Peserta Aksi Uang Pangkal Unnes Dapat Sanksi Akademik dari Rektor

Wednesday, 11 July 18 | 07:34 WIB

“Sungguh kampus sebagai peradaban ilmu, mencederai semangat soal semangat kejujuran, keterbukaan, keadilan dan penegakan hukum,” tegas Julio Belnanda Harianja, Mahasiswa Fakultas Hukum Unnes angkatan 2013 yang mendapat sanksi akademik dari Rektor Unnes.

Julio merupakan peserta aksi uang pangkal di Unnes yang mendapat sanksi akademik dengan dugaan telah melakukan pelanggaran berat berupa memicu dan/atau menghasut yang menimbulkan keonaran sehingga melanggar peraturan dalam pasal 8 huruf o, Peraturan Rektor Nomor 19 Tahun 2016. Sanksi tersebut berupa pemberhentian sementara sebagai mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang selama dua semester.

Selanjutnya, ketika ditanya tanggapannnya mengenai hal tersebut, Julio mengatakan bahwa SK yang diturunkan oleh Rektor Unnes merupakan SK Rektor yang cacat hukum. Menurut keterangan dari Julio, hal yang dituduhkan tersebut masih dalam bentuk dugaan namun dirinya telah dinyatakan bersalah.

“Bagaimana mungkin saya dihukum karena dugaan yang sama sekali belum terbukti,” jelasnya.

Tak hanya itu, melalui pers rilis dari mahasiswa yang tergabung dalam aksi uang pangkal Unnes, menyatakan bahwa keputusan yang diambil oleh pihak rektor tidak sesuai dengan Peraturan Rektor Unnes Nomor 19 tahun 2016 tentang Etika dan Tata Tertib Mahasiswa Unnes, yang pada Bab VI Dewan Etika Mahasiswa dan Prosedur Penyelesaian Masalah, pada prinsipnya mengatur tentang prosedur sidang Etik Mahasiswa dan Dewan Etika. Adapun Julio Belnanda Harianja tidak pernah diberikan SK Dewan Etik dan dilakukan sidang etik sesuai dengan prosedur.

Sedangkan, menurut keterangan Iqbal Alma Ghosam Altofani, Mahasiswa Ilmu Sosial angkatan 2016 selaku inisiator aksi uang pangkal menjelaskan bahwa selain Julio juga terdapat dua mahasiwa yang dipanggil untuk melakukan sidang etik. Dua mahasiswa tersebut, yaitu Frans Napitu dari Fakultas Hukum Unnes angkatan 2016
dan Dewi kandiati dari Fakultas Hukum Unnes angkatan 2017 yang dipanggil dengan tuduhan penghasutan. Kemudian, sidang etik tersebut akan dilaksanakan pada Kamis (12/7) mendatang.

Lalu, menurut keterangan dari pers rilis peserta aksi uang pangkal mahasiswa Unnes, tindakan yang dilakukan Unnes dengan mengeluarkan Surat Keputusan Rektor Unnes Nomor 304/P/2018 tentang Pemberian Sanksi Akdemik Bagi Mahasiswa Julio adalah tindakan pembungkaman ruang demokrasi. Karena senyatanya, disaat mahasiswa Unnes melakukan aksi penyampaian pendapat di muka umum pada tanggal 4 s.d. 7 Juni 2018, pihak Unnes tidak mau menemui massa aksi.

Selain itu, Alfian Tegar Prakasa selaku Kadep Kastrat BEM UI 2018 menjelaskan bahwa ia tentu mengecam dan menyayangkan tindakan Rektor Unnes yang mengeluarkan SK skors terhadap Julio yang hanya berniat untuk menuntut haknya di perguruan tinggi.

“Kami sangat menyayangkan masih terdapat praktik-praktik pembungkaman demokrasi di era reformasi seperti ini. Seorang penguasa menjadi sangat berbahaya saat dia mulai anti kritik. Padahal saat itu Julio dan kawan-kawan Unnes yang lain hanya menuntut haknya untuk tetap diberi “keramahan” biaya untuk tetap memperoleh pendidikan di kampus yang mereka cintai,” jelasnya ketika diwawancarai Suara Mahasiswa UI pada Rabu (11/7).

Akan tetapi, adanya kasus tersebut tidak menyurutkan pergerakan mahasiswa Unnes untuk meneruskan aksi uang pangkal. Hal tersebut dinyatakan oleh Julio dan Iqbal ketika diwawancara tim Suara Mahasiswa UI.

“Tetap mbak, kita (peserta aksi -red) juga tetap fokus pada penolakan uang pangkal. Julio juga berpesan seperti itu kepada kami,” jelas Iqbal.

Mengenai gerakan yang akan dilakukan BEM se-UI dan aliansinya, Tegar mengatakan bahwa kasus tersebut sudah dibahas di forum online Kastrat se-UI dan akan dibahas lebih lanjut pada forum Sospolnet malam ini di Pusgiwa UI. Ia juga mengatakan bahwa akan ada pers rilis resmi dari BEM se-UI.

“Akan ada sikap yang akan kami rilis atas nama BEM se-UI untuk memberi dukungan kepada Julio dan kawan kawan yang dijegal kasus serupa oleh rektorat Unnes, dan mengecam praktik pembungkaman demokrasi ditataran kampus,” tutupnya.

Teks: Halimah Ratna Rusyidah
Foto: Istimew
Editor: Kezia Estha T.

Komentar



Berita Terkait