Penghapusan Praktik FGM: Pergerakan Menuju Kesetaraan Gender

Friday, 08 March 19 | 06:15 WIB

Hari Perempuan Internasional dirayakan di berbagai negara setiap 8 Maret. Meskipun sejarah perayaan ini sudah bermula sejak tahun 1909 di Amerika Serikat, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) baru mulai merayakannya pada tahun 1975. Sejak saat itu, setiap tahunnya ada tema khusus yang diangkat oleh PBB. Untuk tahun 2019, tema yang diusung oleh PBB adalah ‘Think Equal, Build Smart, Innovate for Change’. Tujuan dasar dari Hari Perempuan Internasional adalah untuk mencapai kesetaraan gender secara utuh oleh perempuan di seluruh dunia.

Untuk mencapai hal tersebut, ada sejumlah permasalahan yang masih harus diatasi. Di dalam Sustainable Development Goals (SDGs) nomor 5 yaitu mencapai kesetaraan gender, tertuang 9 target yang hendak dicapai pada tahun 2030. Salah satu poin yang menjadi target adalah menghilangkan segala praktik berbahaya seperti pernikahan usia dini, pernikahan paksa, serta Female Genital Mutilation (FGM) atau sirkumsisi pada perempuan. Faktanya, menurut laporan UNICEF pada tahun 2016, terdapat sekitar 200 juta anak perempuan di 30 negara yang mengalami mutilasi genital dan mayoritas praktik ini dilakukan di negara-negara di Afrika. Namun, Indonesia berada di posisi ketiga terbanyak setelah Gambia dan Mauritania yang melakukan praktik FGM dengan rentang usia 0-14 tahun pada tahun 2010-2015.

Istilah FGM sendiri diperkenalkan pertama kali oleh World Health Organization (WHO) pada tahun 1991 dan pengertiannya adalah segala bentuk prosedur penghilangan sebagian atau keseluruhan bagian luar alat kelamin wanita atau pencederaan atas organ genital perempuan untuk alasan non-medis. Di Indonesia, prosedur ini lebih dikenal dengan khitan atau sunat perempuan. Pada tahun 2008, WHO mengklasifikasi FGM menjadi 4 tipe, yaitu:

Tipe 1 – memotong klitoris sebagian atau seluruhnya.

Tipe 2 – memotong klitoris dan labia kecil sebagian atau seluruhnya.

Tipe 3 – memotong alat kelamin perempuan sebagian atau seluruhnya, termasuk klitoris. Menjahit kedua tepi bersamaan sehingga meninggalkan lubang kecil.

Tipe 4 – semua tipe melukai lainnya, termasuk memotong, membakar, menggores, menusuk, dan meregangkan genital perempuan.

“Di Indonesia paling banyak tipe 4 yang menginsisi bayi. Tapi, walaupun digores atau hanya diberi kapas sekali pun, praktik sunat perempuan ini tetap tidak boleh dilakukan,” ujar  Eni Gustina selaku Direktur Kesehatan Keluarga Kementerian Kesehatan RI yang ditemui pada (27/02).

Hal yang mendasari FGM tidak boleh dilakukan adalah karena secara medis hingga saat ini belum terbukti ada manfaatnya. Alih-alih memberi manfaat, FGM justru akan menimbulkan komplikasi baik jangka pendek maupun jangka panjang. Untuk jangka pendek, dampak yang mungkin muncul dapat berupa pendarahan, infeksi, shock, pembengkakan jaringan genital, hingga kematian. Sedangkan untuk jangka panjang, anak yang mengalami FGM dapat mengalami masalah urinasi, masalah menstruasi, meningkatkan resiko komplikasi saat melahirkan, dan lain-lain.

“Secara medis, sirkumsisi perempuan di Indonesia berupa penggoresan atau membuka klitoris. Yang perlu diketahui, semakin banyak yang dilukai, maka otomatis semakin tinggi kemungkinan trauma dan akibat yang ditimbulkan. Hal itu bisa mempengaruhi bagian saraf dan pembuluh darah genitalia perempuan,” tutur Ivander Utama, dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang ditemui pada (5/3) di RSIA Bunda Jakarta.

 

Tubuhku Otoritasku

Melihat kembali poin 5 dalam SDGs, penghapusan praktik FGM merupakan salah satu hal yang diperjuangkan masyarakat dunia menuju kesetaraan gender. Hal itu karena FGM adalah bentuk kekerasan terhadap perempuan yang biasa dilakukan secara sepihak oleh orang tua tanpa adanya perizinan penuh dari anak. Pada dasarnya, menurut Paris Brown (2012) setiap tindakan yang melibatkan paksaan, kekerasan, atau ancaman kekerasan dapat dikategorikan sebagai kekerasan seksual terhadap anak, termasuk di dalamnya praktik FGM.

Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) juga pernah mengeluarkan modul mengenai 15 bentuk kekerasan seksual. Salah satu bentuknya yaitu praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan seperti FGM. Dalam hal ini, praktik bernuansa seksual biasanya ditopang oleh alasan agama dan/atau budaya yang dapat menimbulkan cedera secara fisik, psikologis, maupun seksual pada perempuan. Selain itu, praktik yang berujung pada kebiasaan tersebut juga biasa dilakukan dengan dalih untuk mengontrol seksualitas perempuan dalam perspektif yang merendahkan.

“Meskipun di Indonesia FGM hanya berupa simbol, tapi itu kontrol untuk menundukkan perempuan. Cara seperti itu menunjukkan adanya pandangan misoginis yang melihat perempuan memiliki nafsu tinggi sehingga harus dikendalikan,” ungkap Ketua Komnas Perempuan, Azriana Manalu, sebagai dosen tamu (27/02) dalam mata kuliah Perempuan dan Keadilan, Kriminologi Universitas Indonesia.

Pada tahun 2015, Pusat Kajian Gender dan Seksualitas Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Indonesia bersama dengan organisasi Hivos pernah melakukan penelitian terkait FGM di 7 wilayah Indonesia yaitu Sumatera Utara, Jawa Timur, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Gorontalo, dan Maluku. Hasil penelitian menyebutkan bahwa mayoritas responden mengaku menyunat anak perempuan mereka karena anjuran agama sebanyak 96%, anjuran budaya atau adat sebanyak 94,3%, dan karena mayoritas warga kota mereka melakukan hal tersebut sebanyak 93,1%. Di samping itu, masyarakat yang melakukan praktik FGM juga memiliki kepercayaan-kepercayaan tertentu seperti yang dikemukakan oleh Beth D. Williams-Breault (2018) bahwa mereka percaya klitoris perempuan merupakan bagian yang berbahaya dan beracun jika melakukan kontak dengan penis laki-laki. Oleh karena itu, bagian tersebut harus dipotong dan dihilangkan. Selain itu, ada juga kepercayaan bahwa dengan membuang atau memotong klitoris perempuan, maka hal itu dapat menurunkan libido perempuan agar tidak menjadi “nakal” dan lebih menarik di mata suaminya kelak.

Perdebatan mengenai FGM mungkin dapat berakhir dengan baik, tapi bisa juga menimbulkan kontroversi lebih lanjut. Terlebih karena praktik tersebut didasari oleh alasan agama dan budaya yang sudah mengakar kuat di Indonesia. Mengensampingkan dua alasan tersebut, alasan lain sebagai bentuk kontrol seksualitas perempuan mungkin dapat menjadi perhatian penuh. Karena pada dasarnya, praktik semacam itu tidak membuat perempuan senang dapat memuaskan hasrat seksual orang lain. Melainkan, membuat perempuan merasa direndahkan karena hanya dijadikan sebagai objek. Selain itu, perempuan juga tidak dilihat sebagai individu secara utuh melalui pengkhianatan hak kebebasan dan kemerdekaan atas tubuh.

 

 

Referensi:

Brown, Paris Goodyear. (2012). Handbook of Child Sexual Abuse: Identification, Assessment, and Treatment. Hoboken: John Wiley & Sons Inc.

Imelda, J. D., Djamilah., Kartikawati, R., Mahendro, A. Y., & Ratri, S. D. (2016). “Elimination of Female Genital Circumcision in Indonesian Transition Society: Revealing a Hope”. International Conference on Social and Political Issues (the 1st ICSPI, 2016) pp. 427-443.

Komnas Perempuan (n.d). 15 Bentuk Kekerasan Seksual. https://www.komnasperempuan.go.id/file/pdf_file/Modul%20dan%20Pedoman/Kekerasan%20Seksual/15%20BTK%20KEKERASAN%20SEKSUAL.pdf

National Health and Service. (2016). https://www.nhs.uk/conditions/female-genital-mutilation-fgm/

United Nations. (2019). International Women’s Day 8 March. http://www.un.org/en/events/womensday/

United Nations. (n.d). Sustainable Development Goals. https://www.un.org/sustainabledevelopment/

United Nation International Children’s Emergency Fund. (n.d). UNICEF’s Data Work on FGM/C. https://www.unicef.org/media/files/FGMC_2016_brochure_final_UNICEF_SPREAD.pdf

United Nation Women. (n.d). SDG 5: Achieve Gender Equality and Empower All Women and Girls. http://www.unwomen.org/en/news/in-focus/women-and-the-sdgs/sdg-5-gender-equality

Williams-Breault, Beth D. (2018). “Eradicating Female Genital Mutilation/Cutting: Human Rights-Based Approaches of Legislation, Education, and Community Empowerment”. Health and Human Rights Journal 2018 Dec; 20(2): pp. 223-233.

World Health Organization. (2018). Female Genital Mutilation. www.who.int.

 

Teks: Nadia Farah Lutfiputri & Ramadhana Afida Rachman

Ilustrasi: Syarifah

Editor: Grace Elizabeth

 

Pers Suara Mahasiswa UI 2019

Independen, lugas, dan berkualitas!

Komentar



Berita Terkait

Paradigma Kekerasan Seksual di Area Kampus
Urgensi RUU PKS
Korban Revenge Porn Belum Terlindung Payung Hukum yang Tepat
Manusia di Balik Manusiaui