Korban Revenge Porn Belum Terlindung Payung Hukum yang Tepat

Monday, 18 March 19 | 10:20 WIB

Kamis (14/03), Ikatan Studi Jerman (ISJ) menyelenggarakan seminar yang mengangkat tema kekerasan seksual online. Demi menghadirkan komparasi kondisi dan perspektif kekerasan seksual online antara Indonesia dengan Jerman, ISJ mengundang Nadya Karima Melati selaku Co-Founder Sexuality Group and Research Center on Sexuality Studies (SGRC) Indonesia, Nenden Sekar Arum selaku Koordinator Subdivisi Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO) SAFEnet, Marco Stahlhut selaku Dosen Universitas Indonesia, dan Saskia Kawcynski selaku Staf Kedutaan Besar Jerman sebagai narasumber seminar kali ini.

Menilik dari terjemahannya, revenge porn dapat diartikan sebagai pornografi balas dendam. Lebih jelasnya, revenge porn merupakan sebuah kegiatan distribusi tanpa izin gambar atau video eksplisit pornografi individu secara daring, yang dilakukan karena dendam dan intensi jahat lainnya. Menurut Nadya, terminologi revenge porn sendiri belum memiliki padanan kata yang pas dalam bahasa Indonesia. Hal ini terbukti dari perbedaan istilah yang digunakan SAFENet dan SGRC, dua organisasi yang sama-sama fokus mengenai permasalahan ini. SAFENet menggunakan istilah Kekerasan Berbasis Gender Online (KBGO), sementara SGRC menggunakan istilah kekerasan seksual siber.

It could be like unconsentual pornography (Kasus ini dapat disebut sebagai pornografi tanpa izin –red), tapi kalo kita bilang itu di sini (Indonesia -red) kita dijegat oleh Undang-Undang Pornografi,” ungkap Nadya.
Hal yang mendasari pemakaian istilah kekerasan seksual siber oleh SGRC ialah fokus mereka yang mengkaji seksualitas dan adanya serangan terhadap seksualitas tersebut. “Jadi kita lihat ada (korban –red) yang diserang, yang di-attack dalam kekerasan berbasis gender online itu seksualitas. Itu yang selalu kami fokuskan,” sambung Nadya. Menurut Nadya, mayoritas korban dari kasus-kasus tersebut adalah feminitas yang dapat berupa perempuan, laki-laki yang memiliki sifat feminin, dan/atau individu-individu dengan orientasi seksual minoritas.

Lebih jauh lagi, SGRC memaknai kekerasan seksual siber sebagai bentuk kekaburan antara batas daring dan luring. Kekerasan seksual siber dianalogikan sebagai dunia immaterial dan dunia material yang saling terhubung. “Memang terjadinya (kekerasan seksual siber –red) online tapi kan dampaknya (yang dirasakan korban –red) di dunia yang offline, material,” ungkapnya kembali.

Berdasarkan Catatan Akhir Tahun (Catahu) oleh Komisi Nasional Perempuan 2019 yang dipublikasikan 6 Maret lalu, terdapat 97 kasus kekerasan seksual siber dengan jenis kasus yang paling sering ditemukan terjadi adalah revenge porn. Sejalan dengan Komnas Perempuan, SGRC mengadakan penelitian yang dikhususkan pada revenge porn selama 10 hari pada bulan Juni tahun lalu dan memperoleh angka sebesar 54 responden yang mengalami praktik revenge porn, angka yang jauh berada di atas perkiraan timnya.

Para korban kekerasan seksual siber sendiri enggan mengungkap kekerasan yang dialaminya dengan alasan aib, khususnya pada perempuan yang memiliki citra religius. Selain itu, rasa tidak memiliki orang yang dapat dipercaya untuk berbagi kisah dan kekhawatiran akan mendapatkan pandangan negatif dari keluarga, khususnya orang tua, serta teman dekat menjadi alasan lain korban memilih bungkam dengan kekerasan yang dialaminya.

Meski ada kasus kekerasan tersebut yang berhasil diteruskan untuk dilaporkan, sebagian besar kasus ini mengalami kebuntuan. Hal ini sesuai dengan tuturan pengalaman SGRC saat mendampingi para korban. “Data dri LBHM (Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat), enggak ada satupun kasus revenge porn yang berhasil lolos. Jadi setelah dilaporkan ke jalur hukum, mentok (tidak terselesaikan –red) kasusnya karena korbannya belum siap (menahan rasa malu –red). Selain korbannya belum siap, karena ini (revenge porn –red) kan masih kasus yang (tergolong –red) baru, kayak semua orang enggak tahu apa itu revenge porn, gimana cara mengatasinya. Jadi korbannya tidak mau melanjutkan (kasusnya –red) lagi karena tidak bisa handle perasaan malunya,” jelas Nadya.

Faktor lain yang kerap meloloskan pelaku revenge porn dari jeratan hukum ialah pada kerumitan undang-undang di Indonesia. Alih-alih menggunakan UU ITE, lembaga bantuan hukum yang mengadvokasi korban revenge porn lebih memilih menjerat pelaku dengan UU Pemerasan karena adanya ancaman pelaku untuk memeras korban. Hal ini dikarenakan UU ITE dapat menjadi pedang bermata dua yang bisa menjerat korban. ”Kita sebisa mungkin tidak pakai UU ITE yang (bersifat –red) karet itu. Si pelaku bisa melaporkan balik pake UU ITE, karena UU ITE aneh banget. Pembuat konten dan penyebar itu dua-duanya bisa di-criminalize, dan si UU ini ( UU ITE –red) gak baca soal relasi kuasa tadi pas bikin konten,” tutup Nadya. Relasi kuasa yang dimaksud ialah persuasi berupa ancaman dari pelaku terhadap korban untuk melakukan pornoaksi di depan kamera untuk kemudian disebarkan oleh pelaku.

 

Teks: Nurul Istikomah
Foto: Nurul Istikomah
Editor: Grace Elizabeth K.

 

Pers Suara Mahasiswa UI 2019
Independen, lugas, dan berkualitas!

Komentar



Berita Terkait

Menyelisik Kisah Dibalik Kemenangan Syamsuri Firdaus dalam Ajang MTQ Internasional di Turki
Aksi Untuk Negeri Angkat Kemanusiaan Sebelum Kekuasaan
BOP Dari Tahun ke Tahun
Perubahan KAMABA 2019