Menilik Persoalan Perdagangan Orang dan Sisi Gelap Kemanusiaan

Wednesday, 12 October 16 | 07:59 WIB

Tindak pidana perdagangan orang (TPPO) merupakan kekejian sosial, fisik, psikis, dan ekonomi, sehingga menjadi bentuk modern dari perbudakan manusia. Kenyataannya, Indonesia menempati posisi ketiga di dunia dengan angka kasus TPPO tertinggi.

Fakta tersebut diungkapkan oleh Budi Prabowo, selaku perwakilan dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) RI, dalam seminar nasional bertajuk ‘Menilik Kembali Persoalan Perdagangan Manusia’ pada Kamis (6/10) lalu, di Fakultas Hukum UI.

“Tahun 2012, isu TPPO masuk ke Indonesia. TPPO bisa terjadi di mana saja. Terutama terhadap kelompok rentan,” tutur Budi.

Kelompok rentan dalam paparan Budi, mencakup masyarakat yang miskin secara ekonomi dan informasi, anak putus sekolah, korban kekerasan dalam rumah tangga, anak jalanan, anak dalam pengungsian, dan korban broken home.

Budi turut menjelaskan, selama ini, pelaku TPPO menggunakan modus-modus berupa penculikan, bujuk rayu, jeratan hutang, pemalsuan identitas, hingga penipuan melalui media sosial.

Mayoritas kasus TPPO yang terjadi di Indonesia mencakup eksploitasi ketenagakerjaan, eksploitasi seksual, pekerjaan yang tidak sesuai dengan perjanjian, penjualan organ tubuh, dan kasus bayi yang diperjualbelikan.

human-traf2

Penanganan TPPO di Indonesia Masih Bermasalah

Menurut Budi, TPPO telah menjadi kejahatan luar biasa yang memerlukan penanganan khusus. Namun realitanya, ketersediaan data mengenai TPPO di Indonesia masih relatif minim.

Terlebih lagi, Budi menyayangkan kondisi penanganan TPPO di Indonesia yang selama ini hanya fokus pada korban, bukan fokus pada pencegahan.

Permasalahan mengenai penangangan terhadap TPPO juga diungkapkan oleh Marjenab selaku perwakilan dari Organisasi Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia (KABAR BUMI), yang turut hadir siang itu.

Marjenab merupakan seorang penyintas dari kasus perdagangan orang, saat dirinya menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Hong Kong pada usia 15 tahun. Kini, ia dan organisasi KABAR BUMI aktif bergerak dalam pendampingan korban perdagangan orang di Indonesia.

Marjenab menjelaskan, lebih dari 70% korban perdagangan orang adalah perempuan dan anak-anak. Para korban mengalami ketidakadilan berupa jam kerja yang panjang, potongan gaji yang tinggi, dan tidak mendapatkan kesempatan libur. Selain itu, korban juga mengalami tindak kekerasan berupa penganiayaan yang merenggut nyawa.

Turut menghadirkan pihak kepolisian dalam seminar hari itu, Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Julianto P. Sirait, ia menyebutkan bahwa di lingkup ASEAN, istilah perdagangan orang beralih dari human trafficking menjadi people’s smuggling.

People’s smuggling adalah tindakan membawa orang dari satu daerah ke daerah lain. Melintasi batas negara,” jelas AKBP Julianto.

Julianto juga meluruskan bahwa kewenangan kepolisian dalam penanganan TPPO berada dalam lingkup Badan Reserse Kriminal Polri (Bareskrim Polri). Sejauh ini, upaya yang telah dilakukan berupa penegakan hukum.

Teks: Melati Suma Paramita

Foto: Google.com

Editor: Frista Nanda Pratiwi

Komentar



Berita Terkait