Mahkamah Konstitusi Minta Zico-William Perbaiki Judicial Review UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

Friday, 13 July 18 | 11:10 WIB

Rabu (11/7) Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, mahasiswa Fakultas Hukum UI (FH UI) angkatan 2016 dan rekannya William Aditya Sarana, mahasiswa FH UI angkatan 2014 kembali mendatangi gedung Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadiri sidang pendahuluan pertama atas permohonan yang telah mereka ajukan mengenai pengujian UU No. 5 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang.

Selanjutnya, terdapat beberapa poin yang menjadi perhatian dari para hakim MK yang patut dipertimbangkan kembali oleh kedua pemohon. Poin-poin tersebut tertuang dalam masukan yang disampaikan pada agenda kedua dari sidang pendahuluan. Ketiga hakim Majelis meyoroti tentang penjelasan pasal-pasal yang ingin diajukan oleh kedua pemohon untuk pengujian.

“Pada uraian tentang kedudukan hukum atau legal standing Pemohon, sebelum masuk ke Pasal 51, di situlah dicantumkan bahwa permohonan ini adalah ditujukan untuk menguji pasal ini (UU Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme –red),” ujar I Dewa Gede Palguna selaku hakim anggota memberi masukan.

Selain itu, I Dewa Gede Palguna juga memberikan masukan terkait kerugian hak konstitusional dalam penjabaran sebagai mahasiswa. Ia menjelaskan bahwa MK tidak menerima alasan mahasiswa melakukan judicial review untuk melakukan pengkajian secara mendalam sebagai legal standing jika pemohonnya adalah perorangan. “Alasan semacam ini bisa diterima kalau dia adalah organisasi yang mempunyai itu,” kata I Dewa Gede Palguna.

Saat sidang berlangsung, yaitu pada saat pembacaan posita, Zico menyatakan sikapnya yang mengamini bahwa undang-undang a quo memiliki tujuan yang baik untuk memberantas terorisme di Indonesia. Ia pun menjelaskan bahwa dirinya mendukung penuh tujuan tersebut. Namun yang menjadi masalah bagi mereka adalah tidak dinyatakannya Pancasila sebagai dasar kebangsaan yang menentang keras terorisme. Hal itu menurutnya ditunjukkan dengan penulisan Pancasila yang hanya sekali pada keseluruhan isi undang-undang a quo, yakni pada bagian “menimbang”.

“Bahwa Pemohon berpandangan terorisme sangat bertentangan dengan Pancasila dan karenanya hal ini harus ditegaskan dalam suatu ketentuan untuk mencegah kemungkinan adanya pihak-pihak yang mengklaim melakukan tindakan terorisme atas nama Pancasila,” tegas Zico.

Di samping itu, Zico juga menyampaikan pandangannya yaitu tidak dituliskannya makna sesungguhnya dari radikal dalam undang-undang a quo telah melahirkan paradigma radikal sebagai sesuatu yang negatif apabila semata-mata dikaitkan dengan terorisme.

Kemudian, Zico menambahkan bahwa radikal yang berarti mengakar juga memiliki konotasi positif dalam hal pemahaman terhadap bidang ilmu tertentu ataupun pengamalan ibadah dari setiap agama yang pelaksanaannya dijamin dan diakui oleh negara. Sehingga hal tersebut dikhawatirkan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum yang bertentangan dengan Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Menanggapi hal tersebut, Saldi Isra selaku hakim anggota memberikan masukan terkait penyebutan Pancasila yang hanya satu kali dalam undang-undang a quo. Menurutnya penyebutan kata Pancasila yang diulang-ulang dikhawatirkan akan mempersempit makna. Ia juga menambahkan bahwa penyebutan kata Pancasila sebanyak satu kali pada konsiderans “menimbang” sudah menjiwai seluruh isi undang-undang tersebut apabila dilihat dari teori jenjang dan teori pembentukan peraturan pembentukan undang-undang yang dapat dilihat secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011.

Selain itu, William yang merupakan Pemohon II menjelaskan bahwa selain berperan sebagai mahasiswa, ia juga merupakan calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sehingga menjadi penting baginya untuk memperjuangkan kepentingan umum, memperjuangkan kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa, dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.

Menanggapi hal tersebut, Arief Hidayat selaku hakim ketua memberikan nasihat melalui sudut pandang kedudukan William sebagai calon legislatif DPRD DKI Jakarta dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Ia menyatakan bahwa legal standing masih kabur karena pemohon hanya berstatus calon legislatif dan belum terdaftar secara resmi di Komisi Pemilihan Umum (KPU).

“Sampai hari ini kalau enggak salah KPU belum menentukan siapa caleg (calon legislatif–red) yang mendaftarkan. Nah, itu kan kalau begitu, jelas legal standing-nya jadi enggak ada,” tutur Arief Hidayat.

Setelah mendengar masukan-masukan dari para hakim, akhirnya sidang ditutup dengan pengetukan palu sebanyak tiga kali. Zico dan William diberi kesempatan untuk memperbaiki permohonan mereka sampai hari Selasa, 24 Juli 2018 mendatang. Kedua mahasiswa FH UI tersebut pun berharap BEM UI dapat mengawal judicial review yang mereka ajukan ini.

“BEM UI atau DPM UI tentunya memiliki sikapnya masing-masing,” ujar William. “Harapan kami ya tentunya BEM UI mengawal JR (judicial review –red) ini,” lanjut William menutup pernyataan akhirnya.

Teks: Ramadhana Afida Rachman dan Sindi Fantika
Foto: Ramadhana Afida Rachman
Editor: Halimah dan Kezia

Komentar



Berita Terkait