Sistem Perekrutan Tertutup BK MWA UI UM 2018 Tuai Beberapa Tanggapan

Saturday, 10 February 18 | 01:23 WIB

Beberapa hari yang lalu, pengumuman Badan Kelengkapan Majelis Wali Amanat UI Unsur Mahasiswa (BK MWA UI UM) pada hari Jumat (29/1) melalui official account mereka mengundang berbagai tanggapan dari mahasiswa. Pasalnya, pembentukan BK MWA UI UM tahun ini (pengurus harian—red) tidak sesuai dengan UU IKM UI No. 8 tahun 2016 Pasal 15 bahwa MWA UI UM berkewajiban membentuk BK MWA UI UM yang sifatnya terbuka. Namun, nama-nama pengurus harian MWA UI UM 2018 langsung diumumkan tanpa ada pemberitahuan perekrutan atau penawaran terbuka sebelumnya.

Menanggapi hal tersebut Dewan Perwakilan Mahasiswa (DPM) UI lakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Insidental dengan MWA UI UM yang dilaksanakan sebanyak dua kali, yaitu pada tanggal 1 Februari 2018 dan 6 Februari 2018. RDP tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa MWA UI UM 2018 berkewajiban melakukan uji publik untuk PI-BPH BK MWA UI UM 2018 yang sudah diumumkan terpiih dan MWA UI UM 2018 mendapat sanksi lisan dari DPM UI 2018.

Sebelum dilaksanakan RDP, Afkar Tashwirul selaku MWA UI UM 2018 sempat berikan tanggapan mengenai hal tersebut. Diwawancara melalui chat pada hari Minggu (31/1) ia menjelaskan bahwa perekrutan pengurus harian secara tertutup ini dilakukan karena beberapa alasan. Pertama, secara historis, BK MWA UI sebelum tahun 2017 selalu melakukan perekrutan secara tertutup. “Kecuali tahun 2017 kemarin sempat ada perekrutan terbuka, tapi itu pun di beberapa bidang ada yang direkrut secara tertutup. Waktu itu yang paling saya ingat, dia (Rico Novianto –red) bilang (perekrutan untuk –red) Kepala Divisi Kajian itu closerec,” ujar Afkar.

Kedua, fungsi utama BK MWA UI UM adalah supporting system untuk MWA. “Analoginya seperti tim ahli,” ujar Afkar. “Saya mencoba membangun tim yang ‘sudah selesai dengan dirinya sendiri’,” tambahnya.

Ia juga menjelaskan bahwa nama-nama tersebut sudah melalui uji kelayakan dan kepatutan dengan mengundang panelis eksternal pada tanggal 26 dan 27 Januari 2018. Mereka juga sudah membuat rancangan besar bidang, esai, dan rencana anggaran untuk mematangkan konsep yang akan diterapkan nantinya. Rancangan tersebut akan dipublikasikan bersamaan dengan oprec staf.

Dari segi hukum, Afkar berpendapat bahwa aturan tidak membahas dengan detail mengenai posisi apa saja yang harus direkrut secara terbuka.”Jika kita mau adil memakai logika strukturisasi lembaga di UI, faktanya selama ini Pengurus Inti BEM UI menggunakan perekrutan tertutup dan tenang-tenang saja,” jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, melalui  Rilis Masa DPM UI 2018 di official account Line DPM UI, DPM UI menjelaskan bahwa ada perbedaan antara proses perekrutan di MWA UI UM dengan BEM UI. Menurut DPM UI,  BEM UI hanya melakukan sistem closerec untuk Pengurus Inti (PI) saja, namun untuk perekrutan Badan Pengurus Harian (BPH) dilakukan dengan Oprec. Berbeda halnya dengan MWA UI UM yang melakukan closerec untuk perekrutan PI dan BPH.

Adapun klarifikasi dari Rico Novianto selaku MWA UI UM 2017, ia mengaku pernah dimintai pendapat oleh DPM mengenai draft UU tahun 2016 saat maju menjadi MWA UI UM. “Jadi saya coba untuk menjalankan peraturan yang kala itu baru saja disahkan,” ujarnya.

Mengenai sistem perekrutan tertutup PI dan BPH MWA UI UM dan BEM UI, Rico berpendapat bahwa hal tersebut sah-sah  saja jika dalam proses perekrutannya, lembaga tersebut mampu memenuhi maksud ‘terbuka’ dalam undang-undang. “Jadi sebenarnya poin yang harus dijelaskan adalah bagaimana proses tersebut bisa Afkar dan Zaadit jelaskan sesuai visi, aturan, maupun goals yang ingin didapatkan,” tambahnya.

Afkar pun juga mengomentari frasa ‘terbuka umum’ yang memungkinkan dua tafsiran. “Kalau itu melekat pada pembentukan, pun sebagaimana BEM yang menerapkannya secara parsial, kami nanti masih ada oprec staf yang terbuka untuk umum. Sedangkan kalau frasa itu melekat pada BK MWA UI UM, tenang saja, partisipasi mahasiswa sangat terbuka lebar untuk berbagai aspirasi, saran, dan transparansi yang akan kami buat nantinya, “ jelasnya.

Menanggapi hal tersebut, Wildan Shalli Rangkiti selaku Wakil Ketua Umum DPM 2016 lalu dan tim Drafter Program Legislasi IKM UI 2016, menyatakan bahwa pembentukan BK MWA UI UM wajib bersifat terbuka untuk umum sedangkan teknisnya diserahkan ke lembaga masing-masing sebagaimana tertulis dalam Pasal 19 UU No.8 tahun 2016. Dengan catatan, teknis tersebut menjawab tujuannya yaitu untuk bersifat terbuka untuk umum. Menurutnya, open recruitment adalah cara yang paling mudah dalam menjawab tujuan tersebut.

“Untuk closerec, dia hanya bisa menjawab bersifat terbuka untuk umum jika sebelum disahkan, ada pengumuman calon bphnya, publik diberi kesempatan untuk mengkritisi maupun memberikan pertimbangan dalam MWA (UI UM—red ) memilih BPH-nya. Setelah proses itu dilalui dengan proses transparansi dan dengan justifikasi yang kuat dari MWA (UI UMnya –red) dan sudah disepakati bersama dengan DPM, maka itu bisa menjawab tujuannya yang bersifat terbuka untuk umum. Namun, sepengetahuanku proses itu tidak ada. Nama-namanya langsung jadi pengurus tanpa proses yang memiliki sifat terbuka untuk umum,” jelas Wildan.

Senada dengan wildan, Nahda Salimah FIK 2014 selaku Wakil Ketua I DPM UI menjelaskan dari sisi asas partisipan yang terdapat di Undang-Undang tentang MWA UI UM. Pada pasal 5 ayat 7 yang jika diartikan kembali partisipasi yang dimaksud adalah mempersilahkan IKM UI untuk berpartisipasi langsung dalam pembentukan pengurus MWA UI UM, baik dari PI, BPH, dan Staf.  Tanggapan tersebut dilansir dari Rilis Masa DPM UI 2018.

Setalah lakukan RDP sebanyak dua kali dan telah menghasilkan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Melalui Rilis Masa DPM UI 2018, MWA UI UM dan DPM UI akan senantiasa berhati-hati dalam menjalankan kehidupan organisasi di tataran IKM UI untuk kedepannya.

 

 

Teks: Khairunnisa Hadisti dan Alfa Tirza Aprilia

Foto: OA LINE MWA UI UM

Editor : Halimah Ratna Rusyidah

Komentar



Berita Terkait