Pembatasan Siar Musik Kekang Ruang Ekspresi

Saturday, 09 March 19 | 09:31 WIB

Sejak tahun 2013, setiap tanggal 9 Maret diperingati sebagai Hari Musik Nasional untuk mengapresiasi karya anak bangsa dalam bermusik. Sejarahnya, pada tahun 2003 penetapan tanggal 9 Maret sebagai Hari Musik Nasional direncanakan atas usul Persatuan Artis Pencipta Lagu dan Penata Musik Rekaman Indonesia (PAPPRI). Namun, perencanaan tersebut memakan waktu sepuluh tahun untuk diresmikan melalui keluarnya Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 2013.

Bagi para pegiat musik, Hari Musik Nasional dapat menjadi momentum apresiasi puncak atas karya dan kreativitas yang sudah dihasilkan. Selain itu, Hari Musik Nasional juga mengingatkan masyarakat bahwa Indonesia memiliki beragam kesenian musik yang dapat dilihat dari lagu maupun alat musik tradisionalnya. Namun, dengan menjunjung tinggi budaya luhur dengan nilai ‘ketimuran’, terkadang hal ini menimbukan kontroversi tersendiri tentang budaya populer yang marak berkembang dan lebih menyita perhatian masyarakat.

“Hari Musik Nasional menurut gue ketika musik sebagai budaya, sosial, politik, dan pengetahuan dikembangkan secara maksimal,” tutur Felix Anggit yang sudah menekuni alat musik saksofon sejak tahun 2012.

Polemik Pembatasan Jam Siar

Berkaitan dengan kontroversi budaya populer di Indonesia, pada 18 Februari 2019 lalu, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Jawa Barat mengeluarkan surat edaran 480/215/IS/KPID-JABAR/II/2019 yang berisi pembatasan waktu siar untuk 17 lagu berbahasa Inggris seperti ‘Till It Hurts’ (Yellow Claw), ‘Shape of You’ (Ed Sheeran), ‘That’s What I Like’ (Bruno Mars), ‘Overdose’ (Chris Brown feat Agnez Mo), dan lain-lain. Lagu-lagu tersebut hanya boleh disiarkan pada pukul 22.00 hingga pukul 03.00 WIB karena dianggap mengandung konten seksual yang vulgar.

Lugina Setyawati Setiono, dosen Departemen Sosiologi Universitas Indonesia, menuturkan bahwa dalam membahas pembatasan jam siar yang dikeluarkan oleh KPID Jawa Barat, perlu dilihat terlebih dahulu gagasan dasar yang dikaitkan dengan konteks sosial. Perihal lagu-lagu yang dibatasi oleh mereka adalah lagu-lagu yang berbahasa Inggris, maka wajar jika konteks sosialnya mengikuti perkembangan masyarakat yang ada di sana. Permasalahan utamanya ialah bagaimana masyarakat mendefinisikan pembatasan tersebut lalu seperti apa implementasinya.

“Kata ‘pembatasan’ itu sendiri (sebenarnya –red) mengandung bias, karena sebenarnya akar dari solusi (permasalahan –red) bukan ada di pembatasan, tapi di ujung pembatasan itu. Kalau ingin mengontrol kenapa gak sekalian tidak diizinkan masuk saja? Toh jika dibatasi, sekarang sudah banyak layanan digital yang bisa diakses (untuk menyetel lagu yang dibatasi tersebut –red),” pungkas Lugina.

Timbulnya pro dan kontra akibat pembatasan jam siar merupakan hal yang wajar karena perbedaan persepsi di antara masyarakat. Namun, perbedaan tersebut seharusnya tidak dilawan dengan membabi buta tanpa pertimbangan matang di dalamnya. Regulasi pembatasan siar sendiri sebenarnya sudah sesuai dengan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran pasal 48 ayat 4d yang berbunyi, “Pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme.” Meskipun demikian, KPID Jawa Barat sebagai lembaga yang memiliki kuasa untuk membatasi penyiaran perlu mengetahui secara jelas konteks sosial dan bagaimana mengelola budaya masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, sehingga dapat memahami hal tersebut secara utuh.

“KPID Jawa Barat (sebenarnya –red) tidak salah, tetapi di dalamnya ada kesenjangan dengan masyarakat dan mereka sering lupa bagaimana mengelola budaya. Kalau masyarakat paham konteksnya, maka masyarakat juga akan mengerti bagaimana harusnya bersikap,” tegas Lugina.

Penjelasan Lugina Setyawati Setiono memberikan pandangan bahwa sebenarnya dalam mendefinisikan sesuatu, perlu dilihat kembali konteks sosial yang ada. Aturan yang ditetapkan seharusnya diiringi dengan pemberian pemahaman kepada masyarakat mengenai substansi di dalamnya. Bukan hanya membatasi, tetapi juga mengedukasi bagaimana seharusnya bersikap dan merespon perbedaan.

Pembatasan di Mata Musisi

Melihat dari kacamata pegiat musik, personil The Panturas, band asal Bandung, Jawa Barat yaitu Surya Fikri Asshidiq menuturkan bahwa pembatasan jam siar memiliki kekurangan yang terletak pada cara dan sosialisasi yang dilakukan oleh KPID Jawa Barat.

“(Pembatasan ini –red) jadi terkesan ‘labelling’ ke musisinya gitu kalau lagu-lagu yang ada di daftar (lagu yang dibatasi jam siar –red) itu adalah lagu yang bermuatan seks atau cabul. Padahal kan interpretasi orang beda-beda. Memang lagu-lagu tersebut bisa langsung buat orang terangsang?” tanya pria yang akrab disapa Kuya ini.

Lebih dari itu, menurutnya pembatasan jam siar merupakan bentuk pembatasan kreativitas yang membuat proses kreatif menjadi kurang natural. Yang ditakutkan oleh drummer The Panturas ini adalah di kemudian hari, pembatasan tersebut akan berlanjut ke pelarangan.

“Kita jadi takut untuk buat lagu dengan tema tertentu. Dampak lebih lanjut mungkin akan tercipta banyak lagu yang aman-aman saja hehe,” kata Kuya.

Hari Musik Nasional tahun ini mungkin menjadi tamparan bagi para pegiat dan penikmat musik bahwa apresiasi atas karya hanyalah segelintir pasir di atas konteks budaya. Perbedaan seharusnya menjadi titik temu antara kreativitas dan perkembangan industri. Bukan justru sebaliknya, menjadi pembatas yang mengekang pada ruang ekspresi.

 

Teks: Ramadhana Afida Rachman
Foto: https://thepanturas.bandcamp.com/track/fishermans-slut
Editor: Grace Elizabeth
Kontributor: Trisha D.

 

Pers Suara Mahasiswa UI 2019
Independen, lugas, dan berkualitas!

Komentar



Berita Terkait

Aplikasi RAPOTIVI: Laporkan Tayangan Televisi Tak Sehat