Pasal 481 RKUHP Hambat Pendidikan Seks

Wednesday, 14 February 18 | 09:51 WIB

Pasal dalam RKUHP yang berpotensi menghalangi pendidikan seks adalah Pasal 481 yang berbunyi, “Setiap orang yang tanpa hak secara terang-terangan mempertunjukkan suatu alat untuk mencegah kehamilan, secara terang-terangan atau tanpa diminta menawarkan, atau secara terang-terangan atau dengan menyiarkan tulisan tanpa diminta, menunjukkan untuk dapat memperoleh alat pencegah kehamilan tersebut, dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori 1.”

Dikutip dari Kajian RKUHP BEM FH UI, atas rumusan terkait dengan informasi dan layanan kontrasepsi tersebut, sesungguhnya mengarah kepada over-kriminalisasi kepada masyarakat sipil dan mereka yang bergerak di bidang penyuluhan kesehatan reproduksi. Pengaturan ini juga tidak sesuai dengan semangat keluarga berencana yang telah diatur dalam Pasal 78 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan diatur lebih rinci dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi.

Selanjutnya, Naurah Assyifa, Ketua Rumah Panda Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia yang berfokus pada pendidikan kesehatan reproduksi merasa bahwa RKUHP ini dapat mempengaruhi pendidikan seks di pusat informasi konseling mahasiswa yang ia pimpin.

“Rumah Panda mengadakan pelatihan peer educator dan peer counsellor yang dalam sesi tersebut diperkenalkan berbagai macam alat kontrasepsi yang bertujuan murni untuk edukasi dan bukan ajakan melakukan seks bebas,” ujar Naurah saat dihubungi Suma UI pada Senin (12/2).

Naura mengkhawatirkan terbatasnya materi sosialiasi mengenai alat kontrasepsi jika RKUHP disahkan. “Rumah Panda sebagai Pusat Informasi Konseling Mahasiswa (PIK-M) merupakan salah satu bentuk program yang diusung Badan Kependudukan dan Keluarga Bencana Nasional (BKKBN) dan saya rasa jika RKHUP ini direaliasikan, maka akan berpengaruh pada kurikulum dasar kami ke depannya,” jelasnya.

Ferena Debineva, pendiri Support Group and Resource Center on Sexuality Studies (SGRC) saat dihubungi Minggu (11/2) menyampaikan bahwa pengesahan RKUHP dapat membuat masyarakat yang peduli terhadap pendidikan seks dan kesehatan reproduksi menjadi takut melakukan edukasi.

“RKUHP ini bisa menyerang siapa saja termasuk kader kesehatan dan lembaga-lembaga non-pemerintah yang bertugas untuk meningkatkan kesadaran mengenai alat kontrasepsi,” tutur Ferena.

“Ini bukannya menekan angka seks bebas namun menambah angka seks beresiko yang akibatnya dapat menyebabkan kehamilan yang tak direncanakan dan menularnya penyakit seksual,” pungkasnya.

Mengingat, Indonesia saat ini yang berhadapan dengan masalah penularan HIV/AIDS melalui hubungan seksual, maka penggunaan alat kontrasepsi menjadi hal yang tidak dapat lagi dikesampingkan.

 

 

Teks: Alexandro Daniel Marthin dan Caroline

Foto: Bigdipper.in

Editor: Halimah Ratna Rusyidah

Komentar



Berita Terkait