Persepsi Keliru Soal MEA 2015

Sunday, 09 November 14 | 06:31 WIB

Oleh Lulu Wahyuningtyas

“Saya sering ditanya, Pak apakah tukang cukur Vietnam nanti akan kerja di sini? Tentu tidak.”

Pernyataan di atas dikemukakan oleh Mantan Menko Perekonomian Hatta Rajasa yang penulis kutip dari sebuah pemberitaan media massa menanggapi kekhawatiran umum sebagai dampak dari implementasi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) tahun 2015. Memang tak bisa dihindari bilamana muncul sebuah anggapan atau persepsi keliru yang berkembang dimasyarakat tentang kekhawatiran terjadinya persaingan kerja yang ketat karena hadirnya tenaga asing di pasar tenaga kerja lokal. Anggapan ini tidak sepenuhnya salah karena didasari oleh argumen yang menunjukkan indikator produktivitas pekerja kita yang masih tertinggal dari beberapa negara ASEAN lain. Namun, perlu diingat bahwa dalam blueprint MEA yang ditandatangani petinggi ASEAN pada 22 September 2007 hanya megakomodasi poin liberalisasi tenaga kerja profesional, bukan tenaga menengah-rendah (middle-low skilled labor).

Tindak lanjut dari poin ketenagakerjaan adalah pengesahan Mutual Recognition Arragement (MRA), semacam prinsip-prinsip dan framework kerjasama yang mengatur bagaimana sebuah profesi spesifik saling bertukar tenaga kerja, informasi, pengalaman, standar dan kualifikasi profesi untuk mencapai level yang efektif dan efisien bagi seluruh negara ASEAN. Saat ini sudah ada beberapa bidang yang sudah mengesahkan MRA, diantaranya insinyur, arsitek, dokter, dokter gigi, tenaga pariwisata profesional, akuntan profesional, perawat dan surveyor. Memang dimungkinkan dengan adanya penerapan MEA 2015 akan mendorong terjadinya migrasi pekerja (exchanging expertise) antar negara ASEAN, namun skala dari migrasi ini tidak akan seperti yang banyak dikhawatirkan sebagaimana akan dijelaskan dalam tulisan ini.

Secara statistik tahun 2013, dalam publikasi studi dari ILO dan ADB: Managing Integration for Better Jobs and Shared Prosperity menyebutkan bahwa share dari pekerjaan yang masuk dalam lingkup MRA hanya menyumbang antara 0.4% – 1.4%  dari total pekerjaan di ASEAN. Di Indonesia sendiri profesi di atas menyumbang hanya sekitar 0.3% dari jumlah pekerjaan nasional. Proporsi jenis pekerjaan di Indonesia berdasarkan jenisnya sendiri terdiri dari sektor agrikultur menyumbang sebesar 34.4%, manufaktur sebesar 20.6% dan sektor jasa 45%. Sektor jasa di sini lebih dari 70% masih didominasi sektor perdangan seperti usaha mikro dan bukan jasa privat. Hal ini ini mematahkan kekhawatiran akan adanya banjir pekerja asing yang akan memasuki negara masing-masing akibat dari penerapan MEA 2015, mengingat masih terbatas porsi kecilnya saja yang diliberalisasi.

Fakta lain menunjukkan bahwa migrasi pekerja intra-ASEAN mengikuti pola origin and destination. Tiga negara utama tujuan adalah Singapura, Malaysia, dan Thailand, sedangkan Indonesia sendiri memiliki posisi sebagai negara asal tenaga kerja. Ketiga negara tujuan menyumbang penempatan 90% tenaga asing ASEAN yang sejumlah 97%-nya  berasal dari negara ASEAN lain, termasuk Indonesia. Pola migrasi dipengaruhi oleh faktor-faktor demografi, struktur perekonomiaan, dan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) masing-masing negara. Sebagaimana pasar pada umumnya, pasar tenaga kerja juga ditentukan oleh permintaan dan penawaran, hal ini erat kaitannya dengan pertumbuhan jumlah dari angkatan kerja. Di beberapa negara diantaranya Singapura, Malaysia, dan Thailand saat ini tengah mengalami penurunan tingkat pertumbuhan angkatan kerja. Untuk mempertahankan kegiatan ekonominya, negara tujuan akan terus membutuhkan tenaga kerja asing. Singapura misalnya pada tahun 2012 tercatat sebanyak 38.7% pekerjanya merupakan tenaga kerja asing, sedangkan Malaysia memiliki tenaga kerja asing sebanyak 13.6% dari total pekerjanya.

Perlu ditekankan kembali di sini bahwa mekanisme supply and demand pasar tenaga kerja dalam perspektif keterbatasan demografi antarnegara merupakan sebuah pola simbiosis, bukan pola yang saling merugikan. Negara penerima mendapatkan tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menciptakan nilai tambah di perekonomiannya. Begitu pula negara penyedia tenaga kerja yang memiliki demografi pekerja yang besar mengharuskan adanya kesediaan lapangan kerja. Migrasi tenaga kerja dari negara asal ini akan menurunkan tingkat pengangguran.

Keuntungan lain yang didapat adalah dengan adanya remitansi pendapatan ke dalam negeri sekaligus menyiapkan tenaga kerjanya dengan keterampilan dan pengalaman dari pekerjaannya di luar negeri. Selama kondisi demografi masing-masing negara masih dalam profil dan trend seperti sekarang, kekhawatiran persaingan akibat arah masuknya tenaga kerja asing yang dikemukakan diawal tulisan ini hanya sedikit kemungkinannya terjadi.

Faktor lain adalah faktor kondisi struktural masing-masing negara, ini juga merupakan hal penting dalam menganalisis trend migrasi tenaga kerja. Indonesia sendiri merupakan penyumbang terbesar GDP di kawasan ASEAN. Namun yang menarik arus migrasi tenaga kerja adalah soal GDP per kapita dan tingkat gaji/upah. Posisi terbaru GDP per kapita negara-negara ASEAN berkisar paling rendah 1.611 US Dolar (Myanmar) sampai 54.139 US Dolar (Singapura) per tahun per kapita. Tingakat GDP/kapita Indonesia sendiri sekitar 4.458 US Dolar per tahun per kapita. Pekerja cenderung akan mencari negara dimana GDP per perkapitanya tinggi sebagaimana keinginan umum dari seseorang untuk meningkatkan pendapatannya.

Begitu pula dengan rata-rata besaran gaji bulanan di mana Singapura menempati urutan pertama yakni sebesar 3.457 US Dolar. Para pekerja juga cenderung akan mencari tingkat gaji yang lebih tinggi. Hal ini berlaku untuk semua level tenaga kerja termasuk high skilled and profesional workers di mana poin MRA diatur. Sudah sejak lama Singapura dikenal sebagai tujuan dari ekspatriat asing yang ingin bekerja di ASEAN karena menawarkan tingkat remunerasi yang menarik dan kondisi infrastruktur tempat bekerja yang lebih baik.

Indonesia dalam hal ini juga merupakan salah satu tujuan ekspatriat, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat tahun 2013 terdapat sebanyak 68.957 orang tenaga asing yang bekerja di Indonesia. Uniknya, trend-nya justru menurun dari masing-masing 72.427 dan 77.307 orang pada tahun 2012 dan 2011. Berturut-turut berdasarkan negara asal (orang), yakni China (14.371),  Jepang ( 11.081), Korea Selatan (9.075), India (6.047) dan Malaysia (4.962). Terlihat bahwa lima besar kontribusi tenaga asing ASEAN di Indonesia hanya diwakili oleh Malaysia. Kemudian bila dilihat dari sektor, didominasi sektor perdagangan dan jasa sebanyak 36.913 orang, sektor industri 24.029 orang dan sektor pertanian sebanyak 8.015 orang. Dari level jabatan, didominasi level profesional, advisor/consultant, manager, direksi, supervisor, teknisi ahli dan komisaris. Melihat data diatas, penerapan MEA 2015 mungkin akan merubah trend dan menaikkan jumlah tenaga asing ASEAN di Indonesia, tapi dapat dipahami masih dalam jumlah yang sangat terbatas.

Faktor terakhir yang mempengaruhi migrasi dari tenaga kerja adalah masalah kualitas sumber daya manusia. Faktor terakhir ini yang menjadi poin kekhawatiran utama dari berbagai kalangan perihal kesiapannya dalam menghadapi pasar bebas tenaga kerja Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015. Dalam pasar tenaga kerja, kekhawatiran ini sesungguhnya lebih relevan khususnya untuk tenaga kerja profesional seperti manajer tingkat atas dan high-skilled workers di mana sudah terdapat level kompetensi profesi yang memiliki predikat “common and standardized” di dunia seperti keuangan/insinyur khusus. Dengan predikat tersebut peluang terjadinya persaingan langsung yang sesungguhnya akan terbuka lebar antar tenaga kerja negara ASEAN. Pekerjaan setingkat manager atau direktur rentan terekspos persaingan dengan tenaga kerja luar negeri yang mungkin saja dipandang memiliki higher value karena mempunyai culture, sense, dan pengalaman internasional yang lebih baik. Hal inilah yang menurut pendapat penulis bisa menjadi ancaman utama migrasi pekerja asing ke Indonesia. Namun, sekali lagi bahwa kebutuhan akan tenaga semacam ini dari segi jumlah masih terbatas dibandingkan total pekerjaan dalam negeri.

Lagipula terdapat semacam hambatan bagi tenaga asing yang akan masuk ke Indonesia. Hambatan ini dapat berupa hal-hal teknis seperti kebijakan dalam negeri pemerintah maupun hal-hal non teknis seperti budaya. Dilihat dari kebijakan pemerintah Indonesia saat ini, di luar pekerjaan kontrak, hanya sektor swasta dan BUMN yang memiliki kesempatan memperkerjakan tenaga asing. Pegawai negeri disyaratkan harus Warga Negara Indonesia. Pertimbangan lokal semacam ini masih diakomodasi dalam Blueprint MEA 2015. Pekerja asing di sektor swasta pun dihadapkan pada masalah-masalah lain. Misalnya masalah komunikasi dimana mayoritas komunikasi pekerjaan menggunakan bahasa Indonesia. Kemudian kedua, dari sisi preference di mana kemungkinan terdapat semacam kecenderungan untuk lebih mengutamakan tenaga kerja lokal karena alasan nasionalisme, alasan kenyamanan dalam hubungan kerja atau alasan spesifik lainnya.

Liberalisasi tenaga kerja pada MEA 2015 bukan hanya soal kemudahan pemberian ijin pekerja (employment pass), namun juga mengenai beberapa aksi lain seperti kerjasama penyiapan sumber daya manusia antar Universitas di ASEAN dan penyusunan ketentuan tentang kompetensi dasar dan kualifikasi khusus delapan profesi yang sudah diatur dalam MRA. Dalam prakteknya, penulis berpendapat bahwa liberalisasi beberapa profesi dalam MEA 2015 tidak akan berjalan dengan mudah mengingat banyak sekali kendala yang mungkin terjadi sebagai ekses dari proses integrasi. Kendala ini terjadi karena keberagaman pendidikan, ketentuan dan standar profesi antar negara ASEAN. Satu negara akan cenderung sulit untuk merubah suatu standar yang telah menjadi best practice di negaranya.

Masing-masing jenis profesi sendiri juga memiliki cara tersendiri dalam membagi ilmunya. Dalam industri akuntansi di mana penulis bekerja, tenaga asing tentu harus memahami standar akuntansi yang berlaku di Indonesia. Kemampuannya lebih digunakan dalam hal exchanging broad principle dan fungsi kontrol. Itulah sebabnya banyak pekerja asing di kantor-kantor di Jakarta hanya terbatas dalam posisi seperti  Quality Assurance (QA) atau Technical Advisory (TA) yang memberikan pendapat, day to day operation mayoritas masih harus dipegang oleh tenaga lokal yang mengerti langsung detail teknis pelaksanaannya.

Walaupun tenaga asing memiliki beberapa hambatan di atas untuk masuk, migrasi bisa saja tetap harus terjadi didorong oleh adanya kelangkaan terhadap tenaga tertentu (scarcity), yang bisa diisi oleh tenaga kerja asing. Sebelum adanya ketentuan MEA 2015 pun Indonesia sudah lama menerima tenaga asing untuk sektor-sektor tertentu, seperti yang bisa dilihat secara mudah adalah profesi pilot pesawat terbang komersial. Pertumbuhan jumlah armada dan lalu lintas udara membutuhkan dukungan tenaga pilot yang cukup banyak. Praktek semacam ini sangat lumrah dan normal terjadi di negara lain di dunia. Dalam jangka pendek perekrutan ini bisa menjadi solusi. Namun dalam jangka panjang akan lebih baik bila dapat mencetak lebih banyak pilot lokal melalui penggalakan pendidikan sekolah penerbangan. Di sinilah perlu penulis utamakan analisis yang menggunakan pendekatan sektoral tenaga kerja dalam melihat dampak implementasi MEA 2015. Tidak dapat serta merta menyimpulkan bahwa setiap sektor pekerjaan mendapat efek yang sama.

Seperti yang telah dijelaskan dalam penjabaran sebelumnya, dampak utama penerapan MEA 2015 dalam masalah ketenagakerjaan bukanlah persaingan langsung berupa perpindahan tenaga kerja antar negara ASEAN. Walaupun migrasi pekerja tetap akan terjadi, namun tantangan utama persaingan tenaga kerja disini lebih berupa persaingan sektor atau industri itu sendiri. Dimana output dari industri disini akan diliberalisasi melalui mekanisme free flow of goods dan free flow of service. Masing-masing sektor disini akan diadu produktivitasnya, akan dilihat bagaimana daya tahannya menghadapai pasar ASEAN. Salah satu faktor utama kekuatan industri adalah produktivitas tenaga kerja, disinilah titik persaingan sesungguhnya akan terjadi.

Menurut laporan Bank Dunia tahun 2013, Indonesia sendiri masih berada di posisi kelima soal produktivitas tenaga kerja dihitung berdasarkan output per kapita per tahun dibelakang Singapura, Brunei, Malaysia, Thailand, dan Philipina. Rendahnya produktivitas ini disebabkan oleh rendahnya nilai tambah yang dihasilkan sektor industri dalam negeri. Selain itu kurangnya produktivitas tenaga kerja ini juga merupakan kombinasi dari masalah pendidikan dan keterampilan yang kurang, etos kerja, serta masalah struktural ekonomi nasional yakni, problem birokrasi, infrastruktur dan masalah hukum. Arah kebijakan peningkatan keterampilan tenaga kerja sendiri sudah dirintis dengan penggalakan program masuk sekolah kejuruan (SMK). Pada tahun 2013 sudah dapat dilihat hasilnya melalui rasio Technical and Vocational education and Training (TVET) dari statistik UNESCO, di mana Indonesia memiliki rasio penempatan (enrollment) SMK tertinggi dibanding negara ASEAN yaitu sebesar 18%. Hal ini dilakukan untuk mengurangi masalah mismatch antara kebutuhan industri dengan kemampuan tenaga kerja.

Peningkatan keterampilan tenaga kerja ini harus dibarengi dengan penciptaan sektor-sektor industri baik pertanian, manufaktur maupun jasa yang memiliki nilai tambah yang tinggi. Sudah saatnya beranjak untuk tidak hanya mengandalkan sektor-sektor dasar seperti komoditas yang rentan terhadap gejolak harga global. Pembangunan industri olahan seperti kebijakan pengolahan bahan tambang melalui smelter patut untuk terus didukung. Perlu juga didorong pengembangan industri padat teknologi seperti industri informasi teknologi dan industri otomotif yang dikenal membutuhkan banyak komponen sehingga multiplier effect peningkatan nilai tambahnya. Peluang juga hadir dari celah pengembangan industri kreatif, di mana Indonesia memiliki insan-insan kreatif yang potensial. Pada akhirnya selain melalui peningkatan kemampuan dan keterampilan, antisipasi persaingan tenaga kerja sebagai dampak penerapan MEA 2015 juga tergantung bagaimana respon perbaikan sektoral masing-masing industri.

Komentar



Berita Terkait

Pemerintah Rencanakan Susun Kamus Bahasa Isyarat Terbaru
MEA 2015: Ajang Kompetisi Kualitas Tenaga Kerja
Standardisasi Tenaga Kerja Terampil Indonesia Menuju AEC 2015
AEC 2015: Mampukah Kesehatan Indonesia Bersaing?