Perempuan Adat di Indonesia Masih Alami Diskriminasi Gender

Sunday, 20 March 16 | 07:55 WIB

Seminar Nasional Social Wellfair yang diadakan pada Rabu (16/3) oleh Himpunan Mahasiswa Ilmu Kesejahteraan Sosial, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) UI, mengangkat tema “Pemberdayaan Perempuan Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Indonesia”.

Seminar tersebut berusaha membuka mata para peserta yang hadir mengenai pentingnya peran seluruh perempuan Indonesia, termasuk perempuan adat dalam pembangunan negeri.

Dalam seminar, hadir Devi Anggraini yang menjabat sebagai Ketua Umum Persekutuan Perempuan Adat Nusantara (Perempuan Aman) sebagai pembicara dan Erna M. R. Dinata, Ph.D selaku Akademisi Ilmu Kesejahteraan Sosial UI sebagai moderator.

Permasalahan masyarakat adat bukan hanya terletak pada status kepemilikan lahan yang tidak memiliki kejelasan payung hukum. Selain persoalan mengenai lahan masyarakat yang acap kali diklaim sebagai milik pemerintah, problematik hak-hak perempuan adat terhadap tubuh dan harta benda mereka juga masih membutuhkan pemecahan.

Klaim Atas Harta Perempuan Adat

Dalam sebuah konvensi kepemilikan adat, baik tanah, barang, dan sebagainya, didalamnya terdapat kepemilikan benda secara kelompok (keluarga) dan perseorangan dari masing-masing anggota adat itu sendiri.

Mayoritas perempuan adat di wilayah Indonesia terutama di Kalimantan juga memiliki banyak perhiasan dan barang-barang berharga lain yang sebagian besar mereka dapatkan dari warisan orang tua.

Namun, yang sering terjadi dalam masyarakat adat ialah, banyaknya pengambilan hak milik atas barang-barang berharga oleh pihak laki-laki, dalam hal ini suami.

Selain itu, tidak adanya status hukum yang jelas bagi kepemilikan harta benda masyarakat adat menjadi hal yang membuat diskriminasi semacam itu masih terjadi.

Di lain pihak, ketika ada hal-hal yang berkaitan dengan dialog antara pemerintah dan masyarakat adat, perempuan juga tidak pernah dilibatkan. “Jadi si perempuan ini tidak tahu apa-apa,” ujar Devi.

s

Kekerasan pada Perempuan Adat

Selain diskriminasi atas kebebesan bersuara dan kepemilikan barang-barang berharga, masih banyak perempuan adat yang mengalami tindakan kekerasan.

Dalam situs resmi Perempuan Aman yang dirilis pada (31/5) tahun 2014 lalu, Romba Marannu Sombolinggi selaku Ketua Dewan Perempuan Aman yang menjabat saat itu, mengungkapkan bahwa kasus-kasus yang didokumentasikan oleh Perempuan Aman ternyata luar biasa menyesakkan hati.

Menurut Romba Marannu, perempuan adat mengalami diskriminasi ganda karena dia perempuan dan juga masyarakat adat. “Perempuan adat mau menutupi hal-hal seperti itu (diskriminasi—red) karena menganggap hal yang biasa, sebagai kodrat perempuan, juga karena tidak mau orang banyak mengetahuinya,” ungkapnya.

Romba Marannu juga menambahkan bahwa diskriminasi serta kekerasan terhadap perempuan terus terjadi, sebab kesadaran perempuan akan hak-haknya belum memadai.

Selama ini, Devi beserta tim Perempuan Aman melakukan berbagai edukasi dan advokasi bagi masyarakat adat. Edukasi yang dilakukan berbentuk pelatihan cara menyampaikan aspirasi, serta pengetahuan mengenai hak-hak mereka sebagai wanita dan Warga Negara Indonesia.

“Bicara tentang perempuan berarti berbicara tentang berkelanjutan,” tutup Devi pada seminar hari itu.

Bianca Adriennawati

Foto: Haydr Suhardy

Editor: Frista Nanda Pratiwi

 

 

 

 

Komentar



Berita Terkait