Mahasiswa dan Alumni UI Kembali Gelar Aksi Tolak Pansus Hak Angket KPK

Friday, 14 July 17 | 03:48 WIB

Dalam rangka menolak keberadaan Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hari ini, Jumat (14/7) aksi “Tolak Intervensi, Berantas Korupsi” kembali digelar di depan Gedung KPK. Aksi ini merupakan aksi lanjutan pada (7/7) lalu.

Menurut Manik Marganamahendra, Kepala Kajian dan Aksi Strategis BEM FKM UI 2017, aksi ini akan dikemas menjadi aksi simpatik yang berisi bermacam agenda, seperti petisi darat, orasi, puisi, dan teatrikal.

Selain itu, masa aksi juga akan melakukan audiensi bersama jajaran KPK. Hal itu dimaksudkan untuk mendorong KPK supaya menyelesaikan kasus korupsi. “Ini untuk dorong KPK juga buat nyelesain semua kasus korupsi yang belum beres dan biar KPK juga gak tebang pilih sama kasus korupsi yang ada”.

Aksi yang diinisiasi oleh BEM UI ini bekerja sama dengan Ikatan Alumni (ILUNI) UI, serta beberapa BEM fakultas seperti BEM FIB, BEM FIA, BEM FT, BEM VOKASI, BEM FIK, BEM FMIPA, BEM FK, BEM FKG, BEM FKM, BEM FF, BEM FASILKOM, BEM FH, BEM FPsi, BEM FISIP.

Dalam hal ini BEM UI menyatakan beberapa sikap dalam aksi kali ini, yaitu menolak dengan tegas segala bentuk upaya pelemahan KPK dan tindak pidana korupsi di Indonesia, menuntut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membubarkan Pansus Hak Angket DPR, dan menuntut DPR untuk segera menarik pengajuan Hak Angket terhadap KPK.

BEM UI: Pansus Hak Angket KPK Salahi Undang-Undang

Melalui kajiannya, Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) UI menjelaskan bahwa pengajuan Hak Angket merupakan salah satu upaya pelemahan terhadap KPK karena bertujuan untuk membuka rekaman penyadapan kasus korupsi KTP Elektronik atau e-KTP serta melihat berita acara pemeriksaan dan hasil wawancara dengan saksi kunci dalam kasus korupsi e-KTP tersebut, Miryam S.

Menurut BEM UI, membuka wawancara pemeriksaan terhadap saksi kunci kasus korupsi melalui Hak Angket justru bertentangan dengan Undang-Undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Pasal 17 (a).

BEM UI juga membahas mengenai informasi yang seharusnya tidak bisa dibuka kepada publik, yaitu informasi yang berpotensi mengganggu proses hukum yang sedang berlangsung. Berdasarkan hal tersebut, BEM UI mengganggap bahwa pembukaan alat bukti pengadilan di luar persidangan akan menganggu proses hukum yang dimaksud.

“Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan gejolak publik ataupun intervensi terkait alat bukti pengadilan ini. Artinya, dengan dibukanya rekaman tersebut melalui Hak Angket, DPR telah melanggar hukum pada Pasal 17a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008,” dikutip dari kajian BEM UI yang dirilis (7/7) lalu.

Dalam akun pribadinya, M. Syaeful Mujab, Ketua BEM UI 2017 menyatakan, “Dalam hal ini, saya memilih membela pihak yang memiliki semangat yang sama dengan saya dalam pemberantasan korupsi di Indonesia”.

Ia menambahkan, “Jika DPR RI adalah institusi yang bersih, jika anggota DPR RI tidak terlibat kasus korupsi (terutama e-KTP), jika ketua Pansus bukan orang yang disebut terlibat dalam korupsi e-KTP, jika cara yang dilakukan DPR benar sesuai prosedur, dan jika-jika yang lainnya, mungkin saya akan sepakat untuk membiarkan DPR mengoreksi KPK dengan hak angket. Tapi hal yang terjadi (adalah–red) sebaliknya”.

 

Teks: Huda Shidqie dan Frista Nanda Pratiwi

Foto: BEM UI

Editor: Eri Tri Anggini

Komentar



Berita Terkait