Pusat Penelitian Politik LIPI Ingatkan Bahaya Delegitimasi Pemilu

Thursday, 17 January 19 | 03:52 WIB

Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) mengadakan siaran pers bertajuk “Mengawal Integritas Pemilu Serentak 2019” Selasa (15/01), di Widya Graha LIPI, Jakarta Selatan. Siaran pers ini dilatarbelakangi oleh Pemilu Serentak 2019 yang akan dilaksanakan pada April 2019 dan masa kampanye yang telah berjalan selama hampir empat bulan terakhir. Pada siaran pers kali ini, LIPI menghadirkan dua orang narasumber yaitu Prof. Dr. Syamsuddin Haris yang merupakan profesor riset Pusat Penelitian Politik LIPI dan Wawan Ichwanuddin, M.Si. yang adalah peneliti Pusat Penelitian Politik LIPI.

Siaran pers kali ini membahas mengenai sikap Pusat Penelitian Politik LIPI terhadap proses kampanye dan penyelenggaran pemilu sejauh ini. Menurut lembaga yang dikenal sebagai P2P-LIPI ini, Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu masih memiliki berbagai kekurangan seperti desain teknis debat Pilpres 2019 yang dianggap terlalu mengacu pada kesepakatan dengan tim sukses calon dan kurang memperhatikan kepentingan publik. Prof. Dr. Syamsuddin Haris sendiri menyayangkan keputusan KPU untuk tidak mengangkat kasus pada debat pasangan calon nanti. “Nah, saya sangat menyayangkan (keputusan –red) KPU bahwa tidak mewajibkan atau intinya debat itu tidak boleh mengangkat kasus. (Keputusan ini –red) sangat-sangat disayangkan, kenapa? Sebab (hal –red) ini punya dampak. Debat itu diskusi akademis saja, debat yang akan dilakukan mulai tanggal 17 itu. Sebab melalui (pembahasan –red) kasus itu kita bisa melihat, apa solusi Jokowi untuk mengatasi masalah HAM (Hak Asasi Manusia –red), (serta –red) apa solusi paslon (nomor urut –red) 2 untuk mengatasi soal yang sama. Begitu juga untuk (kasus –red) penegakan hukum dan lain sebagainya. Jadi kalau hanya diskusi konsep, ya ini kembali lagi ke zaman kuliah” Ujarnya.

Proses selama masa kampanye pun jugadianggap memiliki banyak kekurangan, diantaranya ialah minimnya pembahasan yang substansial dan visi misi yang jelas para pasangan calon. “Iya, (visi misi –red) belum (jelas –red) sebetulnya. Kita butuh penjelasan (visi misi –red) yang lebih jauh ya. Misalnya, untuk menata BUMN, apa usulan kebijakannya? Apakah BUMN itu (akan –red) diaudit, atau BUMN itu (akan –red) dijual, atau apalah. Semua (penjelasan –red) itu dibutuhkan publik, supaya apa? Supaya visi misi itu tidak semata-mata sebagai mimpi indah atau janji pemilu yang tidak bisa diwujudkan dalam periode panjang” Jelas pria yang akrab dipanggil Prof. Haris.

LIPI juga mengangkat isu yang tengah santer, yakni isu hoaks. Selain membuat publik kurang mendapat informasi mengenai visi kedua pasangan calon, hoaks juga dianggap dapat mengancam kepercayaan publik terhadap integritas proses penyelenggaran pemilu dan pemilu itu sendiri. Delegitimiasi terhadap pemilu ini dianggap sebagai suatu ancaman serius sebab, menurut Wawan hal ini dapat dijadikan peluang oleh pihak yang kalah. Tak lupa P2P-LIPI mengeluarkan sejumlah himbauan kepada berbagai pihak seperti para pasangan calon, calon anggota legislatif, partai politik, KPU, masyarakat, dan media untuk sama-sama mengawal demi tercapainya Pemilu 2019 berlangsung bebas, jujur, adil, dan demokratis.


Teks: M.I. Fadhil
Foto: M.I. Fadhil
Editor: Grace Elizabeth K.

Pers Suara Mahasiswa UI 2019
Independen, lugas, dan berkualitas!

Komentar



Berita Terkait