Menteri Keuangan Bahas Perlakuan Pajak untuk Penulis dan Seniman

Saturday, 16 September 17 | 07:01 WIB

Merespon ramainya protes dari penulis Tere Liye di sosial media tentang pajak bagi penulis, Rabu (13/9) lalu, Direktorat Jendral Pajak mengundang para pelaku sektor ekonomi kreatif dalam dialog Perlakuan Pajak bagi Penulis dan Pekerja Seni lainnya di Auditorium Cakti Budhi, Kantor Pusat Ditjen Pajak, Jakarta Selatan.

Menteri Keuangan Sri Mulyani selaku pembicara menyampaikan bahwa perlakuan pajak untuk penulis dan seniman memerlukan pendekatan tertentu dibandingkan sektor ekonomi lainnya.

“Pekerja seni yang diolah abstrak, mengolahnya di dalam kepala dia juga abstrak. Keluar menjadi sesuatu yang intangible. Maka perlakuan pajaknya juga berbeda,” tutur Sri Mulyani.

Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Triawan Munaf turut menambahkan bahwa dalam sektor ekonomi kreatif, selain aset utama, proses kreatif juga berupa daya kreasi yang tidak terwujud.

“Bahkan bisa jadi proses kreatifnya pun tak kasat mata. Prosesnya kan kadang sambil makan, atau di kamar mandi. Kreatif sekali. Itu membutuhkan pendekatan dan pemahaman yang berbeda dengan sektor ekonomi lain yang lebih menekankan pada aspek fisik, mekanik, dan ada wujudnya,” kata Triawan Munaf.

Kesulitan dalam perlakuan pajak bagi seniman dan pelaku seni terletak pada penentuan input dan proses kreasinya, namun sulitnya menghitung biaya dalam proses kreatif ini, menurut Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut dapat diatasi menggunakan kebijakan Norma Penghitungan Penghasilan Netto (NPPN).

“Penghitungan proses produksinya itu kan sulit sekali untuk diidentifikasi, kami juga memahami itu. Jadi yang digunakan adalah estimasi. Tapi saya mau mengatakan bahwa betapa ini adalah grey area dan kami mencoba untuk memahami” ungkap Sri Mulyani.

NPPN berlaku pada penulis dan pekerja seni lainnya yang berpenghasilan kurang dari 4,8 milyar per tahun. Misalkan seorang pelukis memiliki penghasilan sebesar tiga milyar dalam satu tahun, maka biaya produksinya dianggap sebesar 1,5 milyar. Selanjutnya penghitungan pajak dilakukan sama seperti pajak penghasilan biasa.

Penulis Supernova dan Filsosfi Kopi, Dewi Lestari yang hadir dalam acara tersebut menanyakan alasan penetapan 50 persen dalam NPPN bagi penulis. Menurutnya, penulis dengan pekerjaan seni lainnya memiliki proses kreatif yang berbeda. Ia mengilustrasikan penulis seperti seorang petani yang memiliki proses produksi yang panjang serta penerimaan hasil yang jarang.

“Jadi produksi panjang, dibayarnya jarang-jarang. Menurut saya yang luput dari sini adalah pemeliharaan profesi, di mana saya untuk menulis buku berikutnya, saya memikirkan 18 bulan kemudian itu saya harus menafkahi hidup saya dari mana. Beruntung jika royaltinya besar, kalo ternyata enggak, belum tentu itu cukup untuk 18 bulan saya bagi pengeluarannya tiap bulannya. Jadi belum tentu kami berada di norma yang pas,” ungkapnya.

Penulis dengan nama pena Dee itu membandingkan penulis dengan pekerja seni lain, “Karena kalo saya lihat, penyanyi itu cash and carry, kita naik panggung dapat uang. Itu belum dari album, lalu penulis lagu dapat memproduksi 50 lagu satu tahun, penulis buku mungkin seumur hidupnya baru bisa menghasilkan 50 buku. Jadi panjang sekali proses produksi kami.”

Menteri keuangan yang juga berprofesi sebagai dosen FEB UI itu menjelaskan, “Fair atau tidak, kita bisa debat panjang tentang ini. Whatever tapi itu menjadi ide. Itu satu yang ingin saya sampaikan, dan saya akui kita bisa diskusi mengenai itu. Jadi 50 persen itu adalah norma yang sekarang dipakai daripada bingung untuk menentukan biaya-biaya produksi yang tidak jelas berapa nilainya.”

Teks: Riani Sanusi Putri

Foto: Arsip Suara Mahasiswa

Komentar



Berita Terkait