Peneliti INDEF: Uraikan Sejarah hingga Rekomendasi Kebijakan Student Loan

Saturday, 21 April 18 | 01:21 WIB

Peneliti muda Institute for Development of Economics & Finance (INDEF), Izzudin Al Farras Adha memaparkan sejarah hingga rekomendasi kebijakan dari wacana student loan yang dirumuskan oleh Presiden Joko Widodo. Menurutnya, tujuan utama digagasnya student loan tidak lain adalah untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi suatu negara.

Lalu, saat Diskusi Terbuka student loan jilid dua pada Rabu (18/4) ia menjelaskan bahwa dalam kurun waktu lima tahun terakhir, grafik pertumbuhan ekonomi Indonesia menurun sebanyak 5%. Untuk mengatasi hal tersebut, Izzudin mengatakan perlu didorongnya daya konsumsi masyarakat, salah satunya melalui sistem kredit. “Komponen paling besar dari pertumbuhan ekonomi Indonesia adalah konsumsi (56%), kalau tingkat konsumsi masyarakat tinggi, hampir dipastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia juga tinggi,” jelasnya.

Izzudin juga memaparkan bahwa
pada awal tahun 2016, Bank Indonesia (BI) sempat membuat kebijakan menurunkan suku bunga dengan harapan masyarakat akan berlomba-lomba mengajukan kredit kepada bank-bank. Namun, strategi tersebut nyatanya belum cukup berhasil. Alih-alih memicu konsumsi masyarakat, daya saving masyarakat justru ikut meninggi. Hal ini menyebabkan bank kembali menerima peredaran uang yang berasal dari tabungan masyarakat (dana Pihak Ketiga meningkat).

“Karena kondisi kredit produktif yang kian tumbuh melambat hingga sekarang itulah yang melatarbelakangi wacana Pak Jokowi di depan para pemangku kepentingan untuk memacu kredit, yang beliau kasih contoh student loan,” paparnya.

Izzudin juga berpendapat bahwa pemerintah Indonesia mempunyai potensi untuk menerapkan student loan, tentunya dengan mekanisme yang ketat. Ia memberikan beberapa rekomendasi secara teknokratik seperti pembayaran yang menggunakan sistem bagi hasil, melalui proses sosialisasi yang matang, dan diberikan pada masyarakat di bawah kelas menengah.

Lalu, Izzudin memaparkan dampak yang dialami oleh beberapa negara yang sebelumnya telah menerapkan student loan. Ia menjelaskan bahwa Amerika Serikat merupakan contoh negara yang gagal dalam menerapkan kebijakan tersebut. Skema pendidikan yang digunakan pada waktu itu adalah pre-determined fixed monthly instalements, yang mewajibkan pengkredit melunasi utangnya setiap bulan setelah dia lulus dalam jangka waktu yang telah ditetapkan sejak awal perjanjian, tanpa memedulikan pekerjaan, kesehatan, maupun kondisi keuangan si pengkredit.

Masalah yang ditimbulkan adalah student loan membuat masyarakat miskin semakin sulit mengakses perguruan tinggi karena mahalnya biaya pendidikan tinggi. Dampak lanjutannya adalah mereka semakin sulit mengakses pasar tenaga kerja. “Lalu berakhir pada semakin timpangnya masyarakat yang bisa mengakses pendidikan tinggi dan yang tidak bisa mengaksesnya,” ujar Izzudin.

Izzudin juga memaparkan bahwa terdapat penelitian yang menjelaskan beberapa dampak negatif yang ditimbulkan oleh student loan di Amerika Serikat. Diantaranya adalah merugikan pertumbuhan gaji yang didapat setelah lulus, karena pengkredit mempunyai kewajiban menyicil utangnya. Kemudian, tingkat kepemilikan rumah menurun, yang sebelum ada student loan kepemilikan rumah pada usia 30 tahun ialah sekitar 30%, tetapi setelah adanya student loan pada tahun 2000 kepemilikan rumah menurun menjadi belasan persen. Begitupun dengan kepemilikan kendaraan.

Lebih lanjut, Izzudin menjelaskan bahwa pengeluaran dana terhadap pendidikan tinggi di setiap negara yang sudah menerapkan student loan. Rata-rata negara maju seperti Jerman, Belanda, Hungaria akan memberikan student loan setelah mereka mengalokasikan dana untuk pendidikan tinggi sebesar 1-2%. Sedangkan di Indonesia, berdasarkan data Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2009, pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan tinggi hanya sebesar 0.3%, bahkan tertinggal dari negara Asia lainnya seperti India (1%), Thailand (0.9%), Korea (0.6%).

Kemudian, Manajer Kemahasiswaan Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya (FIB) Universitas Indonesia (UI), Reynaldo De Archellie menuturkan bahwa UI sendiri belum pernah mewajibkan mahasiswa untuk mengambil student loan, melainkan hanya urusan personal antara peminjam kepada penyedia kredit. “Kebijakan UI belum ada tentang student loan, karena dari pemerintah tinggi juga belum ada peraturan resmi mengenai itu. Di UI hanya ada BOPB (Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan –red) dan beasiswa,” tuturnya.

Tak hanya itu, Archel juga mengatakan bahwa akademisi memiliki tugas untuk menanggapi wacana student loan dengan cara mengumpulkan data sebanyak-banyaknya mengenai student loan, meskipun di setiap negara pasti selalu ada culture gap. “Ada perbedaan antara negara maju dan negara berkembang, maka dari itu perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap student loan apabila memang terwujudkan,” pungkasnya.

Teks: Destya Galuh Ramadhani

Foto: Destya Galuh Ramadhani

Editor: Halimah dan Kezia

Komentar



Berita Terkait

Klarifikasi Kedua Pasang Calon Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2019 Terkait Sokongan Dana
Calon MWA UI UM 2019 Utarakan Pendapat Pemindahan Bedeng dan Transparansi Kinerja Rektor
Eksplorasi Pemira di FT UI: Kedua Paslon BEM UI 2019 Paparkan Gagasan Perihal Komersialisasi Lahan Parkir
Calon MWA UI UM 2019 Ungkap Pendapatan FEB UI