Meluruskan Narasi Pedofilia dan Kejahatan Seksual Terhadap Anak

Thursday, 01 February 18 | 08:39 WIB

Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) bekerja sama dengan Departemen Kriminologi FISIP UI menyelenggarakan diskusi publik bertajuk Meluruskan Narasi Pedofilia dan Kejahatan Seksual Terhadap Anak di Gedung F FISIP UI, Depok (30/01/18). Diskusi ini memperjelas mengenai apa definisi dari pedofilia dan bagaimana kejahatan seksual terhadap anak masih terus terjadi di Indonesia.

Menurut End Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT) Internasional, Eksploitasi Seksual Komersial Anak di Destinasi Pariwisata dan Perjalanan merupakan eksploitasi seksual komersial anak yang dilakukan oleh orang atau orang-orang yang melakukan perjalanan dari daerah, wilayah, atau negara asal mereka untuk melakukan hubungan seksual dengan anak-anak. Bentuk-bentuk eksploitasi ini meliputi prostitusi anak, perdagangan anak untuk tujuan seksual, perkawinan anak, pornografi anak, dan pencabulan. Christine Siahaan, selaku moderator diskusi dan seorang Aktivis Perempuan, menambahkan bahwa aktivitas seksual melalui webcam juga termasuk eksploitasi seksual anak.

Dalam diskusi ini, Rio Hendra, perwakilan ECPAT Indonesia menjelaskan bahwa Indonesia menjadi salah satu tujuan utama predator seks anak dari Australia. Terlebih di beberapa wilayah wisata yang dinilai rentan terjadi kekerasan dan eksploitasi seksual yaitu Bali, Lombok, Jakarta, Bandung, Medan, dan Batam. Menurut Direktorat Jenderal Imigrasi RI, sampai bulan September 2017 terdapat 107 WNA yang dideportasi dari berbagai bandara di Indonesia karena diduga sebagai pelaku kekerasan seksual anak. ECPAT Indonesia melakukan riset mengenai pelaku WNA yang dideportasi paling banyak dari Australia, Afrika Selatan, dan China.

Rio juga menambahkan bahwa pelaku kekerasan seksual terhadap anak pada awalnya mendekati masyarakat lokal untuk mendapatkan simpati kemudian mereka melakukan kontak dengan sesama pelaku kekerasan seksual anak. Kemudian Nur Arif memaparkan bahwa pelaku melakukan pendekatan kepada korban dengan memberikan iming-iming pada korban. Namun ada juga pelaku yang langsung memaksa korban. “Ada juga namanya agresive paedophiles, dimana pelaku memiliki keinginan untuk menyerang korban bahkan berpotensi membunuh korban,” jelas Nur Arif.

Selanjutnya dr. Tara Aseana dari Psikiatri UI menjelaskan mengenai pedofilia, menurut ia istilah pedofilia tidak bisa disamakan dengan perilaku kejahatan seksual terhadap anak. “Pedofilia adalah fantasi seksual terhadap anak pra pubertas atau dibawahnya. Minimal (gejala pedofilia –red) 6 bulan berturut-turut dan ada distressed, “ tuturnya.

Menurut Prof. Dr. Nur Arif, seorang ahli Neurobiologi dan pensupport riset psikiatri UI, pedofilia hanya sebatas selera, tidak mengganggu diri sendiri dan anak-anak. Berbeda dengan pedofilik. Kalau pedofilik, hasrat seksual harus terlampiaskan. Seorang pedofil yang tidak melakukan suatu tindakan berarti belum terganggu pedofilik. Meski begitu terdapat sebagian pedofilik yang ingin berhubungan seks dengan orang dewasa.

Not everyone diagnosed with paedophilia will commit children sexual offences, and some people who sexually offend against children are not paedophiles,” tambah Nur Arif.

Pernyataan ini didukung oleh dr. Tara yang menyatakan bahwa hanya psikiater yang berhak mengklaim seseorang mengidap pedofilia, setelah melewati berbagai treatment dan tahapan pemeriksaan yang rumit. Nur Arif menambahkan bahwa pedofilia merupakan gangguan mental, bukan preferensi seksual.

Meski begitu pelaku yang tidak menyadari dirinya memiliki kelainan ini bisa bebas hukum. “Namun bukan berarti para pelaku bisa berlindung di balik kata pedofilia untuk bebas hukum,” ungkap dr. Tara. Pelaku bisa dibawa ke jalur hukum jika ia bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sembari menjalani proses hukum, pelaku dapat diterapi baik melalui obat-obatan maupun terapi perilaku.

Disisi lain, Mamik Sri Supatmi, Dosen Kriminologi FISIP UI, menyayangkan bahwa hingga saat ini Indonesia tidak memiliki data terkait pedofilia dan kejahatan seksual terhadap anak di Indonesia dari tahun ke tahun.

Hal ini dibenarkan oleh Sonya, wartawan Kompas, “Memang tidak ada data. Saya kesulitan sekali ketika menulis tentang kekerasan seksual terhadap anak,” tuturnya. Sonya juga mengatakan bahwa selama ini setiap ada kasus kekerasan seksual anak, media hanya mem-blow up berita tanpa ada kepastian angka.

“Media juga harus berhati-hati menggunakan kata pedofilia. Narasi pedofilia ini harus diluruskan,” kata dr. Tara. Dalam menyikapi hal ini, pihak psikiatri akan melakukan media gathering agar kata pedofilia tidak sembarangan digunakan, mengingat media adalah ujung tombak dan sumber data dalam menelusuri kasus pedofilia dan kejahatan seksual terhadap anak.

 

Teks: Alfa Tirza Aprilia

Foto: Alfa Tirza Aprilia

Editor : Halimah Ratna Rusyidah

Komentar



Berita Terkait