Puan Maharani Sebut Pendidikan Tinggi Sebagai Agen Revolusi Mental

Saturday, 20 February 16 | 09:48 WIB

Fakultas Psikologi (FPsi) UI bekerja sama dengan Pokja Revolusi Mental Kementrian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Republik Indonesia (RI) menggelar seminar bertajuk “Revolusi Mental Sebagai Intervensi Sosial” di Auditorium Gedung H FPsi UI pada Jumat (19/2).

Acara tersebut dihadiri oleh Puan Maharani, Menteri Koordinator (Menko) PMK RI selaku pembicara kunci dan dimoderatori oleh Miftah Nur Shabri, Co-Founder dari situs daring Selasar.com.

Dalam seminar, hadir lima orang pembicara, yaitu Prof. Hamdi Muluk, M.Si. selaku ahli Psikologi Politik sekaligus anggota Pokja Revolusi Mental, Erita Narhetali, dosen Magister Terapan Psikologi Intervensi Sosial, dan tiga orang bupati.

Ketiga bupati tersebut adalah Mayor Arh. (Purn.) Hoyok Riyo Sudibyo selaku Bupati Batang, Prof. Dr. Ir. H. M. Nurdin Abdullah, M. Agr., Bupati Bantaeng, dan Ir. Hugua, yaitu Bupati Wakatobi.

IMG_0150 (Copy)

Tantangan Pendidikan Indonesia

Dalam seminar, Puan Maharani menyampaikan bahwa Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) resmi diberlakukan, sehingga persaingan perdagangan dan tenaga kerja terbuka lebar bagi siapa saja. Menanggapi kenyataan tersebut, puteri dari mantan Presiden ke-5 Republik Indonesia tersebut menjelaskan bahwa Indonesia belum sepenuhnya siap.

Seperti yang dilansir oleh Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah angkatan kerja Indonesia yang mengenyam bangku sekolah menengah pertama (SMP) ke bawah hanya mencapai angka 65%, sedangakan tingkat pendidikan di angkatan kerja perguruan tinggi kurang dari 10%.

Menurut Puan, “Tenaga kerja kita (Indonesia—red) memiliki kompetensi, pengetahuan, dan keterampilan yang rendah, sehingga menyebabkan produktivitas rendah dan daya saing lemah di tengah masyarakat global yang menuntut kualitas tenaga kerja yang excellent di bidangnya,” tuturnya.

Untuk mengatasi masalah tenaga kerja, mantan mahasiswi Ilmu Komunikasi UI tersebut berpendapat bahwa hal itu dapat dicapai melalui pendidikan. Menurut Puan, pemerintah sudah berusaha memberikan penidikan yang layak bagi Indonesia dengan membuat wajib belajar 12 tahun. Namun menurutnya, hal tersebut tidak mudah serta banyak hal yang harus dibenahi.

Selain itu, menurut Puan, masih banyak orang yang harus ikut berperan dan mencetak angkatan kerja berdaya saing. “(Kekurangan—red) itu merupakan PR (pekerjaan rumah—red) besar sekaligus PR kita bersama, solusi nggak bisa hanya dibebankan ke pemerintah, seluruh elemen masyarakat harus bahu-membahui,” paparnya.

IMG_0303 (Copy)

Tuntutan Kontribusi Pendidikan Tinggi

Puan menjelaskan bahwa pendidikan tingkat tinggi merupakan salah satu agen Revolusi Mental. Selain itu, perguruan tinggi juga berperan penting untuk menciptakan SDM yang mempunyai daya saing.

“Saya menunggu, apa yang bisa universitas sumbangkan untuk Revolusi Mental. Ini (Revolusi Mental—red) merupakan program nasional jangka panjang, yaitu gerakan segenap rakyat, gerakan hidup baru yang menggelorakan kembali idealisme, gotong-royong, dan api cita-cita proklamasi,” papar Puan.

Menurut Menko PMK RI tersebut, pendidikan tinggi di Indonesia masih rendah dalam hal inovasi dan teknologi. Selain itu, selama ini, gagasan antarorganisasi, lembaga atau perguruan tinggi masih terpencar-pencar. “Gagasan tidak bisa berinovasi dan terintegrasi antar-PT (Perguruan Tinggi—red) lainnya, terasa ada barier,” tuturnya.

Puan mengharapkan, gagasan-gagasan itu dapat diintegrasikan dan disinergikan untuk mendapatkan suatu gagasan besar. Menurutnya, pemerintah dan PT harus sama-sama mensukseskan Program Revolusi Mental agar terbentuk karakter banga yang berintegritas, beretos kerja tinggi, dan bergotong-royong.

Ia juga menambahkan, “Apabila dapat menjalankan gerakan ini (Revolusi Mental—red) dengan sepenuh hati, kita akan menjadi bangsa yang besar, sesuai dengan jati diri kita sebagai bangsa Indonesia,” pungkasnya.

Abdulloh Azzam

Foto: Haydr Suhardy dan Reza Rizaldy

Editor: Frista Nanda Pratiwi

 

Komentar



Berita Terkait