Rektor UI Tolak Semua Tuntutan Mahasiswa

Tuesday, 02 May 17 | 08:29 WIB

Selasa (2/5), BEM se-UI kecuali BEM Psikologi bersama PEKA UI, SEMAR UI, FMN UI, serta PMII UI mengadakan parade untuk menuntut 5 hal kepada rektor. Namun, kelima tuntutan yang diajukan oleh mahasiswa UI tersebut tidak ada satu pun yang disetujui.

(Baca Juga: Peringati Hari Pendidikan, Mahasiswa UI Sampaikan 5 Tuntutan ke Rektor)

Tuntutan tersebut berupa pencabutan Surat Keputusan (SK) Rektor No. 25 tahun 2017 mengenai tarif biaya pendidikan Non reguler S-1, wujudkan biaya pendidikan program profesi yang berkeadilan, serta wujudkan adanya transparansi dan pelibatan mahasiswa dalam pembuatan kebijakan.

Selain itu, mahasiswa juga menuntut adanya penghapusan pengosongan Isian Rencana Studi (IRS) terhadap mahasiswa yang telat membayar biaya operasional pendidikan, dan hapuskan berkas pendaftaran pada BOPB kelas 4.

Pada pukul 16.00 WIB, beberapa orang perwakilan mahasiswa menemui Rektor UI, Muhammad Anis, untuk berdiskusi dan bernegosiasi. perwakilan tersebut yaitu, Rico Novianto selaku MWA UI UM, M. Syaeful Mujab selaku Ketua BEM UI, Ali Zainal Abidin selaku Ketua BEM FISIP UI, dan Janidya Ulva Agwizekly sebagai Ketua Departemen Kajian dan Aksi Strategis (Kadep Kasrat) BEM Vokasi UI.

(Baca Juga: Ketua BEM UI: Rektor Janjikan Forum bagi Mahasiswa Vokasi)

Hasil Pertemuan dengan Rektor

Pukul 17.23 WIB, kelima perwakilan mahasiswa keluar dari ruang rektorat dan menyampaikan hasil negosiasi bersama rektor. “Kita tidak bisa membawa rektor karena rektor tidak berkenan menemui mahasiswa dalam mimbar kali ini,” ujar Mujab.

Selanjutnya, mahasiswa FISIP 2013 tersebut juga menyatakan tuntutan pertama (Pencabutan SK Rektor) tidak akan dicabut. Menurut Mujab, rektor berargumen bahwa UI sebagai Universitas World Class University harus mengoptimalkan jenjang sarjana, sehingga kebijakan terkait kenaikan biaya pendidikan Vokasi dan Paralel tetap akan dilaksanakan.

Menanggapi hal itu Ketua BEM UI berpendapat, “Vokasi ladang cari duitnya UI, itu kenyataan. Kita akan memperjuangkan itu semua dengan adanya pertemuan lanjutan,” ujarnya.

Terkait dengan biaya pendidikan untuk program Reguler, kebijakan mengenai penerapan Biaya Operasional Pendidikan Berkeadilan (BOPB) dan Biaya Pendidikan Operasional Pilihan (BOPP) tidak akan dihapus sampai tahun 2019.

Senada dengan Mujab, Ali selaku Ketua BEM FISIP menanggapi penolakan terhadap semua tuntutan mahasiswa sebagai momentum untuk perjuangan mahasiswa ke depan.

“Tidak ada satu pun tuntutan yang diterima. Oleh karenanya, saya mohon kedepannya kita perlu bergerak lagi, jangan kapok dan lelah karena nyatanya kampus kita sedang tidak baik-baik saja,” tutup Ali.

Teks: Eri Tri Anggini, Legia Nurul Azmi, Kezia Estha

Foto: Diana, Abdulloh Azzam

Komentar



Berita Terkait