggap melanggar etika berpolitik.

Dalam hal ini, kedua akun itu satu suara mempersoalkan keberadaan Heru Utomo selaku Majelis Sidang Verifikasi Pemira IKM UI dalam grup yang diduga berisi para pendukung pemenangan salah satu pasangan Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2018. Kejadian tersebut berujung pada dikeluarkannya Surat Peringatan Nomor 17/SK/DPM UI/XI/2017 oleh Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) untuk Heru Utomo.

Temuan itu nyatanya menggugah kembali memori mahasiswa UI pada peristiwa Akang Batman tahun 2015. Pasalnya, Jumat (14/5) dua tahun lalu sivitas UI juga digemparkan oleh temuan foto percakapan grup Whatsapp yang beredar di media sosial.

Grup tersebut bernama Akang Batman dengan anggota grup yang berisi para aktivis badan legislatif, baik tingkat UI maupun tingkat fakultas yang juga memiliki irisan identitas sebagai kelompok Tarbiyah atau aktivis dakwah kampus (ADK).

Adanya sekelompok ADK yang bergabung dalam sebuah grup tentunya tidak akan menjadi masalah. Namun, yang menjadi sorotan publik untuk temuan grup Akang Batman tersebut adalah adanya indikasi setting-an yang dilakukan oleh sekelompok mahasiswa dalam Forum Mahasiswa (Forma) saat merumuskan Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) IKM UI.

Anggota yang tergabung dalam grup tersebut dibagi menjadi beberapa peran, seperti mendukung, menjatuhkan, dan netral. Bahkan, dalam rangka memastikan peran itu berjalan, teks dalam screenshoot grup yang beredar mengindikasikan adanya koordinasi antaranggota grup Akang Batman selama sidang berlangsung. (Baca: Drafter dan Presidium Forma Tanggapi Pembagian Peran dalam Grup Akang Batman)

Temuan grup Akang Batman pada tahun 2015 tersebut juga menuai tanggapan negatif dari anggota Forma yang lain yang berujung pada penggantian presidium dan beberapa drafter yang tergabung dalam grup Akang Batman karena dianggap tidak independen. (Baca: Presidium dan Tim Drafter Yang Tergabung di Grup ‘Akang Batman’ Diminta Mundur)

Temuan masalah lain yang menyangkut aktivitas kelompok Tarbiyah juga sempat dibahas oleh Budiman (2012). Menurutnya, oknum kelompok Tarbiyah di lembaga legislatif seperti DPM UI juga pernah menyumbang masalah dalam Pemira IKM UI 2012.  Budiman (2012) menjelaskan, banyak hal dari Pemira IKM UI, mulai dari komposisi panitia, komite pengawas, dan aturan-aturannya yang dikondisikan sesuai dengan kepentingan kelompok tersebut.

Lebih lanjut, Budiman (2012) juga mengungkapkan temuannya soal sejumlah aturan dalam Pemira IKM UI yang tidak diindahkan karena hanya dijadikan formalitas di bawah kepentingan politik golongan.

Dalam konteks Pemira IKM UI, pemaparan  Budiman (2012) tampaknya cukup relevan dengan pelaksanaan suksesi kelembagaan pada tahun 2014. Pada tahun tersebut, keputusan Anggota MWA UI UM terpilih, Abdelhaq Setya Subarkah, mahasiswa Fakultas Farmasi 2011 menjadi polemik yang mengakibatkan penghentian jabatan Laeli Atik selaku Ketua Pelaksana Pemira IKM 2014 melalui SK Nomor 09/SKP/DPMUI/XII/2014. (Baca: Kuasa Hukum Delly Permana: UKK oleh DPM Bertentangan dengan UUD IKM UI)

Mempelajari Kaderisasi Tarbiyah

Tarbiyah dan masalah memang dua hal yang seringkali dianggap berhubungan saat publik menemukan penyimpangan dalam penyelenggaraan politik yang melibatkan para aktivis dakwah kampus.

Padahal, dalam memandang Tarbiyah, sudah sepantasnya mahasiswa UI menggunakan sudut padang yang berimbang, seperti kata Pramoedya Ananta Toer, “Bersikaplah adil sejak dalam pikiran.” Dalam hal ini, sivitas UI dituntut bisa menelaah masalah yang beredar di ranah politik kampus sebagai ulah dari “oknum”, terlepas dari afiliasi kelompok atau golongannya.

Pun, jika oknum tersebut mempunyai irisan identitas dengan Tarbiyah atau lembaga dakwah kampus, publik semestinya tidak lantas mengambil jalan pintas dengan menggeneralisasi bahwa masalah itu murni semata-mata disebabkan oleh Tarbiyah sebagai kelompok mahasiswa berbasis ideologi yang memiliki tujuan “menyimpang” tertentu.

Pada akhirnya, Tarbiyah, betapa pun juga, kiprah dan eksistensinya di UI patut diperhitungkan. Dalam hal ini, organisasi-organisasi kader eksternal lain yang ingin mencoba peruntungan dalam “pertarungan” politik kampus bisa jadi perlu belajar pada Tarbiyah soal kaderisasinya.

Keterangan Struktur Kepengurusan Kelompok Tarbiyah

UK: Unit Kampus, berisikan alumni-alumni yang dulunya memiliki posisi strategis dan para aktivis dakwah kampus permanen (ADKP) yang meliputi para dosen yang ada di birokrasi kampus

MS: Majelis Syuro

BM: Barisan Muslimah

Akpro: Aksi dan Propaganda

Sospol: Sosial Politik

Tarbiyah sebagai gerakan mahasiswa yang tersebar luas di lebih dari 600 kampus di seluruh Indonesia menjalankan proses kaderisasi dengan agenda-agenda yang tersusun secara baik dan terkonsep.

Kelompok Tarbiyah berdasarkan penjelasan Budiman (2012) memiliki sistem kaderisasi yang rapi. Sistem tersebut dirancang untuk mencapai tujuannya dalam menciptakan kampus madani dengan menguasai posisi strategis lembaga intrakampus.

Dalam hal ini, alumni Departemen Georgrafi UI tersebut menjelaskan struktur gerakan Tarbiyah yang cenderung rapi dengan alur koordinasi dan rantai komando yang ketat serta program-program yang terukur. Menurutnya, berawal dari struktur gerakan yang rapi itulah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan yang dilakukan oleh Kelompok Tarbiyah dapat berjalan secara optimal.

Budiman (2012) melalui wawancaranya dengan pengurus internal kelompok Tarbiyah menjelaskan bahwa kegiatan kelompok tersebut dibagi menjadi kegiatan terbuka dan tertutup. Kegiatan terbuka merupakan suatu kegiatan yang dapat diikuti publik dan biasa digelar di lembaga kemahasiswaan yang didominasi oleh mahasiswa yang tergabung dalam kelompok Tarbiyah.

Sebaliknya, kegiatan tertutup biasanya tidak dibuka untuk publik. Terkait hal itu, Budiman (2012) membahasakannya dengan istilah amiyah atau rahasia. Kegiatan amiyah diselenggarakan sebagai bagian dari pembahasan maupun evaluasi terhadap capaian-capian “agenda dakwah” tertentu, misalnya pembahasan mengenai intensitas peserta liqo, murobbi, maupun peningkatan kualitas kader.

Dalam hal ini, para pengurus Tarbiyah juga turut andil dalam proses penggodokan dan penentuan kader-kader mereka yang berpotensi bisa memenangkan konstes Pemira IKM UI dan menduduki jabatan-jabatan strategis pada organisasi-organisasi kemahasiswaan di UI.

Berdasarkan paparan di atas, dapat dilihat bahwa kaderisasi kelompok Tarbiyah memang berpegang teguh pada sistem. Mereka merancang dan mengaplikasikan sistem kaderiasi yang masif dengan basis semangat yang sama, yaitu agama dan syariat. Melalui sistem itulah kelompok Tarbiyah lantas membenturkan nilai-nilai yang dianutnya dengan aktivitas politik.

Dengan melihat cara kaderiasi kelompok Tarbiyah yang rapi dan keberhasilannya mengirim para kadernya di konstes politik kampus, organisasi ideologis lain yang cukup giat akhir-akhir ini seperti Semar UI, HMI, dan PMII sudah sepantasnya terpacu. Mereka sudah seharunya merapatkan barisan dan mulai menyusun rencana yang matang agar bisa turut serta mewarnai politik kampus secara aktif: mencoba menyusun dan menerapkan sistem kaderisasi yang hebat dan mengurangi ketergantungan pada unsur ketokohan.

Hal itu penting karena pewarnaan politik kampus yang beragam dengan tingkat persaingan yang cukup ketat bisa menjadi pembelajaran politik yang baik bagi mahasiswa UI. Selain itu, hadirnya tokoh yang merupakan kader dari organisasi ideologis selain Tarbiyah di dalam lembaga-lembaga kemahasiswaan dapat menjadi semacam sumbangsih bagi “keseimbangan”.

Dalam hal ini, para kader dari beragam organisasi non-Tarbiyah yang turut andil menduduki pucuk-pucuk pimpinan lembaga kemahasiswaan bisa berpengaruh pada dinamika pewacanaan sikap politik atau gerakan mahasiswa yang lebih kritis, tidak tunggal, dan tidak satu arah. Selain itu, beranekaragamnya latar belakang aktivis kemahasiswaan yang menduduki jabatan strategis dapat mengurangi prasangka penyelewengan hegemoni yang terus-menerus ditujukan pada kelompok Tarbiyah.

Peluang Kemenangan Calon Alternatif

Menyoal dominasi kelompok Tarbiyah, pada studi kasus BEM UI, ada kecenderungan yang menarik di Pemira IKM UI tahun 2016. Pasalnya, persaingan dalam pencalonan Ketua dan Wakil Ketua BEM UI untuk periode 2017 itu berlangsung sengit.

Hadirnya dua representasi calon dari Tarbiyah dan non-Tarbiyah yang bermuara pada kemenangan pasangan M. Saeful Mujab dan Yoga Prawira yang saat itu cenderung dianggap sebagai tokoh alternatif dan representasi non-Tarbiyah merupakan anomali yang layak untuk dipelajari. (Baca: Selisih 3.467 Suara, Pasangan Mujab-Yoga Resmi Terpilih sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2017)

Kemenangan Mujab-Yoga atas pasangan representasi Tarbiyah Fauzan Budi Prasetya dan Ardan Aziz bisa diartikan bahwa keberhasilan kelompok Tarbiyah di ajang Pemira IKM UI bukanlah sesuatu yang mutlak. Dalam kasus tersebut, dapat dilihat bahwa nyatanya calon alternatif yang melakukan branding diri atau pencitraan sebagai representasi non-Tarbiyah juga memiliki potensi untuk dapat mengalahkan calon representasi Tarbiyah.

Walaupun saat itu, Mujab sebenarnya juga memiliki irisan identitas dengan kelompok Tarbiyah karena pernah mengikuti pembinaan di Rumah Kepemimpinan (RK). Namun, keputusannya untuk menggandeng Yoga dari PMII yang non-Tarbiyah, keberaniannya untuk mengidentifikasikan diri bukan sebagai representasi dari kelompok Tarbiyah saat kampanye, hingga keberhasilannya memenangkan kontes Pemira IKM UI patut menjadi bahan inspirasi.

Dalam hal ini, tokoh-tokoh alternatif yang merupakan aktivis internal suatu organisasi kemahasiswaan atau kader dari organisasi ideologis tertentu bisa berkaca dari Pemira IKM UI 2016 untuk mencoba berani memunculkan diri dan turut serta bertarung dalam konstes politik kampus.

Pada Akhirnya

Bicara Pemira IKM UI memang tidak bisa dilepaskan dari pembahasan Tarbiyah sebagai salah suatu kelompok atau golongan yang cukup signifikan dalam percaturan suksesi lembaga mahasiswa. Wacana hegemoni yang dianggap dilakukan oleh kelompok tersebut menjadi hal yang selamanya memang harus dikritisi dan dikawal secara konsisten—agar dalam penerapannya, kegiatan politik kampus terhindari dari segala macam tendensi yang merugikan kehidupan berdemokasi.

Golongan, bagaimana pun pengaruhnya, tak jarang memang memicu perseturuan dan prasangka yang tak ada habisnya di kalangan mahasiswa. Tak ayal, hal itu juga disokong oleh hadirnya para pemimpin dari golongan tertentu yang acap kali memiliki kecenderungan untuk “asik bermain sendiri” dalam mengakomodasi kepentingan golongannya. Namun, sebagai mahasiswa yang tercerahkan nalar dan pikirannya, ada satu pertanyaan yang harus senantiasa dilontarkan: masih pantaskan berbuat demikian?

Di sisi lain, mahasiswa secara umum juga sudah sepantasnya bijak dalam menyikapi keberadaan golongan atau kelompok dalam kehidupan politik kampus. Dalam memilih pemimpin, agaknya mahasiswa harus lebih lebar membuka mata dan hati: bahwa persoalan golongan bukanlah hal yang utama dalam suksesi kelembagaan.

Seharusnya, penilaian dan sikap kritis terhadap visi, misi, dan rancangan program kerja kandidatlah yang justru mendapat porsi lebih tinggi dalam eksekusi keputusan saat memilih para pemimpin lembaga mahasiswa.

Publik UI mestinya juga mulai sadar bahwa hadirnya kelompok Tarbiyah sebagai salah satu alternatif gerakan dan pandangan politik di kampus tidak sepenuhnya merugikan, selama dalam proses berpolitik tidak ada kepentingan tertentu yang coba diimplementasikan.

Karena pada hakikatnya, berasal dari afiliasi mana pun, jika dalam berpolitik seorang atau sekelompok mahasiswa melakukan perbuatan yang merugikan, sudah barang tentu hal itu menjadi suatu kesalahan yang harus diproses berdasarkan hukum yang adil.

Oleh karenanya, sivitas UI sudah semestinya tetap dan terus berpikir secara adil dan proporsional. Baik berasal dari Tarbiyah maupun non-Tarbiyah, seluruh mahasiswa UI memiliki kesempatan yang sama untuk berkontribusi dalam meramaikan dinamika politik kampus. Tentu saja, kontribusi tersebut diharapkan tidak lepas dari kaidah dan tata aturan kemahasiswaan yang berlaku.

Pada akhirnya, mahasiswa memang dituntut objektif dalam menjalankan kehidupan politik di kampus—baik dalam memilih pemimpin maupun dalam mengeksekusi perannya di lembaga kemahasiswaan. Seorang  mahasiswa yang beradu dalam kontes politik kampus sepantasnya dinilai berdasarkan kapasitas, kapabilitas, dan integritasnya, bukan hanya dari golongan mana ia dididik dan dibesarkan.

Daftar Bacaan

Abdurakhman. (2013). Gerakan Tarbiyah 1980—2010 Respon Ormas Islam terhadap Gerakan Islam Transnasional. Disertasi. Depok: Program Pascasarjana Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia.

A’yuni, N. Q. (2017). Kultur Baru Keislaman dalam Gerakan Mahasiswa Universitas Indonesia: Sebuah Pengaruh dari Gerakan Tarbiyah Tahun 1989—1998. Skripsi. Depok: Program Studi Ilmu Sejarah Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indoensia.

Budiman, I. (2013). Teritorial Persaingan Politik Kelompok Pergerakan Mahasiswa Studi Kasus Kampus Universitas Indonesia Tahun 2012. Skripsi. Depok: Departemen Geografi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Indonesia.

Kompas.com. (2016). Daoed Joesoef: Kontroversi NKK BKK dan Beda Pendapatnya dengan Soeharto. http://nasional.kompas.com/read/2016/08/08/15330701/daoed.joesoef.kontroversi.nkk.bkk.dan.beda.pendapatnya.dengan.soeharto (Diakses 10 November 2017).

Muhtadi, B. (2012). Dilema PKS: Suara dan Syariah. Kepustakaan Populer Gramedia. Jakarta.

Pers Suara Mahasiswa Universitas Indonesa. (2009). Majalah Suara Mahassiwa Universitas Indonesia Edisi 25: Gerakan Politik Tarbiyah di Kampus-Kampus Besar Indonesia. https://issuu.com/suaramahasiswaui/docs/majalah_suara_mahasiswa_edisi_25 (Diakses 10 November 2017).

Pers Suara Mahasiswa Universitas Indonesia. (2014). Buletin Gerbatama Edisi 69: Beda Ideologi Beda Afilisasi. https://issuu.com/suaramahasiswaui/docs/gerbatama_edisi_69_-_mei_2014_-_bed (Diakses 10 November 2017).

Rahmat, M. I. (2008). Ideologi PKS: dari Masjid Kampus ke Gedung Parlemen. Yogyakarta: PT LKiS Pelangi Aksara

Teks: Frista Nanda Pratiwi

Komentar



Berita Terkait