RKUHP Tak Jadi Ketok Palu

Tuesday, 13 February 18 | 12:33 WIB

Ketua umum Kongres Serikat Buruh Indonesia, Nining Elitos yang tergabung dalam aliansi Masyarakat Sipil Tolak RKUHP diakhir aksi penolakan di depan Gedung MPR DPR pada Senin (12/2) sampaikan hasil pertemuannya dengan fraksi DPR Komisi 3, Taufikqulhadi bahwa RKUHP tidak jadi disahkan pada Rabu (14/2).

“RKHUP tidak jadi disahkan pada Rabu, 14 Februari seperti yang telah direncanakan. RKHUP akan dikaji ulang setelah selesai masa reses di bulan Maret,” tutur Nining.

Tetapi meskipun pengesahan ditunda, Nining meminta masyarakat agar tidak lengah tetapi semakin giat untuk mengawal isu ini.

Aksi yang dimulai pada pukul 15.00 WIB tersebut dihadiri oleh berbagai lembaga dan organisasi antara lain Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), Serikat Mahasiswa Progresif (Semar) UI dan Koalisi Indonesia untuk Seksualitas dan Keberagaman (KITASAMA). Menurut mereka, rancangan KUHP tidak berpihak pada kelompok marjinal dan rentan.

Selanjutnya isi RKUHP yang dinilai merugikan masyarakat adalah perluasan definisi zina, kriminalisasi Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT), dan pengetatan distribusi alat kontrasepsi.
“Petisi yang kami sebarkan di internet sudah ditandangani oleh lima puluh empat ribu orang.” ujar Vivi Restuviani, kontributor Jakarta Feminist Discussion Group.

Vivi juga memaparkan bahwa petisi ini telah diberikan kepada anggota fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Komisi III, Ichsan Soelistio dan Arteria Dahlan. “Disahkannya RKUHP ditakutkan akan menambah tingkat persekusi yang bahkan sekarang tanpa RKUHP ini pun sudah marak terjadi,” tambahnya.

Kemudian Naila Rizqi Zakiah, pengacara publik Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat menegaskan bahwa ini bukanlah bentuk penegakkan moral, tapi melakukan politisasi kasus. Isu moralitas adalah isu yang paling murah dan mudah dijual ke publik. RKHUP ini melanggar kebebasan sipil dan hak pribadi.

Begitu Juga Nancy Iskandar, mantan pemimpin Forum Komunikasi Waria Jakarta menentang keras kriminalisasi terhadap kelompok LGBT, “Kami (waria-red) adalah warganegara yang membayar pajak. Kami hanya menginginkan persamaan hak dan payung hukum yang jelas,” jelasnya.

Selain RKUHP mengenai pasal perluasan zina, kriminalisasi LGBT, dan pengetatan distribusi alat kontrasepsi terdapat pasal yang juga menjadi salah satu urgensi utama bagi beberapa organisasi seperti Serikat Mahasiswa Progresif (Semar) UI, yaitu pasal penghinaan presiden yang dimuat dalam Pasal 263-264 RUU KUHP yang isinya adalah ancaman pidana paling lama 5 tahun terhadap setiap orang yang menghina presiden atau wakil presiden lewat berbagai sarana.

Kepala Departemen Agitasi dan Propaganda, Dimas Dwiputera mengatakan, “Pasal ini berpotensi memenjarakan semua orang yang melakukan kritik terhadap presiden karena kata penghinaan itu tidak dijelaskan secara rinci sehingga semua yang mengkritik bisa dianggap menghina, ” tuturnya.

Pada akhir orasi, Nining bersama-sama dengan massa yang datang membacakan tuntutan mereka.

 

 

Teks: Alexandro Daniel Marthin dan Grace Elizabeth Kristiani
Foto: Irfan Amrullah
Editor : Halimah Ratna Rusyidah

Komentar



Berita Terkait