Memandang Upaya Penjegalan KPK

Monday, 03 February 20 | 06:57 WIB

Pengesahan UU baru yang mengatur Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengundang banyak polemik dari berbagai pihak. Salah satu pihak yang menyuarakan keberatannya atas pengesahan UU ini adalah Koordinator Bidang Sosial Politik BEM UI 2020, Rozy Brilian. Rozy menuturkan pendapatnya terhadap pengesahan UU KPK No. 19 tahun 2019 kepada Suara Mahasiswa UI pada Kamis (30/1).

Menurutnya, ada dua poin penting yang bermasalah terkait pengesahan UU KPK yang baru ini. Pertama, pembentukan Dewan Pengawas yang menurutnya akan mempersulit KPK dalam memberantas kasus korupsi. Rozy menilai hal ini sebagai upaya mempersulit penyelidikan KPK. “Kalau misalnya gue ditanya penting atau enggak keberadaannya Dewan Pengawas? Jujur, nggak penting sama sekali. Karena itu tadi menurut gue kejahatan korupsi harus diusut secara cepat. Tidak lewat mekanisme yang birokratis, tidak lewat alur yang panjang,” ujar mahasiswa Fakultas Hukum tersebut.

Kedua, pegawai KPK yang harus menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN), di mana pegawai harus tunduk pada presiden, meski seharusnya KPK merupakan lembaga independen yang tidak tunduk pada instansi manapun.

Selain itu, Rozy juga memberikan pendapatnya mengenai pemimpin KPK yang baru. Menurutnya, pemilihan ketua KPK yang baru saja sudah bermasalah sejak awal. Masalah itu dimulai dari pembentukan Panitia Seleksi (Pansel) KPK oleh Presiden yang dinilai bermuatan conflict of interest. Conflict of interest yang ia maksud merujuk pada keadaan di mana presiden mengangkat anggota pansel dari suatu instansi, sehingga anggota tersebut akan menjadikan anggota instansinya untuk memimpin KPK. 

Selanjutnya, yang juga merupakan salah satu konsen dalam tuntutan UU KPK, adalah pengangkatan pimpinan KPK yang bermasalah. Ia juga menuturkan bahwa ada salah satu calon pimpinan KPK yang bermasalah, tapi presiden malah mengangkat orang tersebut menjadi pimpinan KPK. 

Menurutnya dengan adanya UU KPK No 19 tahun 2019, semangat pemberantasan korupsi menjadi melemah. Rozy juga berharap tuntutan yang telah disuarakan oleh para mahasiswa dapat menjadi pertimbangan agar pemerintah dapat mengembalikan UU yang berlaku sekarang kepada UU awal KPK. Sehingga KPK akan lebih leluasa melaksanakan pemberantasan korupsi. “Jadi, KPK nya bisa punya marwah (martabat—red) lagi, gitu sih paling,” tutupnya.

 

Reporter: M. Riyan Rizki, Fadila Ardana
Kontributor: Zuhairah Syarah
Foto: Shafa Nabila M.
Editor: Nada Salsabila

Pers Suara Mahasiswa UI 2020
Independen, Lugas, dan Berkualitas

Komentar



Berita Terkait