Soal Peleburan Departemen Akprop dan Kastrat di BEM UI 2018, BEM UI 2017 Berikan Tanggapan

Wednesday, 17 January 18 | 10:36 WIB

Kabar mengenai dileburnya departemen Kajian dan Aksi Strategis dengan departemen Aksi dan Propaganda pada pertengahan bulan Januari 2018 di media sosial mampu menarik perhatian mahasiswa UI. Kabar tersebut diawali dengan adanya form pendaftaran terbuka BPH BEM UI 2018 yang tidak mencantumkan Akprop sebagai pilihan departemen. Sedangkan di Grand Designnya yang dipublikasikan dalam bentuk narasi ZamanNow tercantum akprop sebagai departemen yang dibawahi oleh bidang sosial dan politik.

Mengenai kabar tersebut Andhita Nur Nina selaku Kepala Departemen Aksi dan Propaganda (Akprop)  BEM UI 2017, Muhammad Syaeful Mujab selaku ketua BEM UI 2017, dan Muhammad Luthfie Arief sebagai Kepala Departemen Kastrat BEM UI 2017 memberikan tanggapannya. Namun, Zaadit Taqwa selaku ketua BEM UI 2018 dan Idmand Perdina selaku wakil ketua BEM UI 2018 tidak merespon chat kami pada tanggal 17 Januari 2018 untuk melakukan wawancara. Zaadit tidak membaca pesan di LINE, sedangkan Idmand Perdina yang akrab di panggil Eto hanya membaca pesan dan tidak membalasnya.

Anditha Nur Nina memaparkan pendapatnya mengenai hal tersebut. Menurutnya, jika menganalisis dari Grand Design Zaadit-Eto dijelaskan bahwa departemen Akprop memiliki fungsi strategis untuk merumuskan strategi gerakan agar tujuan dari gerakan tercapai. Akprop memiliki spesialisasi dalam hal framing issues dan penggiringan opini publik. Sedangkan kajian strategis memiliki fungsi sebagai motor penggerak untuk mengkaji isu, membangun awareness, melakakukan pencerdasan, melakukan penyikapan serta mengadvokasikan dan memberikan rekomendasi kebijakan kepada pejabat publik.

“Dengan peran Kastrat dan Akprop yang digambarkan dalam narasi ZamanNow (read – Grand Design) kita dapat melihat sendiri bahwa beban kerja yang dipikulnya sama-sama berat. Jika departemen Akprop dihilangkan dan fungsinya dijalankan oleh departemen Kajian dan Aksi Strategis tentu akan menambah beban kerja Kastrat di mana kedua fungsi akan berjalan berbarengan karena dalam penyikapan isu, seringkali terdapat isu isidental yang membutuhkan ketaktisan. Ditakutkan apabila digabung maka akan terdapat fungsi yang tidak optimal. Selain itu, pola kerja dan alur gerak yang harus diramu dengan tepat akan memperlambat langkah gerak kastrat,” jelas Anditha Nur Nina.

Anditha menambahkan bahwa dilihat secara historis pada tahun 2014 BEM UI juga melakukan penggabungan departemen Kastrat dan Akprop, tetapi kurang berjalan dengan baik.

“Jika kita lihat secara historis, BEM UI 2014 yang dinahkodai bang Ivan Riansa terdapat kasus serupa dimana Akprop dilebur menjadi Kajian dan Aksi Strategis yang dikepalai oleh bang Andi Aulia Rahman. Setelah berkomunikasi dengan Beliau, salah satu alasannya adalah pembagian kerja di Kastrat para staf dibagi menjadi dua divisi yaitu divisi kajian dan divisi aksi dan berakhir pada pemisahan yang ujung-ujungnya tidak ada perbedaan dari pemisahan dua departemen. Dengan berbagai dinamikanya, maka pada saat Bang Andi menjadi Ketua BEM UI 2015, ia memutuskan untuk memisahkan kembali keduanya agar lebih efektif efisien,“tutur Andhita

Sedangkan, menurut Muhammad Syaeful Mujab selaku ketua BEM UI 2017 sekaligus  Kadep Kastrat BEM UI 2015 – 2016 penggabungan fungsi kajian dan fungsi aksi dalam Kastrat memiliki dampak positif dan negatifnya. “Tanpa adanya Akprop bagi saya ya ada plus dan minusnya. Plusnya ya, karena satu payung maka permasalahan kordinasi dan manajemen gerakan harusnya dapat diatasi dengan lebih mudah. Minusnya dapat dilihat dari aspek historisnya (di mana pernah dilakukan oleh BEM UI 2014) maka salah satu fungsi dapat berpotensi berjalan dengan tidak optimal, baik aksi maupun kajiannya,”jelasnya.

Selanjutnya, Mujab memaparkan bahwa pemisahan Kastrat dan Akprop didasarkan pada fungsi yang dibutuhkan. Menurutnya, masing-masing departemen mengampu fungsi yang perlu dijalankan secara fokus dan optimal. Mengingat beban kerja BEM UI yang besar, pemisahan fungsi kajian dan aksi dalam dua departemen yang terpisah akan memudahkan fokus kerja, evaluasi, dan managemen kerja.

Hampir senada dengan Mujab, menurut Muhammad Luthfie Arief digabungnya Akprop dengan Kastrat menjadi departemen Kajian dan Aksi Strategis merupakan hak preogratif Zaadit-Eto sebagai Ketua dan Wakil Ketua BEM UI di kepengurusan tahun 2018.

“Cuma ada baiknya Babeh Eto kasih penjelasan juga ke publik kenapa kebijakan itu diambil. Terlebih ada perbedaan dari yang disampaikan pas belum menjabat dulu,” tutur El Luthfie. Adapun yang dimaksud dengan perbedaan dari yang disampaikan dulu sebelum Zaadit-Eto menjadi Ketua dan Wakil Ketua BEM UI 2018 yang menurutnya akan diadakannya departemen Akprop, “kan dulu, sebelum menjabat dia bakal ada Akprop, sekarang enggak,” jelas El Luthfie.

Tetapi menurut Mujab, jika BEM UI 2018 sudah memutuskan untuk melakukan peleburan, maka alangkah baiknya apabila keputusan setrategis semacam ini dapat dikomunikasikan dengan publik, mengingat BEM UI adalah badan publik.

 

 

 

Teks: Kezia Estha Tumbol

Foto: Diana

Editor: Halimah Ratna Rusyidah

Komentar



Berita Terkait