Masuki Tahun Politik, BEM FEB UI Ajak Mahasiswa Melek Isu SARA

Wednesday, 04 April 18 | 09:11 WIB

Diskusi Taman Makara (Distara) yang diselenggarakan oleh Kastrat BEM FEB UI 2018 (14/3)  membahas isu provokasi yang mengatasnamakan SARA dalam politik. Politik identitas dianggap sudah menggantikan money politic dan menimbulkan keresahan sehubungan akan diselenggarakannya Pilkada serentak tahun ini dan Pilpres tahun depan.

Meskipun demikian, dua dari tiga isu yang dibawa dalam diskusi ini merupakan isu lokal Jakarta. Salah satunya yaitu Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan yang dilaporkan ke polisi karena mengucapkan kata “pribumi” dalam pidatonya saat pelantikan. Hal ini menuai beberapa tanggapan dari peserta diskusi yang hadir.

Salah satu peserta diskusi merasa bahwa di dalam Inpres 26 tahun 1998 tidak ada kata kecuali, sehingga apapun alasannya, Anies tidak boleh mengucapkan kata pribumi. Ia juga menambahkan bahwa dengan menggunakan kata pribumi tersebut, dapat menambah unsur memecah-belah. “Gue bisa memastikan bahwa kita nggak pernah tahu siapa asli pribumi ini dan kata-kata ini kalau kita pakai hanya menambah unsur memecah-belah,” ucapnya.

Abid, mahasiswa FEB UI (Fakultas Ekonomi dan Bisnis) hadir dan menanggapi bahwa dalam pidato tersebut tidak menyinggung etnis tertentu dan menekankan pada sisi sejarah. Ia pun sangat setuju dengan pembelaan Anies Baswedan. “Itu literally ngomongin sejarah, there was no intention to offensive anyone,” tetapi tidak dalam konteks hukum. “Kalau ngomongin konteks hukum, I thought anak-anak FH (Fakultas Hukum UI -red) lebih kaliber (cakap -red) daripada kita (mahasiswa FEB UI -red),” tuturnya.

Isu lokal tersebut langsung ditanggapi oleh salah satu mahasiswa dari Fakultas Hukum UI yang hadir, bahwa pribumi dalam konteks sejarah sah-sah saja dan bisa dibenarkan. “Untuk intensinya juga, agak sedikit abu-abu, sih… Terkait dengan konteks ini, intensinya perlu ditelisik lagi. Cuma, kalau misalnya pembelaannya dalam konteks sejarah juga, itu juga bisa dibenarkan.”

Survei yang dilakukan oleh Media Survei Nasional (Median) dan menyatakan bahwa kemenangan Anies-Sandiaga karena pemilihnya memilih variabel non kandidat, salah satunya adalah karena faktor agama dan faktor asal bukan Ahok.

Menanggapi alasan pemilih untuk memilih variabel non kandidat, Fadhil dari lmu Ekonomi UI 2016 berpendapat bahwa hal tersebut adalah konsekuensi dari negara demokrasi. “Ini konsekuensi dari demokrasi bahwa setiap orang memiliki preferensi masing-masing dan tidak harus rasional.” Pernyataan Fadhil mendapat tanggapan oleh Abid dari perspektif agama, yang mengatakan hal ini sudah diatur dalam agama Islam dan harus diikuti. “Kalau dari perspektif agama, kalian harus milih Anies. Simply karena Anies Muslim, bukan karena Anies better daripada Ahok,” pungkasnya.

Waran, Ilmu Ekonomi UI 2014 berpendapat bahwa memilih berdasarkan apa atau memilih dengan cara apa tidak mempengaruhi politik karena politik sangat berorientasi pada hasil. “Dimana pendukungnya Ahok maksa-maksa kita harus milih berdasarkan kompetensi, pendukungnya Anies maksa-maksa kita harus milih berdasarkan agama, misalkan. Dan menurut gua itu fair. Bahwa lo nggak bisa selamanya nyuruh milih berdasarkan kompetensi di saat game lu itu sangat-sangat berdasarkan hasil,” ujarnya.

Ketika ditanya alasan pengambilan dua isu lokal Jakarta, Jusuf King menjelaskan bahwa isu SARA di Jakarta meluas menjadi isu nasional. “Ini akibat besarnya peran media juga. Di Pilkada Medan, isu SARA juga dibawa, SARA ini menjadi poin penting dalam Pemilu, sehingga mengesampingkan kebijakan yang dibuat oleh para calonnya. Maka dari itu, cukuplah isu ini terjadi di Jakarta, dan jangan sampai terjadi di daerah lainnya,” jelasnya selaku Kadep Kastrat BEM FEB UI 2018.

Senada dengan Jusuf King, Syekhan juga berpendapat bahwa Pilgub DKI merupakan sebuah kemunduran demokrasi di Indonesia dan menjadi acuan bagi aktor politik. “Mereka mencoba mereplikasi strategi yang sama dari DKI Jakarta. Kedepannya, mudah-mudahan kita bisa lebih fokus buat mengkritisi apa yang mereka bawa,” ujarnya. Raka, mahasiswa Manajemen UI 2015 juga menambahkan bahwa SARA memang akan selalu dijadikan sebagai alat politik dan kekuasaan. “SARA memang dalam politik demokrasi akan selalu jadi isu utama dibandingkan program yang ditawarkan calon tersebut,” ungkapnya.

Distara juga mengangkat isu SARA yang dihadapi dalam skala nasional, yaitu adanya Muslim Cyber Army (MCA), sekelompok organsisasi yang mengatasnamakan Islam dan menyebar berita hoax dan ujaran kebencian. Beberapa mahasiswa FEB UI melontarkan pendapat terkait Muslim Cyber Army.

Tanggapan datang dari Abid yang menilai bahwa niat MCA adalah baik, tetapi caranya salah, “ketika dia (MCA-red) bilang they are representating Islam, cara mereka is not the way of Islam, we are here consid kalau ini (MCA-red) cuma alat-alat doang.”

Asad berpendapat bahwa MCA memanfaatkan pangsa pasarnya, yaitu umat Muslim tetapi tidak menjelaskan Al-Quran ataupun melakukan kajian lebih lanjut. “Jadi mereka (MCA-red) justru di sini punya posisi yang ingin menjelekkan Islam dengan cara menukil nama Islam.”

Fariz juga menambahkan bahwa jika MCA adalah salah satu ekspresi ketidakpuasan terhadap pemerintahan Jokowi, maka lebih baik mengkritik kebijakan pemerintah, bukan malah menyentuh isu SARA. “Itu kan berarti untuk menunjukkan interest MCA ini sebenarnya bukan anti pemerintah tetapi ke isu SARA itu sendiri,” tutupnya.

“Maka dari itu, kita gak boleh apatis dengan Pemilu. Harapannya, mahasiswa sadar kalau isu SARA sudah menjadi tren dalam Pemilu.” ujar Irfan selaku Wakil Ketua Departemen Kastrat BEM FEB UI 2018.

Teks: Diana dan Cherryl Syadera

Foto: Cherryl Syadera

Editor: Kezia Estha T.

 

Komentar



Berita Terkait

Peringati Hari Tanpa Tembakau Sedunia, Mahasiswa Suarakan Tujuh Kebohongan Industri Rokok dalam Pameran dan Seni
Revolusi Industri 4.0: Masihkah Relevan Gerakan Mahasiswa?
Tanggapi Kasus Terorisme, UKM Kerohanian UI Adakan Doa Untuk Negeri 
MWA UI UM Klarifikasi Kerja Sama UI-BTN